Sebuah perusahaan Tiongkok yang dikelola negara yang berafiliasi dengan China Telecom telah diperingatkan untuk proyek besar yang akan memasang “sistem pengawasan video” di kota-kota besar di Filipina, yang memicu kekhawatiran bahwa data sensitif kemungkinan bocor ke tangan rezim komunis Tiongkok dan dieksploitasi untuk hal buruk.
Senator Ralph Recto mengatakan selama debat pleno tentang anggaran nasional 2019 pada hari Rabu, 12 Desember, proyek tersebut kemungkinan menimbulkan “ancaman keamanan.”
Philippine Daily Inquirer melaporkan bahwa Recto, yang bertugas untuk sementara waktu di Senat, menarik perhatian dalam sambutannya pada pemasok peralatan Huawei, sebuah perusahaan Tiongkok yang telah masuk daftar hitam di beberapa negara karena meretas dan memata-matai.
Agen-agen intelijen AS telah memperingatkan agar tidak membeli telepon Huawei, menurut laporan Epoch Times sebelumnya, dan perusahaan tersebut telah dituduh menempatkan sarana-sarana pintu belakang (backdoor) di dalam produk-produknya yang dapat digunakan Tiongkok untuk melakukan spionase.
Recto telah memperingatkan bahwa proyek ini dapat membahayakan infrastruktur telekomunikasi lokal karena kontraktor tersebut, China International Telecommunication Construction Corp, adalah afiliasi dari China Telecommunications Corp, mitra dari Mislatel Consortium yang baru saja memenangkan tawaran untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi utama berikutnya di Filipina, menurut Inquirer.
“Tiongkok akan memiliki akses ke pengawasan, database milik PNP (Kepolisian Nasional Filipina), [dan lainnya] data besar tentang warga Filipina,” kata senator tersebut dalam pesan teks, menambahkan bahwa “kita akan membayarnya untuk itu. Gila.”
Akses ke data pribadi dari jutaan orang Filipina oleh perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei adalah mengkhawatirkan yang disebabkan oleh dugaan keterkaitan perusahaan ini dengan aparat keamanan negara komunis.
“Pengamatan terhadap personel-personel utama perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa Huawei memiliki hubungan informal yang dekat dengan pasukan keamanan Tiongkok, militer, dan faksi politik PKT yang terkait dengan mantan pemimpin partai Jiang Zemin,” tulis Joshua Philipp untuk the Epoch Times.
Dalam laporan berjudul ” Huawei: A Tool of Espionage, Subversion, and Technological Dominance” (Huawei: Alat Spionase, Subversi, dan Dominasi Teknologi), Jasper Fakkert, kepala editor The Epoch Times, berpendapat bahwa “Huawei juga memainkan peran kunci dalam program-program pengawasan massa Partai Komunis Tiongkok, pelanggaran hak asasi manusia, dan dominasi teknologi.”
“MANAJEMEN PENGATURAN KETERTIBAN PUBLIK YANG EFISIEN”
Senator Loren Legarda menanggapi kekhawatiran Senator Recto, mengatakan bahwa proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam “manajemen kolaborasi dan efisien untuk ketertiban, keamanan, dan keselamatan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern yang tersedia.”
Legarda menambahkan bahwa proyek tersebut “bertujuan untuk mengurangi kejahatan hingga 15 persen dan meningkatkan waktu tanggap sebesar 25 persen.”
Sistem pengawasan yang direncanakan tersebut, yang memperkirakan pemasangan sekitar 12.000 kamera CCTV di Metro Manila dan Davao City, akan dibentuk di bawah tahap pertama dari “Safe Philippines Project.”
Ini adalah salah satu dari 29 perjanjian yang telah ditandatangani antara Filipina dan Tiongkok selama kunjungan kenegaraan bulan lalu dari pemimpin Tiongkok Xi Jinping.
HUAWEI ‘INGIN TAHU’
Seorang pejabat Huawei dikutip oleh Rappler mengatakan bahwa sistem pengawasan dan skor kredit kontroversial Tiongkok bisa segera menjadi kenyataan di Filipina.
Seorang pejabat tinggi Huawei, yang tidak disebutkan namanya dalam laporan tersebut, mengatakan pada sebuah pertemuan para pemimpin bisnis di sebuah forum baru-baru ini di Manila, raksasa teknologi itu ingin memasang jaringan kamera di seluruh negeri tersebut.
“Huawei ingin tahu apa yang Anda suka makan, ke mana Anda ingin pergi,” kata pejabat tersebut, sebelum menambahkan, “untuk mengamankan keselamatan Anda.”
Pejabat itu menurut orang-orang telah berbicara tentang pengawasan tersebut dengan memberikan alasan bahwa langkah-langkah keamanan analog, seperti menggeledah atau memindai x-ray, adalah tindakan yang tidak perlu dan mengganggu.
“Ketika Anda masuk ke hotel khusus ini di Filipina, Anda disaring dan para penjaga seperti menyentuh saya. Saya tidak tahu mengapa,” kata pejabat.
Pejabat Huawei tersebut dilaporkan telah menekankan manfaat sistem kamera canggih milik perusahaannya, telah dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan machine learning.
Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan di mana komputer menghasilkan aturan yang mendasari atau berdasarkan data mentah yang telah dimasukkan ke dalamnya
Dia mengutip sebuah kasus penggunaan di Tiongkok di mana personel keamanan dapat menyelamatkan seorang anak yang diculik di Beijing dalam beberapa jam saja berkat pengawasan yang tersebar luas di seluruh area.
TRANSAKSI DIJANJIKAN LEBIH CEPAT
Pejabat Huawei tersebut mengatakan bahwa kamera-kamera cerdas akan membuat transaksi dengan pemerintah dan institusi-institusi mudah dilakukan.
“Ketika Anda berjalan di bank, kamera akan memindai Anda. Setelah Anda sampai ke teller dan memberi tahu mereka apa yang Anda inginkan, bank akan tahu dokumen mana yang Anda kurang karena kamera sudah mengidentifikasi Anda,” katanya.
“Ketika Anda pergi ke kantor pemerintah lain untuk mendapatkan dokumen tersebut, lembaga itu akan sudah tahu apa yang Anda butuhkan dan memberikan dokumen kepada Anda,” tambahnya. “Transaksi akan lebih cepat.”
Teknologi kamera cerdas yang sama sedang digunakan di Tiongkok komunis untuk tujuan yang kurang ramah, seperti menentukan peringkat warga negara dengan “skor sosial” atau mengidentifikasi para pembangkang.
PENGAWASAN ORWELLIAN
Tiongkok telah banyak menggunakan teknologi pengenalan wajah, yang digunakan untuk melayani makanan untuk siswa-siswa di kafetaria sekolah, membayar barang di toko, sebagai boarding pass “virtual” untuk penerbangan maskapai, dan bahkan untuk mencegah pencurian tisu toilet di toilet umum.
Secara khusus, rezim Tiongkok telah memperjuangkan sistem kamera keamanan nasional, yang disebut Skynet, yang menggunakan pengenalan wajah dan fitur kecerdasan buatan lainnya untuk mengumpulkan informasi pribadi terhadap orang-orang yang lewat secara real time. Lebih dari 20 juta kamera telah dipasang, dengan rencana untuk mencakup seluruh negara pada tahun 2020.
Rejim menyebut sistem tersebut sebagai alat yang efektif untuk mendeteksi para penjahat, tetapi para pengamat khawatir bahwa teknologi pengawasan mengubah Tiongkok menjadi negara Big Brother Orwellian, yang menjalankan kendali penuh atas kehidupan orang-orang.
Sudah pernah, teknologi telah digunakan untuk mengawasi dan menahan seorang pembangkang Tiongkok, yang didekati oleh polisi berpakaian preman saat keluar dari stasiun kereta api Kota Guangzhou setelah namanya muncul di dalam daftar “wanted”.
Keresahan rezim Tiongkok tentang kerusuhan etnis di wilayah Xinjiang yang didominasi kelompok Uighur telah menyebabkannya mengembangkan perangkat lunak keamanan yang memiliki efek memprediksi suatu peristiwa atau hasil dengan mengolah data dari kamera CCTV, pemeriksaan kartu identitas, dan catatan pribadi lainnya, yang kemudian menandai individu-individu sebagai para tersangka potensial. (ran)
Rekomendasi video:
Tiongkok Dikecam Atas Penahanan Massal Minoritas Muslim di Xinjiang
