Jakarta – Ledakan PLTN Fukushima, Daicihi, Jepang setahun lalu dikhawatirkan akan terjadi di Indonesia. Perkiraan ini muncul dengan rencana besar dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

“Kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia, jika pemerintah kita tetap bersikeras membangun PLTN di negeri yang rawan bencana serta rentan korupsi ini, " ujar Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Arif Fiyanto dalam keterangan persnya, Kamis (8/3).

Keberadaan PLTN Fukushima yang dibuat oleh Jepang sebagai negara yang maju dalam penguasaan teknologi nuklir dan mempunyai rencana penanganan bencana yang mutakhir, masih belum mampu mengatasi dengan baik. Apalagi hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Jepang saja masih keteteran dan gagal dalam mengatasi dampak mematikan dari Bencana Nuklir Fukushima,” jelasnya.

Dari segi geografi kedua negara yakni Indonesia dan Jepang mempunyai kesamaan sebagai negara yang rawan bencana. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah Jepang merupakan negara berdisiplin tinggi dan handal dalam teknologi.

Sementara Indonesia masih tertinggal jauh dari Jepang tentang penanganan bencana dan  Indonesia masih merupakan sebuah negara yang masih berjuang menekan tingginya angka korupsi.

Greenpeace  mengusulkan sumber energi lain yakni pemanfaatan energi terbarukan secara besar-besaran.  Energi ini dikombinasikan dengan penghematan energi segala macam. Sumber energi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa depan, tetapi juga untuk memastikan masa depan yang aman bagi ratusan juta rakyat Indonesia.

Laporan Greenpeace ini bertepatan dengan peluncuran buku Pelajaran dari Fukushima, yang memperlihatkan fakta bahwa bukan sekedar bencana alam yang menyebabkan bencana di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi tahun lalu, tetapi juga kegagalan kelembagaan dari pemerintah Jepang, regulator dan industri nuklir.

“Kesimpulannya, bencana ini buatan manusia dan bisa setiap saat terulang di PLTN mana pun di dunia, menempatkan jutaan orang dalam resiko yang sangat berbahaya,” tambahnya.

Oleh karena itu, keberadaan PLTN membawa resiko berbahaya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak perlu menempatkan ratusan juta rakyat Indonesia dalam bahaya sistemik,  dengan membangun PLTN. Pemerintah perlu memikirkan sumber daya energi terbarukan yang berlimpah.

“Apalagi pada kenyataannya Indonesia mempunyai potensi sumberdaya energi terbarukan melimpah yang belum dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya. (mas/asr)