WASHINGTON – Sebuah koalisi global yang terdiri dari hampir 300 cendikiawan dari 26 negara telah menuntut Beijing menghapus kamp-kamp penahanannya di Xinjiang. Koalisi tersebut menyerukan komunitas internasional untuk, dengan berbagai cara, menambahkan lebih banyak tekanan pada Beijing dan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi kepada para pemimpin Tiongkok agar menghentikan “tindakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh 278 cendikiawan tersebut telah dirilis pada 26 November pada konferensi pers di National Press Club di Washington. Sean Roberts, direktur studi pengembangan internasional di George Washington University, mengatakan bahwa meskipun para cendekiawan biasanya tidak mengadakan konferensi pers, situasi di Xinjiang sangat mengkhawatirkan sehingga dia dan banyak rekan akademisinya merasa terdorong untuk mengambil tindakan tersebut.
“Sebagai cendekiawan yang mempelajari Tiongkok, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR), Asia Tengah, dan wilayah terkait lainnya di dunia, kami mengeluarkan pernyataan ini untuk menegaskan keprihatinan kami dan untuk memanggil masyarakat internasional untuk bertindak dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia secara massal dan serangan-serangan yang disengaja terhadap budaya pribumi yang saat ini terjadi di XUAR Tiongkok. Para penandatangan pernyataan bersatu dalam melihat situasi saat ini di wilayah Tiongkok sebagai salah satu perhatian internasional yang sangat penting,” kata pernyataan.
Pernyataan tersebut menceritakan bagaimana lebih dari 1 juta orang ditahan di kamp-kamp tersebut tanpa proses pengadilan dan mengalami penyiksaan, tekanan psikologis, dan bentuk pengawasan yang sangat invasif untuk memaksa mereka meninggalkan bahasa asli mereka, praktik-praktik budaya dan keyakinan agama mereka.
Koalisi cendikiawan tersebut menyerukan kepada negara-negara dan lembaga-lembaga untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut agar pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan Sekretaris Partai Komunis Daerah Otonom Xinjiang Uighur Chen Quanguo segera menghapus sistem penahanan “perubahan melalui pendidikan” dan membebaskan semua warga Uighur, Kazakh, Kyrgyz, dan tahanan lainnya.
Koalisi juga menyerukan sanksi ekonomi pada otoritas Tiongkok dan perusahaan-perusahaan teknologi di dalam dan di luar Tiongkok yang mendapat manfaat dari kampanye melawan warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di wilayah tersebut.
Selain itu, para cendikiawan menyerukan pada PBB, negara-negara yang saat ini terlibat dalam negosiasi mengenai proyek-proyek yang merupakan bagian dari inisiatif One Belt One Road (OBOR), serta lembaga-lembaga akademis di seluruh dunia, untuk mengambil tindakan mengakhiri kekejaman ini.
Sanksi-sanksi ekonomi sudah dipertimbangkan oleh Senat AS, di mana RUU bipartisan, Undang-undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur tahun 2018 (Uyghur Human Rights Policy Act of 2018), diperkenalkan bulan ini.
RUU tersebut meminta pemerintah AS untuk mengambil tindakan terkait sanksi-sanksi ekonomi terhadap sejumlah pejabat Tiongkok, termasuk Chen, yang secara luas dianggap sebagai kekuatan pendorong di belakang tindakan keras terhadap kelompok Uighur, Kazakh, dan etnis lainnya di kawasan itu.
KISAH KORBAN
Laporan-laporan pribadi di konferensi pers tersebut telah memberikan pernyataan-pernyataan kesaksian wajah manusia pada para cendekiawan.
Mihrigul Tursun, seorang wanita Uighur berusia 29 tahun, memberikan pengalaman yang paling menarik dari pengalamannya yang ditahan tiga kali di kamp penahanan massal.
Tursun telah ditangkap untuk pertama kalinya ketika dia tiba di bandara Urumqi dari Mesir bersama tiga bayi kembarnya yang berumur 2 bulan pada tahun 2015. Bayi-bayinya direnggut darinya.
Beberapa bulan kemudian, dia dibebaskan dengan “pembebasan bersyarat” karena ketiga bayinya berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Yang tertua meninggal pada hari berikutnya.
Selama penahanan kedua, pada 2017, dia diinterogasi selama empat hari empat malam tanpa tidur.
Selama penahanan ketiga, pada tahun 2018, ia menyaksikan sembilan kematian sesama tahanan dalam waktu sembilan bulan. Dia disiksa sangat parah sehingga dia memohon para penjaga untuk membunuhnya.
Dia akhirnya dibebaskan sehingga dia bisa membawa anak-anaknya ke Mesir, tetapi dia diperintahkan untuk kembali ke Tiongkok.
Tursun berjuang sangat keras antara keinginan untuk berbicara tentang pengalamannya, dan perasaan bersalah karena jika dia tidak kembali ke Tiongkok, keluarganya di sana akan ditangkap dan disiksa.
Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk menghubungi reporter Radio Free Asia, yang kemudian menghubungkannya dengan otoritas AS.
Dia diberi izin untuk datang ke Amerika Serikat dan menetap di Virginia dengan dua anaknya yang tersisa pada bulan September.
Dia memberi kesaksian lagi di sidang dengar pendapat Congressional-Executive Commission on China mengenai “Penganiayaan Partai Komunis terhadap Agama di Tiongkok” pada 28 November.
Pada sidang tersebut, Tursun menyerukan agar Kongres AS meloloskan RUU tentang Xinjiang dan membiarkan Partai Komunis Tiongkok mengetahui bahwa ada tekanan internasional. Dia juga menyatakan harapan bahwa pemerintah AS dapat melindungi keluarganya di Tiongkok. (ran)
Rekomendasi video:
Tiongkok Dikecam Atas Penahanan Massal Minoritas Muslim di Xinjiang
