Penangkapan Purnawirawan Makar Disebut Seperti PKI, Berikut Respon Mabes TNI

1287
Logo Mabes TNI

JAKARTA – Menjelang aksi 212 berlangsung di Monas dan sekitarnya, dua pensiunan TNI yakni Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan makar. Penangkapan mereka berdua dinilai sebagaimana tragedi 1965 saat sejumlah Jenderal Pahlawan Anumerta diciduk oleh pasukan PKI.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto membantah penangkapan dua Jenderal Purnawirawan TNI yang seolah-olah mengingatkan peristiwa kelam G30S/PKI, dimana para Jenderal diculik setelah difitnah mendirikan Dewan Jenderal, yang akan melengserkan Presiden RI Soekarno dalam video “Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein” di Media Sosial.

“Konteksnya sangat jauh berbeda di mana pada peristiwa G30S/PKI, PKI lah yang menculik para Jenderal TNI AD dan melaksanakan upaya makar. Sedangkan penangkapan kedua purnawirawan tersebut, dilakukan oleh institusi yang sah dan tentu dengan alasan yang kuat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” jelas Wuryanto dalam rilisnya.

Peristiwa sejarah tentang upaya makar kepada negara dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oknum TNI, sebagai contoh diantaranya Kolonel Maludin Simbolon pada pemberontakan PRRI di Padang, Letkol Untung Sutopo dalam G30S/PKI di Madiun, Letkol Abdul Kahar Muzakkar pada peristiwa DI/TII di Sulawesi dan Letda Ibnu Hadjar pada peristiwa DI/TII di Kalimantan.

“Peristiwa sejarah tersebut membuktikan bahwa siapapun yang melakukan itu adalah penghianat bangsa, termasuk pada peristiwa penculikan terhadap para Jenderal dalam G30S/PKI beberapa tahun yang silam, dan siapapun yang akan melakukan makar kepada pemerintah yang sah akan berhadapan dengan seluruh komponen bangsa dan TNI-Polri sebagai garda terdepan,” tegas Mayjen TNI Wuryanto.

“Mencermati pemberitaan dan peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia, saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan selektif lagi dalam memilah dan memilih informasi yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertangggung jawab, melalui media massa khususnya media sosial,” tutup Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto. (asr)