Perang Ekonomi RRT-AS yang Bakal Terjadi (1)

193
Kebijakan diplomatik Trump berpusat pada kepentingan ekonomi AS, dan menjadikan RRT sebagai negara ekonomi kedua terbesar sebagai lawannya dalam perang dagang, sementara calon Menteri Luar Negeri adalah Rex Tillerson yang merupakan CEO sekaligus Dirut Exxon Mobil, dengan dalih Rex “kaya akan pengalaman dalam hal berunding dengan pemerintahan berbagai negara”. (internet)

Oleh: He Qinglian

Perang ekonomi antara RRT-AS akan segera dimulai, daripada dikatakan pertarungan catur, sepertinya lebih tepat jika dikatakan sebagai ajang poker, karena duel dua jagoan catur, sang pemain harus tenang dan fokus, memikirkan setiap langkah dengan seksama, baru menjalankan bidaknya.

Tapi saat ini presiden terpilih Trump dan timnya lebih terlihat sedang bermain poker daripada catur, dan merasa telah memiliki kartu yang bagus, dan sedang berusaha memamerkan kartunya pada lawan. Artikel ini menjabarkan kartu apa saja yang dimiliki kedua belah pihak.

Penempatan Personalia dan Rencana Diplomatik Trump

Seperti dalam artikel saya terdahulu berjudul “Percaturan Baru Hubungan RRT-AS di Era Trump” dikatakan, pemikiran strategis Trump adalah di dalam negeri, berpusat pada pembangunan ekonomi AS, di luar negeri, meninggalkan konflik ideologi.

Dari serangkaian pengaturan personalianya baru-baru ini terlihat calon Menteri Luar Negeri adalah Rex Tillerson yang merupakan CEO sekaligus Dirut Exxon Mobil, alasannya karena Rex “kaya akan pengalaman dalam hal berunding dengan pemerintahan berbagai negara”, pengangkatan ini pun dikritik karena Rex terlalu berteman dekat dengan Putin, dan pernah mendapat penghargaan persahabatan dari Istana Kremlin. Ini menandakan Trump tidak memikirkan soal ideologi dalam hal hubungan diplomatik.

Dalam National Trade Council yang baru dibentuknya, Trump mengangkat pakar ekonomi Peter Navarro yang terkenal karena menentang perdagangan AS-RRT sebagai ketuanya. Ini jelas-jelas menyatakan kebijakan diplomatiknya berpusat pada kepentingan ekonomi AS, dan menjadikan RRT sebagai negara ekonomi kedua terbesar sebagai lawannya dalam perang dagang.

Trump paling peduli soal defisit raksasa yang terjadi pada perdagangan RRT-AS, karena tidak seimbangnya perdagangan RRT-AS itu tidak hanya terdapat berat sebelah pada satu pihak yang sangat besar, tapi juga telah terjadi selama 30 tahun lamanya. Mulai dari tahun 1985 sebesar USD 3,9 milyar (52,7 triliun rupiah) terus membengkak menjadi USD 365,7 milyar (4.943 triliun rupiah) pada akhir 2015.

Ini memecahkan rekor defisit perdagangan bilateral terbesar di dunia. Menghadapi situasi seperti ini, akan sulit bagi Trump sebagai presiden terpilih AS untuk tidak peduli. Pakar ekonomi Joseph E. Stiglitz yang meraih hadiah Nobel ekonomi 2001 menjelaskan hal ini sebagai berikut: defisit dari proyek rutin antar dua negara jika melampaui PDB sebesar 1,5%, akan menimbulkan konflik sengit. Jika melampaui 2%, akan menimbulkan aksi pembalasan. Jika surplus perdagangan suatu negara terhadap negara lain melampaui 25%-30% dari nilai dagang negara tersebut, itu berarti ada masalah politik.

Pemerintah Obama sebenarnya telah membalas aksi politik dumping RRT. Mulai dari diberlakukannya cukai terhadap baja yang diekspor oleh RRT dipungut cukai anti-dumping dan anti-subsidi, sampai dilakukannya “investigasi 337” sebanyak 11 kali terhadap produk RRT. Sampai akhirnya ke-13 kalinya RRT dipojokkan di kursi terdakwa di WTO.

Intinya, AS telah melakukan segala upaya dalam batasan tidak memperluas perkembangan perang dagang, termasuk menjelang peringatan lima belas tahun RRT bergabung dengan WTO. Amerika tidak mau mengakui RRT sebagai negara ekonomi pasar. Sementara Trump langsung memberi peringatan agar RRT mentaati peraturan dagang mulai sekarang.

Kartu yang Dikeluarkan Trump, yang Mana yang Pasti Akan Menang?

Lalu, “kartu as” apa saja yang ada di tangan presiden terpilih Trump? Mungkin antara lain adalah:

1. Sanksi dagang. Jika cukai impor produk RRT yang masuk ke AS dinaikkan, efeknya adalah untuk produk yang sulit untuk digantikan, yang tidak ada pilihan lain selain produk RRT, maka akibatnya konsumen AS yang akan membayar mahal. Untuk produk yang mudah digantikan, maka daya saing produk RRT dalam hal harga jual akan menurun, dan perlahan akan bergeser keluar dari pasar.

“Made in China” pada dasarnya adalah produk padat karya yang berteknologi rendah, dan produk sumber alam yang diproses lebih lanjut seperti garmen, elektronika, baja, logam berwarna dan lain-lain yang mudah digantikan, dalam hal ini RRT akan terpojok.

RRT mungkin akan menempuh cara pembalasan dengan menaikkan cukai masuk produk AS ke RRT. Industri AS yang tergantung pada ekspor terutama adalah telekomunikasi, dirgantara dan peralatan proyek, yang walhasil akan menyebabkan berkurangnya ekspor industri tersebut. Penentang yang dihadapi oleh Trump bukan RRT, melainkan industri AS sendiri. Kemampuan melobi perusahaan di sektor ini cukup kuat.

2. Menetapkan RRT sebagai negara pengendali nilai tukar mata uang. Bursa valuta asing RRT menerapkan cara fluktuasi kotor dan digelar sebagai negara pengendali nilai tukar mata uang. Setelah diberi gelar ini, bisa dipungut cukai bersifat sanksi pada RRT berdasarkan UU perdagangan 1974 pasal 310 (Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act nomor 1302[a]).

Sejak diluncurkannya Exchange Rate and International Economic Policy Coordination Act of 1988, Kementerian Keuangan AS menyerahkan laporan kebijakan ekonomi internasional dan nilai tukar mata uang kepada Dewan Kongres, serta dirilis lewat Dewan Kongres.

Sejak 1989 hingga 1994, RRT dan Korsel pernah dicap sebagai “negara pengendali nilai tukar mata uang” oleh AS, namun setelah 1994, Kementerian Keuangan AS tidak pernah lagi menetapkan rekan dagangnya sebagai “negara pengendali nilai tukar mata uang”, staf Kemenkeu AS juga pernah menyatakan bahwa “memberikan sebutan seperti itu terlalu dipolitisasi”.

Jika Presiden Trump berniat memasukkan RRT ke dalam daftar “negara pengendail nilai tukar mata uang”, maka merevisi kriteria ini mungkin adalah hal yang gampang-gampang susah (ada 6 indikator).

Tapi bagi penulis hal yang paling menarik adalah setelah 1994, Dewan Kongres AS telah berkali-kali berniat menetapkan RRT sebagai “negara pengendali nilai tukar mata uang,” namun hal itu tidak pernah terlaksana, ada pertimbangan apa sebenarnya di balik hal ini?

Jika faktor pertimbangan tersebut tidak dihilangkan, maka walaupun kartu ini adalah “kartu as” sekalipun, tapi unsur kendalanya mungkin terlalu banyak. (sud/whs/rmat)

BERSAMBUNG