fbpx
Tuesday, December 7, 2021
HomeBERITA TIONGKOKPakar : Tiongkok Tidak Minus Pasokan Listrik, Zhongnanhai adalah Biang Kerok Bencana

Pakar : Tiongkok Tidak Minus Pasokan Listrik, Zhongnanhai adalah Biang Kerok Bencana

oleh Luo Tingting

Pemadaman listrik berskala besar terus berlanjut di seluruh daratan Tiongkok yang berdampak serius pada mata pencaharian dan ekonomi rakyat. Para ahli mengatakan bahwa krisis listrik nasional saat ini, bukanlah kekurangan pasokan listrik. Akan tetapi pemadaman listrik buatan, yang dipicu oleh perintah politik yang dikeluarkan oleh Zhongnanhai atau markas pusat pemerintahan partai Komunis Tiongkok. 

Dr. Cheng Xiaonong : Gerakan pembatasan listrik berasal dari Zhongnanhai

Sejak pertengahan  September tahun ini, lebih dari 20 provinsi termasuk Jiangsu, Guangdong, Yunnan dan Zhejiang telah berturut-turut terkena imbas dari pembatasan konsumsi listrik. Meskipun pemerintah telah meningkatkan “jaminan pasokan listrik” ke tugas utama politik, namun pembatasan penggunaan listrik masih terus berlanjut.

Penjelasan dari pihak berwenang adalah kekurangan pasokan listrik disebabkan oleh fakta bahwa harga batu bara meningkat dan perusahaan pembangkit listrik mengalami kerugian, sehingga kurang bersemangat untuk produksi. Hal ini mengakibatkan pembangkitan listrik tidak bisa beroperasi dengan kapasitas penuh. 

Untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pembangkit listrik, Komisi Pembangunan dan Reformasi komunis Tiongkok pada 12 Oktober, mengeluarkan pemberitahuan reformasi harga listrik, yang isinya tak lain adalah kenaikan harga listrik sesuai dengan kondisi pasar. Ditetapkan bahwa harga listrik untuk industri dapat naik hingga paling tinggi 20%. Di antaranya, tingkat kenaikan harga listrik bagi perusahaan yang mengkonsumsi banyak energi listrik tidak dibatasi.

Namun, Dr Cheng Xiaonong, seorang pakar politik dan ekonomi dalam sebuah artikelnya pada 8 Oktober menyebutkan bahwa, pembatasan konsumsi listrik secara nasional merupakan akibat dari instruksi yang berasal dari pemerintah pusat di Zhongnanhai. Sesungguhnya pembatasan konsumsi listrik itu adalah buatan atau ulah manusia, bukan benar-benar akibat kekurangan pasokan.

Pada 11 September, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional komunis Tiongkok mengeluarkan instruksi berjudul ‘Meningkatkan Sistem Pengendalian Ganda Terhadap Jumlah Total dan Intensitas Konsumsi Energi’. Instruksi tersebut didistribusikan ke semua provinsi, daerah otonom, kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat, dan berbagai kementerian dan komisi Dewan Negara, termasuk semua badan langsung yang berada di bawah Dewan Negara.

Isi dari instruksi tersebut antara lain :  Setiap tahun, pemerintah pusat akan menetapkan indikator konsumsi energi total tahunan, dan menentukan anggaran 5 tahunan tentang jumlah total dan intensitas konsumsi energi yang perlu dicapai oleh setiap provinsi (termasuk daerah otonom dan kotamadya). Instruksi meminta pemerintah daerah untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut.

Cheng Xiaonong mengatakan bahwa dokumen ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat komunis Tiongkok yang akan menetapkan batas atas konsumsi energi tahunan, untuk setiap provinsi dan kota berdasarkan data konsumsi listrik di yurisdiksi berbagai pemerintah daerah tanpa kompromi. Ini adalah instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di semua tingkatan yang harus dilaksanakan. 

Karena itu, pemerintah daerah mau tidak mau harus mengontrol konsumsi listrik perusahaan di wilayah hukum mereka, sesuai dengan rangkaian batas daya ini agar tujuan nasional yang ditetapkan oleh Zhongnanhai bisa tercapai. Sebagai akibatnya, perusahaan pembangkit listrik di berbagai wilayah mulai “mengatur” mati hidupnya listrik. 

Artikel Cheng Xiaonong menunjukkan bahwa dokumen itu bukan dokumen rahasia dan telah dilaporkan oleh media resmi, tetapi tidak ada pihak yang berani mendorong tanggung jawab untuk pembatasan dan pemadaman listrik ke Zhongnanhai.

Jadi, sudah jelas bahwa pemadaman listrik secara nasional itu bukan disebabkan oleh departemen catu daya komunis Tiongkok, tetapi pemerintah pusat telah menggunakan kekuatan administratif untuk mengeluarkan instruksi pembatasan hingga pemadaman listrik sebagai tugas utama politik. Demikian tulis Dr. Cheng dalam artikelnya.

Dalam artikelnya, dia menyatakan bahwa pemerintah pusat yang mengatur kuota konsumsi listrik antar provinsi, jadi setelah masing-masing provinsi menyelesaikan perhitungan mengenai kebutuhan, mereka sendiri yang merumuskan batasan lamanya konsumsi listrik bagi masyarakat dan perusahaan di wilayahnya. Yang pasti bahwa kondisi itu berbeda antar satu dengan propinsi lain.

Menurut media Taiwan ‘TechNews’ bahwa, Provinsi Shaanxi menetapkan bahwa pasokan listrik dibatasi hingga akhir tahun. Distrik Ningxia menetapkan bahwa perusahaan yang mengkonsumsi energi tinggi mengalami pemadaman listrik selama 30 hari. Provinsi Henan menetapkan bahwa beberapa industri pengolahan mengalami pemadaman listrik selama lebih dari 21 hari. Kota Chongqing mengumumkan bahwa pembatasan konsumsi listrik belum ditentukan kapan akan berakhir. 

Provinsi Guangdong menetapkan bahwa akan ada pemadaman listrik 4 hari per minggu. Provinsi Shandong menetapkan bahwa akan ada pemadaman listrik 9 jam setiap harinya. Provinsi Jiangsu menetapkan bahwa untuk 3 bulan terakhir tahun ini, setengah dari hari kerjanya akan mengalami pemadaman listrik. Provinsi Zhejiang menetapkan bahwa akan ada pemadaman listrik selama 20-30 hari setiap kuartal.

Cheng Xiaonong menyebutkan bahwa dari peraturan yang berantakan ini, dapat dilihat bahwa setelah pemerintah pusat atau Zhongnanhai mengeluarkan instruksi penjatahan listrik, ia sudah tidak mau campur tangan lagi soal bagaimana peraturan pelaksanaannya di berbagai provinsi.

Di mana listrik paling banyak digunakan, tekanan untuk membatasi penggunaan listrik di sana juga semakin besar. Sehingga pelaksanaan pembatasan di setiap kota, kabupaten pun sangat beragam. Misalnya, perusahaan besar yang banyak mengkonsumsi listrik, maka aliran listrik mereka akan diputus. Jika tidak ada pengguna besar yang dapat dimatikan aliran listriknya, misalnya, Kota Shenyang, maka yang dimatikan aliran listriknya yang disalurkan ke rumah-rumah warga atau toko, bahkan lampu lalu lintas di jalan pun jadi korban. 

Sedangkan media corong PKT masih saja mencoba dengan segala cara untuk menyembunyikan kebenaran, memberitahu kepada rakyat mereka bahwa ini adalah akibat perusahaan pemasok listrik yang mengalami kesulitan bukan karena pemerintah.

Wang Weiluo : Pejabat pelaksana “lepas tangan” karena kebijakan yang kontradiktif

Menanggapi krisis listrik Tiongkok, Wang Weiluo, seorang insinyur di perusahaan teknik CORS Jerman, juga berpendapat bahwa situasi ini bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan listrik dan krisis batu bara di Tiongkok, Tetapi akibat kebijakan pemerintah komunis Tiongkok yang saling bertentangan, membuat para pejabat pelaksana yang berada di bawah merasa tidak puas, timbul rasa antipati dan lepas tangan.

Kepada NTDTV Wang Weiluo mengatakan : “Tiongkok tidak kekurangan pasokan listrik. Ini diucapkan oleh seorang pejabat Tiongkok, dengan generator yang kita miliki saat ini, kita mampu menghasilkan listrik dua kali lebih banyak dari yang kita sediakan, tetapi kita tidak akan melakukannya. Tiongkok juga tidak kekurangan batu bara. Jumlah batu bara Tiongkok mungkin berada di peringkat ketiga dunia”.

Wang Weiluo mengatakan bahwa faktanya adalah karena implementasi kebijakan pemerintah komunis Tiongkok yang saling bertentangan, yang membuat para pejabat pelaksananya  sangat tidak puas. 

“Anda (pemerintah pusat) yang mengeluarkan instruksi yang bertentangan. Minta saya berjalan ke timur, saya ikuti, lalu minta saya jalan ke barat juga saya ikuti. Soal kontradiksinya perintah itu bukan urusan saya. Karena itu pejabat pelaksananya jadi bersikap antipati”, katanya.

Wang Weiluo mengatakan bahwa, sebenarnya, Jika mau pemerintah komunis Tiongkok dapat menebus kerugian pembangkit listrik hanya dengan mengeluarkan sedikit uang, subsidilah. Tetapi sekarang mereka lagi tidak memiliki uang, jadi biarlah rakyat yang menanggung akibatnya. 

“Saat ini kenaikan harga belum merambah ke listrik rumah tangga. Sekarang hanya digunakan untuk listrik industri, tetapi listrik industri telah menyebabkan biaya produk industri naik, jadi akhirnya rakyat jugalah yang kena getahnya,” kata Wang Weiluo.  

Perubahan sikap para pejabat komunis Tiongkok menjadi krisis alternatif

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sikap para pejabat komunis Tiongkok semakin kentara. Sikap ogah-ogahan, kurang bersemangat mengambil inisiatif dalam pelaksanaan tugas telah menjadi krisis alternatif rezim yang membuat pihak berwenang bingung. 

Kepada VOA Dr. Cheng Xiaonong pernah mengatakan bahwa sejak Xi Jinping mengkampanyekan anti-korupsi, pejabat Partai Komunis Tiongkok mulai menunjukkan reaksi sabotase pasif.

Terutama ketika pihak berwenang terjebak dalam kesulitan perang dagang dengan AS, ada tiga tipe orang dalam partai yang membuat Xi Jinping sulit tidur : yang satu membacanya sebagai lelucon, yang kedua adalah tipe pejabat yang enggan bertindak, dan yang ketiga melaksanakan tugas secara membabibuta. Dan, Xi juga tahu mana pejabat yang setia dan mana yang melakukan tugas secara ogah-ogahan.

Menurut Dr. Cheng Xiaonong bahwa dengan sikap yang ditunjukkan oleh para pejabat PKT saat ini, dapat dipastikan bahwa kendaraan bobrok yang digunakan oleh PKT ini sudah semakin sulit untuk dikendalikan. Ditambah lagi dengan sikap lepas tangan pejabat daerah, ini hanya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok semakin merosot dan memunculkan risiko politik. (sin)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular