Washington - Dua hari sebelum keberangkatan Presiden Obama untuk kunjungannya ke negara-negara Asia, termasuk empat hari di Republik Rakyat China, Komisi hak asasi manusia Tom Lantos mengadakan jumpa pers dan persidangan, pada tanggal 10 November, tentang Kebijakan satu anak di China. Para peserta konferensi pers tersebut berharap kesaksian mereka terhadap penekanan secara paksa dan kejam atas pengawasan populasi keluarga di China sampai ke tangan Presiden Obama dan membicarakannya dengan para pemimpin Partai Komunis.

"Kami memohon kepada presiden Obama: dengan serius memperhatikan para wanita China yang setiap hari secara kejam dan secara sistematik di serang oleh polisi pengawas kependudukan. Kebijakan pengawasan populasi China adalah kekejaman terhadap wanita dan kekejaman terhadap anak-anak- ratusan juta orang. Ini adalah pelanggaran paling buruk terhadap hak-hak wanita dalam sejarah manusia," kata angota Kongres Chris Smith.

Anggota Kongres Smith menekankan bahwa menentang aborsi paksa bukanlah isu sampingan. Reggie Littlejohn, presiden dari "Women's Rights Without Frontiers," mengatakan  bahwa "Kebijakan satu anak adalah isu tentang hak-hidup dan hak-memilih dimana rakyat dapat menyetujuinya. Tidak seorangpun mendukung aborsi paksa ini, karena itu bukan pilihan."

Bagian I dari liputan persidangan Komisi Lantos berhadapan dengan trauma dari saksi atas aborsi paksa. Bagi kita yang mendengarkan kesaksian mengibakan dari seorang wanita muda yang janinnya harus di aborsi paksa, menyebabkan rasa bersalah yang mendalam karena tidak bisa membela sang bayi, wanita ini akan ketakutan sepanjang hidupnya. Kisahnya juga menunjukkan banyak aspek dari kebijakan satu-anak. Petugas Keluarga Berencana dan Kepandudukan ada dimana-mana untuk menerapkan dengan kasar pencapaian target jumlah penduduk sesuai aturan, termasuk memukuli ayah wanita tersebut.

Bagian II akan memaparkan kesaksian yang didapat yang mengindikasikan pernyataan partai komuis China (PKC) tentang ketaatan warga terhadap kebijakan satu-anak adalah sukarela hanya merupakan propaganda belaka.

Penerapan Kebijakan Satu Anak

Keinginan kuat untuk mengadakan sidang ini karena terkuaknya bukti-bukti baru dari kebijakan satu anak di China, yang saat ini terjadi di China. Organisasi Littlejohn, Women's Rights Without Frontiers, berkerja sama dengan China Aid Association, mendapatkan salinan dari dokumen elektronik yang bocor pada bulan Agustus yang menjelaskan tentang 14 kasus aborsi paksa, pembunuhan janin dan tindakan paksa lainnya dalam mejalankan program keluarga berencana.

"Kasus 12" mendapat banyak simpati saat sidang karena ada foto dari seorang ibu yang terlihat sangat berduka dengan janin yang telah menjadi mayat di sebelahnya.

Sebuah Desa di Provinsi Henan, Wang Liping (23), hamil dari pacarnya tetapi pasangan ini tidak bisa melanjutkan upacara pernikahan karena keadaan keluarga yang miskin. Keluarganya sangat senang akan kelahiran bayi di keluarganya. Tetapi polisi kependudukan menangkapnya bulan Maret 2008, dia diseret dan dipukuli. Tanpa melakukan pemeriksaan, mereka secara paksa melakukan pekerjaanya dan membunuh "seorang bayi yang sudah hampir tumbuh sempurna" yang sempat menangis sebelum kematiannya. Ketika sang ibu sadar dokter meminta uang untuk biaya pembuangan "mayat janin" dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang sehingga mereka menggunakan kantong plastik untuk membungkus bayi itu dan diletakkan disebelahnya, yang ditunjukkan dalam foto sewaktu sidang. Rumah sakit mengirimkan surat tagihan untuk biaya aborsi paksa kepada keluaga korban.

Beberapa kejadian ibu dan bayinya meninggal karena aborsi paksa. Tahun ini, di Jinggang, Provinsi Hunan, Liu Dan dan tunangannya tidak bisa menikah karena Liu masih berumur 21 tahun, umur yang terlalu muda untuk menikah dibawah kebijakan satu anak China. Dia hamil tanpa ijin melahirkan. Dia dipaksa ke Pusat Pengendalian Penduduk, dimana racun di suntikkan di perutnya ke arah kepala janin yang langsung membunuhnya. Hari berikutnya Liu mulai mengalami pendarahan. Petugas Keluarga Berencana tidak mengirimkannya ke rumah sakit, tetapi sebaliknya Liu dikirim keruang operasi untuk melahirkan janinnya yang telah mati dan tidak ada anggota keluarga yang diijinkan masuk keruangan itu. Akhirnya tunangan Liu mencurigai ada yang tidak beres, lalu mendobrak masuk dan menemukan Liu mengalami pendarahan hebat. Petugas Keluarga Berencana menolak untuk mengadakan panggilan darurat sampai akhirnya terlambat dan Liu meninggal dunia.

"Keberanian Dunia Baru": polisi kandungan, informan, denda yang mahal

Beberapa fakta ditunjukkan dalam kebijakan satu anak di China apakah sedang melonggar atau di turuti dengan sukarela. Kadang-kadang partai komunis China menyalahkan para pejabat lokal yang menerapkan perlakuaan kasar dalam menerapkan kebijakan ini. PKC mencoba untuk menyembunyikan wajahnya, menurut Ms. Littlejohn, yang mengatakan pada hakekatnya kebijakan masih kejam dan PKC masih berbohong.

Slogan umum komunis China mengatakan : "lebih baik memiliki 10 kuburan dari pada punya seorang anak yang tidak dinginkan."

Beberapa provinsi secara terang-terangan menghubungkan promosi jabatan bagi mereka yang memenuhi target rencana kependudukan, menurut penelitian Reid. Sebagai contoh, di wilayah Wuyishan di Provinsi Fujian, "Pejabat menerima 15 angka untuk menyelesaikan target memandulkan wanita dalam setahun dan 10 angka untuk target pemakaian alat kontrasepsi IUD," ujar Reid. Poin akan dikurangi bagi setiap kelahiran bayi "diluar rencana." Untuk pejabat yang ingin naik pangkat punya insentif struktural untuk memakai cara paksaan, termasuk aborsi dan sterilisasi.

Pejabat rezim China menerapkan sangsi denda yang berat bagi yang melanggar kebijakan rencana kependudukan. Sebagai contoh, di Provinsi Shanxi, bagi pasangan yang punya anak kedua "diluar rencana" pasangan ini harus membayar denda 20 % dari pendapatan mereka berdua selama tujuh tahun, menurut Reid. Dia mengatakan denda ini menimbulkan dilema antara aborsi atau membayar denda yang begitu besar."

Sebagai tambahan selain denda, anak-anak yang 'lahir diluar rencana' sering tidak memiliki hak untuk pendidikan, tunjangan kesehatan dan pernikahan. Kami tahu kelompok anak-anak ini banyak yang lahir setelah gempa bumi di Sichuan 12 Mei 2008 lalu. Pemerintah mengijinkan punya anak kedua bagi orang tua yang kehilangan anaknya saat bencana, anak kedua yang dinyatakan ilegal sekarang menjadi legal.

Mungkin aspek yang paling membahayakan dalam kebijakan satu anak China adalah  adanya sistem informan bayaran, yang melaporkan 'kehamilan tak berencana dan persembunyian dari pelanggar dari kebijakan satu anak. Sebagai contoh, di wilayah Yangxin, Provinsi Shandong hadiahnya bisa mencapai 3,000 yuan (US$ 439) untuk memata-matai penduduk, menurut Reid.

Diseluruh China ada banyak pengumuan besar-besar dipasang di tempat umum mengingatkan warga akan keberadaan PFPO. Diterjemahkan dari bahasa China, satu desa punya pengumuman ini "Menolak untuk disterilisasi tidak akan membawa manfaat kecuali penangkapan; menolak untuk aborsi akan menghancurkan rumah anda dan penyitaan kerbau anda." Desa lain memajang pengumuman ini: "Penghancuran tanpa ampun atas kelahiran yang tidak sah, para pelanggar yang bisa lolos saat ini tidak akan bisa bersembunyi selamanya."

Reid melaporkan beberapa pengendoran dari kebijakan satu anak di beberapa daerah pedesaan, dimana semenjak tahun 2007 anak kedua diijinkan jika anak pertama adalah perempuan. Tetapi sebagian besar wanita diperkotaan masih dikenakan peraturan satu anak, dengan pengecualian dibeberapa kota madya yang mengijinkan pasangan untuk punya dua anak jika kedua orangtua lahir sebagai anak tunggal.

Populasi Uighur dikenakan Kebijakan Rencana Kependudukan Paksa

Pemaksaan dan keharusan juga dikenakan pada Turkestan Timur (wilayah Otonomi Uighur Xinjiang), menurut Rebiya Kadeer, pemimpin Uighur di pengasingan, yang berbicara melalui penterjemah dalam sidang. Kadeer mengatakan selama penerapan undang-undang oleh penguasa China sepertinya mengecualikan Uighur dari kebijakan satu anak, tetapi nyatanya Uighur tidak boleh bicara dalam formulasi dan penerapan dari undang-undang pengendalian penduduk. Seorang wanita China dari Han yang bekerja di klinik pengendalian penduduk pada 1990 mengatakan kepada kantor Kadeer belakangan ini, mengatakan mereka punya kuota aborsi yang harus dipenuhi, dan pejabat China menunjukkan referensi dari aborsi anak-anak Uighur lebih banyak dari kebangsaan Han.

"Menurut perkiraan pejabat, peraturan pengendalian penduduk di daerah itu telah mencegah 3 juta kelahiran antara 1996 - 2000.---jumlah yang mengkhawatirkan ketika secara resmi, populasi Uighur di Turkestan Timur  kurang dari 8 juta orang. Dalam periode yang sama-dilaporkan 58 persen dari wanita Uighur yang produktif tidak bisa lagi melahirkan," kata Kadeer, menjelaskan bahwa aborsi paksa, sterilisasi dan operasi adalah penyokong dalam jumlah besar. (EpochTimes/man)