Home

cara-coblos-benarJakarta – Pakar hukum dan pemilu menyatakan menolak pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah melalui DPRD. Rencana penetapan Pilkada tidak langsung itu dilontarkan oleh koalisi parpol pendukung Prabowo dalam rencana pembahasan RUU Pilkada.

Pakar Pemilu dari Lembaga kemitraan, Ramlan Surbakti mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak konstitusional. Menurut dia, jika dikembalikan ke DPRD, maka bentuk pemerintahan Indonesia seperti pemerintahan parlementer.

"Kalau presidensil pemerintah daerahnya dipilih langsung. Di UU tidak ada pemerintah dipisahkan dengan pemilihnya," jelasnya saat konferensi pers 'Menolak Kepala Daerah Dipilih DPRD' di Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Dia mengatakan jika melihat pasal 18 ayat 4 terkait DPRD dan Kepala Daerah, maka mekanisme pemilihan kepala daerah harus sama dengan pemerintah pusat. Guru besar ilmu politik itu juga mengatakan termasuk pada mekanisme wakil kepala daerah yang masuk satu paket dikarenakan bersesuaian dengan pemilihan nasional.

Senada dengan Ramlan, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan pengembalian pemilihan kepala daerah melalui melalui DPRD tidak sesuai dengan konstitusi apalagi sudah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Ia mengatakan jika alasan dewan membuat UU melalui pemilihan tidak dilangsung dikarenakan rawan politik, justru berbalikan. Pasalnya, jika dilaksanakan secara tidak langsung maka peluang terjadinya politik uang lebih besar terjadi. Refly mencontohkan saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2003 lalu yang hanya selisih satu suara. Ia mengatakan yang terjadi anggota Dewan diberi uang akan tetapi Gubernur pemenang yakni Syahrial Osman dijebloskan ke penjara.

Hal sama juga diutarakan oleh Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni. Dia mengatakan Perludem secara tegas mengatakan menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Titi meminta kepada anggota dewan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilkada, dikarena tidak sesuai dengan semangat konstitusi dan UU. Langkah DPR juga diharapkan tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan suara masyarakat.

"Kami menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD, DPR jangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan suara publik," paparnya.

Bagikan ke teman-teman :

berita kehidupan, nasional, internasional

erabaru footerErabaru (Epoch Times Indonesia) hadir dalam bentuk media cetak dan situs online. Kami menempatkan kepentingan pembaca sebagai prioritas utama. Semangat kami adalah memberikan kontribusi bagi pembaca agar dapat meningkatkan kehidupan mereka dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap kehidupan sesama baik dalam lingkup lingkungan sekitar maupun lingkup dunia. Jaringan reporter kami tersebar di berbagai belahan dunia, meliput berita lokal yang otentik dan berhubungan dengan dunia global. Kemandirian kami memungkinkan kami dapat memberikan laporan secara luas, fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyajikan keberagaman pandangan.