Menakar Ambang Batas Parpol untuk Parlemen dan Mencalonkan Presiden

170
Suasana diskusi ambang batas untuk partai politik, Sabtu 21 Januari 2017 (Foto : M.Asari/Erabaru/net)

JAKARTA – DPR sedang membahas revisi UU Pemilu yang diantaranya tentang ambang batas partai politik yakni parliamentary/presidential threshold.  Usulan terkini adalah ambang batas harus mencapai 5-10 persen suara agar calon partai dapat menduduki kursi di parlemen sedangkan ambang batas parpol untuk capres dan cawapres diusulkan hingga 25 persen.

Bahkan ada sejumlah usulan agar ambang batas partai politik untuk duduk di parlemen serta pencalonan capres dan cawapres bagi partai politik dihapuskan. Sebelumnya pada pemilu 2014 sudah diberlakukan dengan ambang batas parlemen hanya 3,5 persen.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai pemberlakuan parliamentary/presidential threshold dinilai tak perlu dikarenakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun dalam hal pemilihan ambang batas terkait anggota parlemen, MK menyerahkan kepada parlemen dan pemerintah.

Menurut Yusril, jika kemudian pemiihan presiden dilaksanakan serentak,  maka tak ada ambang batas persentase suara. Bahkan sudah tak ada lagi relevansi ambang batas dari partai politik untuk bisa masuk parlemen.

Mengapa dikatakan sudah kehilangan relevansi? bagi Yusril,  ketika sebuah partai mencalonkan seorang calon presiden dan akhirnya  presiden yang diajukan terpilih. Akan tetapi, justru partai yang mencalonkan capres tak mencapai ambang batas, maka kemudian menjadi aneh jika parpol itu tak lolos di parlemen.

“Apalagi ada partai usulka 10 persen maka hati-hati, kalau politik berubah maka mereka akan terlempar, saya menyimpulkan kita perlu membangun sistem yang fair sesuai arahan UU dan Konstitusi 1945,” kata Yusril dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2017).

Politisi senior Akbar Tandjung berpandangan sistem partai politik pada saat ini diperlukan kehidupan politik yang stabil. Oleh karena itu, bagi Akbar, diperlukan adanya keberadaan partai politik yang lebih sederhana seperti pembelakuan ambang batas.

Meski demikian, lanjut Akbar, pemberlakuan ambang batas tak berarti meniadakan peranan atau ikut serta dari partai yang lain. Justru Akbar bertanya-tanya terkait usulan Partai Golkar agar ambang batas berada pada angka 10 persen.  Bagi Akbar, angka yang diusulkan Partai Golkar terlalu tinggi, walaupun ada kemungkinan diterima jika ada kesepakatan dan kompromi politik.

Berkaitan Pilpres, Akbar berpendapat bahwa dikarenakan Pilpres dilaksanakan serentak maka bisa dipahami tak diiperlukan ambang batas. Akbar mengibaratkan dengan aturan Pemilu Presiden sebelumya yang mengatur  pelaksanaan Pemilu Presiden berdasarkan hasil pemilu legislatif.

“Saya kira adanya ketentuan PT karena sudah serentak, karena pada hari yang sama, dulu Pileg lebih dulu, sehingga setelah pileg waktu pilpres kita bikin aturan,” jelas Akbar. (asr)