Hubungan diplomatik Taiwan dengan Uni Eropa mendapat kemajuan pada 12 September ketika Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang, sebagian, berusaha untuk mencegah Beijing dari “membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”

Resolusi, yang disusun oleh Bas Belder, seorang politisi Belanda dan anggota Parlemen Eropa, menerima 530 suara mendukung dan 53 menentang, dengan 55 abstain. Belder adalah anggota Komite Parlemen untuk Urusan Luar Negeri.

Resolusi tersebut menyerukan Uni Eropa (UE) dan negara-negara anggotanya untuk mendesak Beijing “untuk menahan diri dari provokasi militer lebih lanjut terhadap Taiwan dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.” Selain itu, menyerukan “cara damai atas dasar hukum internasional” untuk menyelesaikan setiap perselisihan lintas selat. Sejak April, Beijing telah mengirim pesawat-pesawat pembom, jet tempur, atau pesawat pengintai untuk mengepung Taiwan, tindakan intimidasi yang berfungsi sebagai ancaman terhadap rakyat Taiwan untuk merangkul gagasan penyatuan dengan daratan.

Pada saat yang sama, resolusi tersebut mendukung keikutsertaan Taiwan dalam organisasi-organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Selama bertahun-tahun, Beijing telah mengerahkan kelompok-kelompok WHO dan internasional lainnya untuk mengecualikan Taiwan.

“Pengecualian berkelanjutan terhadap Taiwan tidak sejalan dengan kepentingan Uni Eropa,” kata resolusi itu.

Selama perang saudara Tiongkok, anggota Kuomintang mundur ke Taiwan setelah mengalami kekalahan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tahun 1949. Sementara Tiongkok berada di bawah kekuasaan otoriter, satu partai, sedangkan pulau Taiwan telah berubah menjadi negara demokrasi penuh dengan konstitusi, mata uang, dan militernya sendiri. Hubungan antara keduanya terisi oleh kecemasan yang tidak diinginkan, karena Beijing menganggap Taiwan provinsi pemberontak yang harus bersatu kembali dengan daratan suatu hari, dengan kekuatan militer jika diperlukan.

Kedaulatan Taiwan telah menjadi pertarungan politik. Dalam resolusi terbaru UE tersebut, ia memutuskan bahwa ia akan tetap mematuhi kebijakan “satu Tiongkok”, sebuah perjanjian antara Tiongkok dan Taiwan bahwa kedua belah pihak adalah milik Tiongkok yang sama, tetapi masing-masing pihak dapat menafsirkan secara berbeda apa arti “Tiongkok”. Namun, Beijing telah menafsirkan kebijakan itu sebagai makna bahwa Tiongkok daratan adalah satu-satunya Tiongkok. Sejak itu telah menekan negara-negara lain untuk menerima penafsirannya.

Dalam dua tahun terakhir, Beijing semakin banyak menerapkan taktik “diplomasi dolar”, memberikan bantuan dan investasi kepada sekutu-sekutu diplomatik Taiwan untuk menekan mereka agar memutuskan hubungan dengan Taiwan. Dalam dua tahun terakhir, São Tomé dan Príncipe, Panama, Republik Dominika, Burkina Faso, dan El Salvador semuanya telah memutuskan hubungan diplomatik dan mengakaui hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Meskipun resolusi tersebut bukan merupakan bagian resmi dari undang-undang, ia masih berfungsi sebagai nilai referensi penting untuk bagaimana Uni Eropa dapat melakukan hubungannya dengan Tiongkok.

Resolusi ini juga mengamanatkan bahwa European External Action Service (EEAS), kementerian luar negeri dan pertahanan Uni Eropa, akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan para anggota parlemen Eropa tentang kesepakatan Uni Eropa dengan Tiongkok dan Taiwan.

Terakhir, resolusi tersebut menyerukan EEAS dan Komisi Eropa untuk memastikan bahwa “kerjasama Uni Eropa-Tiongkok didasarkan pada aturan hukum [dan] keuniversalan tentang hak asasi manusia.”

Pada bulan Januari, Cato Institute, sebuah think tank (lembaga riset) yang berkantor pusat di Washington, menempatkan Tiongkok pada peringkat 138 dari total 150 negara pada indeks kebebasan manusia. Indeks tersebut menempatkan Taiwan di tempat ke-18, hanya satu tempat di belakang Amerika Serikat.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Taiwan, juru bicara Huang Chung-ye berterima kasih kepada Parlemen Eropa karena mendukung Taiwan. Selain itu, Huang menyatakan bahwa Taiwan akan “dengan gigih membela terhadap setiap pelanggaran kebebasan, demokrasi, dan kualitas hidup warga [Taiwan],” dalam menghadapi tantangan dari Tiongkok.

Pemerintah AS telah menunjukkan dukungan serupa ke Taiwan. Pada 3 September, senator Cory Gardner (R-Colo.), Ed Markey (D-Mass.), Marco Rubio (R-Fla.), Dan Bob Menendez (DN.J.) memperkenalkan Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI), sebuah RUU yang akan membutuhkan strategi AS untuk terlibat dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mendukung pengakuan diplomatik Taiwan atau memperkuat hubungan yang tidak resmi dengan Taiwan.

Pada 9 September, duta besar AS untuk El Salvador, Panama, dan Republik Dominika dipanggil kembali pulang ke Amerika Serikat, sebagai tanggapan menentang tiga negara Amerika Latin tersebut yang memutuskan hubungan dengan Taiwan untuk mengakui Tiongkok. (ran)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds