PBB - Sebuah panel PBB, Jumat (20/11), mengecam Iran karena pelanggaran hak asasi manusia yang "serius, terus-menerus dan berulang", termasuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa setelah pemilihan presiden yang menjadi sengketa, Juni.

Para anggota komisi hak asasi manusia PBB mensahkan resolusi yang memberatkan --tapi tidak-mengikat-- dengan 74 suara setuju, 48 menentang dan 59 negara abstain.

Dalam pemilihan yang sama tahun lalu, sebelum pemilihan yang diperselisihkan, Iran memperoleh dukungan agak lebih banyak.

Satu negara yang mengalihkan dukungan dari Iran adalah Arab Saudi, yang memilih "ya" tahun ini, setelah memilih "tidak" pada 2008.

Keputusan itu tampaknya sebagai pertanda kejengkelan Riyadh atas apa yang diduga dukungan Iran buat gerilyawan Syiah di Yaman, yang meluber ke wilayah Saudi.

Resolusi itu menyampaikan "keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terus-menerus dan berulang di Republik Islam Iran".

Resolusi itu mengecam tanggapan pemerintah setelah demonstrasi massa menyusul terpilihnya kembali Presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang diperselisihkan pada 12 Juni "dan timbulnya berbarengan dalam pelanggaran hak asasi manusia".

Demonstrasi jalanan berdarah meletus setelah pemilihan umum, dengan para demonstran menyatakan terpilihnya kembali Ahmadinejad "dilakukan dengan curang".

Sekitar 4.000 orang telah ditangkap, dan 140 dari mereka, termasuk sejumlah pembaru senior dan wartawan, diperlihatkan di televisi swasta dalam pengadilan rakyat, dengan tuduhan mengusahakan penggulingan "halus" rezim itu.

Panel PBB tersebut mengecam pemerintah Iran karena menyerang para anggota oposisi, aktivis HAM dan wartawan dengan "gangguan, intimidasi dan penganiayaan, termasuk dengan penangkapan sewenang-weang, penahanan atau penghilangan".

Duta Besar Iran untuk PBB Mohammad Khazaee memprotes terhadap tindakan yang diperkenalkan oleh Kanada, dan mengatakan bahwa Ottawa telah mengungkapkan "tujuan jeleknya" dan "mengajukan agenda politik sempitnya".

Majelis Umum yang memiliki 192 anggota akan mensahkan naskah itu kemudian, pada tanggal yang belum ditentukan. Itu akan menjadi yang ke-22 kali sejak 1985 bahwa sidang pleno PBB membicarakan hak asasi manusia di Iran.

Di Washington, Senator Demokrat AS Carl Levin, Kamis malam, memperkenalkan resolusi yang mengecam catatan hak asasi manusia Republik Islam itu, dan meminta "pembebasan segera orang-orang yang dipenjarakan dengan keliru" dan pemulihan "hak-hak asasi manusia yang berarti" pada semua warga Iran, kata kantornya.(ant/sys)