Masalah Fiskal Tiongkok: Membayar Miliaran Dolar untuk Gaji Pejabat Partai

Sebuah artikel baru-baru ini beredar di internet Tiongkok, di mana artikel tersebut memperkirakan ada 48,9 juta sekretaris Partai Komunis Tiongkok, posisi yang setara dengan ketua Partai, di seluruh negeri.

Menurut sebuah artikel pada Juni 2018 oleh media pemerintah Xinhua, ada total 89,56 juta anggota Partai secara keseluruhan. Itu berarti lebih dari setengah kader adalah ketua Partai.

Dengan rata-rata gaji tahunan konservatif 50.000 yuan (sekitar US$7.400), jumlah khas untuk warga negara Tiongkok dengan standar kehidupan yang nyaman, itu berarti total pembayaran gaji untuk sekretaris Partai saja akan setara dengan 2,4 triliun yuan (sekitar US$353 miliar).

Data artikel tersebut berasal dari penelitian oleh Jiao Guobiao, mantan profesor jurnalisme di Universitas Peking.

Jumlah ini, 48,9 juta, yang menghitung sekretaris partai dan wakil sekretaris di semua tingkat administrasi, setara dengan populasi beberapa negara besar Eropa.

Jiao sampai di angka tersebut berdasarkan analisis berikut: dari Komite Sentral Partai, badan tingkat tinggi yang terdiri dari 205 anggota paling elit Partai, hingga cabang partai tingkat desa, terdapat total 16,3 juta sekretaris Partai yang berkuasa, bertanggung jawab untuk 1,25 persen dari populasi Tiongkok.

Partai meresap ke semua lapisan masyarakat. Di semua tingkat pemerintahan, ada total lebih dari 1,07 juta sekretaris.

Dalam perusahaan-perusahaan milik negara, perusahaan-perusahaan bersama dan perusahaan swasta, ada sekitar 9,67 juta sekretaris Partai. Di lembaga-lembaga publik seperti universitas, ada sekitar 4 juta sekretaris Partai.

Jadi, menurut standar struktur partai, di mana satu sekretaris memiliki dua wakil sekretaris yang bekerja di bawahnya, ada total 48,9 juta sekretaris partai di negara tersebut.

Namun dalam analisisnya, Jiao menulis bahwa bahkan kemungkinan ada lebih banyak sekretaris Partai di dalam lembaga-lembaga publik.

Dia mencatat bahwa sebuah universitas sering kali memiliki puluhan, terkadang ratusan, sekretaris Partai. Di Universitas Tsinghua yang elit, ada lebih dari 100 lembaga penelitian dan fakultas, seperti fakultas kedokteran dan fakultas hukumnya, semuanya memiliki organisasi Partai.

Di Universitas Henan, ada 62 lembaga semacam itu.

Jumlah besar kader Partai ini menciptakan masalah besar bagi kebijakan fiskal Tiongkok, karena sebagian besar gaji para pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil dibayar dengan pendapatan pajak. Netizen Tiongkok sering menggunakan istilah “keuangan yang menggiurkan” dalam merujuk pada bagaimana pajak digunakan untuk memberi makan pejabat-pejabat Partai dan keluarga mereka.

Sistem pemerintahan Tiongkok terdiri dari Partai dan negara. Dengan demikian, seringkali ada posisi Partai yang setara dengan posisi resmi pemerintahan, menciptakan pemborosan.

Perhitungan sebelumnya yang 2,4 triliun yuan tersebut juga tidak memperhitungkan pembayaran gaji staf yang bekerja di bawah sekretaris, ruang kantor, kendaraan mobil, dan perlengkapan kantor.

Qiao Xinsheng, seorang profesor di Universitas Ekonomi dan Hukum Zhongnan di Kota Wuhan, telah banyak menulis tentang hal ini.

Dalam sebuah artikel pada Januari 2018 yang diterbitkan di situs web Securities Times yang dikelola pemerintah, Qiao menulis bahwa pemerintahan-pemerintahan daerah, tertekan oleh biaya pembayaran gaji untuk pejabat-pejabat Partai dan pemerintah, memfokuskan pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan fiskal. Untuk membiayai proyek-proyek konstruksi ini, pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dari bank-bank komersial milik negara. Namun, proyek-proyek ini tidak meningkatkan pendapatan penduduk yang sebenarnya; sebaliknya, biaya hidup meningkat sebagai akibatnya.

Qiao mengatakan bahwa perlu untuk mengubah sistem fiskal dari mode “memberi makan” saat ini menjadi benar-benar meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Dia menyarankan agar pemerintah mengurangi lembaga-lembaga negaranya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, dan pada saat yang sama, menggunakan keuangan publik untuk membantu warga menyelesaikan masalah sosial. (ran)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd6YhQQQ6cw