Nasional

tiong-kokAmnesty International dan Yayasan Riset Omega yang berbasis di Inggris telah menyelidiki apa yang disebut Tiongkok sebagai bentuk hukuman dan perkembangan signifikan perdagangan alat-alat penindasan buatan Tiongkok, yang memicu pelanggaran HAM di Asia dan Afrika.

Laporan yang bertajuk "hukuman dan perdagangan alat penindasan Tiongkok" tersebut menemukan lebih dari 130 perusahaan Tiongkok terlibat dalam perdagangan dan produksi sarana penegakan hukun yang berpotensi bahaya.

Perusahaan Tiongkok seperti ini hanya ada 28 perusahaan pada satu dekade silam. Laporan terkait menuturkan bahwa kontrol ekspor Tiongkok terkait sarana penegakan hukum terlalu longgar, dan kurang transparansi,

Lagipula Tiongkok tampaknya tidak mempertimbangkan situasi HAM negara pengimpor ketika mengekspor peralatan ini.

Patrick Walcon, peneliti masalah HAM dan perdagangan keamanan organisasi HAM Amnesty International mengatakan, semakin banyak perusahaan Tiongkok mendapatkan keuntungan dari perdagangan alat-alat penindasan, sehingga berkontribusi bagi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia

Laporan terkait secara khusus menyebutkan Tiongkok mengekspor dalam jumlah besar peralatan anti huru-hara ke Uganda pada 2011 lalu, dan mereka tidak mempertimbangkan fakta penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan polisi Uganda.

Selain itu, laporan terkait juga menyebutkan bahwa Kongo juga menggunakan alat anti huru-hara buatan Tiongkok untuk menekan pembangkang dalam pemilu pada 2011 lalu, dan menewaskan setidaknya 33 orang, sementara 83 lainnya luka-luka dalam kekerasan yang terjadi ketika itu.

Menurut laporan tersebut, Tiongkok tidak lagi memublikasikan statistik terkait insiden masal, namun, insiden masal yang terjadi di Tiongkok akhir-akhir setiap tahunnya ada sekitar 30.000 – 180.000 orang turun ke jalan. Protes yang dilakukan kelompok minoritas di Tibet, Uighur dan Mongolia ditindak secara brutal oleh otoritas setempat dengan kekerasan yang berlebihan, dan melanggar aturan PBB terkait penegakan hukum dan penggunaan kekuatan polisi.

Menurut laporan tersebut, bahwa peralatan yang dijual di pasar bebas oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok ini meliputi tongkat listrik, tongkat polisi dengan besi berduri, rantai kaki, sebagaimana diketahui, alat-alat yang digunakan ini bersifat kejam dan tidak manusiawi, dan seharusnya dilarang.

Menurut laporan media Tiongkok, bahwa pasar yang disebut sebagai alat-alat untuk aparat keamanan di dalam negeri Tiongkok terdapat kekacauan dalam peraturan, banyak perusahaan di bidang manufaktur tidak mematuhi undang-undang yang relevan dan tidak mendapat izin dari otoritas setempat dalam proses produksi maupun penjualan sarana kepolisian.

Meskipun Tiongkok menerapkan sistem monopoli terhadap peralatan polisi, namun laporan media mengungkapkan bahwa pentungan, tongkat listrik, peralatan sengatan listrik, dan berbagai peralatan polisi imitasi dapat diperoleh melalui belanja online di Tiongkok. (bbc/wang jalan/joni/rahmat)

Bagikan ke teman-teman :

berita kehidupan, nasional, internasional

erabaru footerErabaru (Epoch Times Indonesia) hadir dalam bentuk media cetak dan situs online. Kami menempatkan kepentingan pembaca sebagai prioritas utama. Semangat kami adalah memberikan kontribusi bagi pembaca agar dapat meningkatkan kehidupan mereka dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap kehidupan sesama baik dalam lingkup lingkungan sekitar maupun lingkup dunia. Jaringan reporter kami tersebar di berbagai belahan dunia, meliput berita lokal yang otentik dan berhubungan dengan dunia global. Kemandirian kami memungkinkan kami dapat memberikan laporan secara luas, fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyajikan keberagaman pandangan.