Home Blog Page 477

23 Rudal Ditembakkan! Provokasi Korut Meningkat Hingga Korsel Tingkatkan Peringatan Serangan Udara

Yan Shu

Korea Utara pada Rabu (2/11) menembakkan 23 rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara itu Korea Selatan menanggapi dengan peluncuran rudal  langka yang mengejutkan Korea Utara. Korea Utara menembakkan setidaknya 23 rudal balistik jarak pendek, atau dugaan rudal permukaan-ke-udara pada hari itu.  Sejauh ini tembakan rudal yang paling banyak dalam sehari

Setidaknya satu rudal mendarat 26 kilometer selatan perbatasan laut antar-Korea, dekat pantai timur Korea Selatan dan hanya 57 kilometer dari kota Sokcho. Pulau Ulleungdo di dekatnya bahkan membunyikan sirene serangan udara. Para  penduduk setempat langsung mengungsi.

Televisi lokal menyiarkan cuplikan sirene serangan udara yang berbunyi dan memperingatkan warga untuk tidak keluar di pagi hari. Kementerian Perhubungan Korea Selatan juga sempat menutup beberapa rute udara di atas perairan terdekat.

Kang Shin-chul, kepala operasi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan ini adalah pertama kalinya sejak pemisahan semenanjung tahun 1948, bahwa rudal Korea Utara telah mendarat di dekat perairan teritorial di selatan perbatasan laut, yang mana sangat langka dan  sama sekali tidak dapat mentolerirnya.  Militer korsel menyatakan akan merespons dengan tegas.

Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol juga mengutuk peluncuran rudal Korea Utara sebagai tindakan “sebenarnya pelanggaran teritorial”.

Sebagai tanggapan, militer Korea Selatan langsung mengirim pesawat-pesawat tempur, menembakkan tiga peluru kendali presisi udara-ke-permukaan ke laut di utara perbatasan maritim.

Jepang juga mengecam keras meningkatnya provokasi Korea Utara.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan Korea Utara telah berulang kali meluncurkan rudal pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana sama sekali tidak dapat diterima.

Menteri Pertahanan Jepang Yasuichi Hamada menjelaskan, berdasarkan situasi ini, Jepang akan secara realistis mempertimbangkan semua opsi dan tidak mengesampingkan opsi apa pun, termasuk serangan balik, dan terus memperkuat kemampuan pertahanannya secara fundamental.”

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga mengatakan bahwa dia akan meminta pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Semenanjung Korea sesegera mungkin. (hui)

Rusia Berbalik 180 Derajat, Kapal Gandum Ukraina Akhirnya Bisa Diimport Lagi

oleh Lin Yi

Pada Sabtu 29 Oktober, Rusia menangguhkan perjanjian ekspor gandumnya dengan Ukraina, dengan klaim adanya serangan pesawat tak berawak pada armada Laut Hitamnya, tetapi hanya empat hari kemudian, situasinya  berubah 180 derajat.

Juru Bicara Pertahanan Rusia Il Konashenkov mengatakan “Federasi Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampaknya cukup dan melanjutkan implementasi perjanjian, Inisiatif untuk Transportasi Gandum dan Bahan Makanan yang Aman di Pelabuhan Ukraina.”

Untuk memulihkan ekspor gandum Ukraina dari pelabuhan Laut Hitam, PBB dan Turki bersama-sama menengahi. Rusia mengumumkan kembalinya kesepakatan itu pada Rabu 2 November setelah menerima jaminan tertulis dari Ukraina.

Sejak Sabtu lalu, Rusia  menangguhkan kesepakatan dengan Ukraina untuk transportasi ekspor gandum yang aman, dengan alasan serangan Ukraina terhadap armada Laut Hitam dan kapal sipilnya.

Meskipun masih ada kapal gandum yang berangkat dari pelabuhan Ukraina, Rusia mengklaim bahwa keamanan kapal gandum  tidak dapat dijamin tanpa persetujuan dari pihak Rusia. Kecuali jika Ukraina memberikan jaminan tertulis, ia tidak akan menggunakan koridor kemanusiaan melawan Rusia.

Perjanjian Transportasi Keamanan Pangan Ukraina ditandatangani oleh Rusia dan Ukraina pada Juli tahun ini di bawah mediasi Turki dan PBB, yang memungkinkan makanan Ukraina diekspor dengan aman untuk meringankan krisis pangan global yang disebabkan oleh perang. (hui)

Citra Satelit Malam Hari Menunjukkan Tiongkok Menggelembungkan Angka PDB

0

oleh Yi Ru 

Jika data pemerintah tidak kredibel, lalu bagaimana caranya kita mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara ? Seorang asisten profesor di University of Chicago menggunakan peta cahaya malam yang diperoleh dari satelit untuk mengukur perkembangan ekonomi regional. Dan penelitiannya menunjukkan bahwa selama 20 tahun terakhir Beijing diduga telah membesar-besarkan angka pertumbuhan PDB hampir sepertiga kali dari kenyataannya.

“Seberapa besar kita harus mempercayai perkiraan pertumbuhan PDB negara diktator ?” ujar Luis Martinez, asisten profesor University of Chicago, baru-baru ini menerbitkan sebuah makalah di Journal of Political Economy.

Dengan menggunakan citra satelit yang menunjukkan kecerahan lampu di malam hari sebagai indikator aktivitas ekonomi, Martinez telah menunjukkan bahwa pemerintah otoriter membengkakkan angka pertumbuhan PDB secara berlebihan.

Su Tzu-yun, Direktur Institut Strategi dan Industri Militer dari Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional Taiwan, berpendapat bahwa citra satelit malam hari dapat dimanfaatkan sebagai indikator tambahan untuk mengamati perkembangan ekonomi.

Su Tzu-yun mengatakan : “Jumlah lampu di malam hari akan mencerminkan situasi kegiatan ekonomi di suatu negara. Jadi jika kegiatan ekonomi cukup aktif maka penerangan lampu di malam hari tentu saja akan lebih padat, dan kecerahannya lebih tinggi. Inilah indikator yang sangat intuitif”.

Misalnya, sebagian besar wilayah Korea Selatan terlihat terang benderang di malam hari, tetapi di Korea Utara, yang dipimpin oleh diktator Kim Jong-un, sebagian besar wilayahnya terlihat gelap pada citra satelit. Sangat kontras terlihat perbedaan kecerahan di perbatasan antara kedua negara itu.

Model penelitian yang digunakan Martinez menunjukkan bahwa selama 20 tahun terakhir, Beijing diduga telah membesar-besarkan angka pertumbuhan PDB hampir sepertiga kali, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi Tiongkok jauh lebih kecil daripada klaim PKT.

Su Tzu-yun  menambahkan, “Pemerintahan komunis Tiongkok telah memiliki sejarah panjang dalam menggunakan laporan palsu atau memiliki dwi-laporan. Di era periode Sekjend. Hu Jintao, kondisi itu sedikit diperbaiki. Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi pada saat itu memang pesat, terlepas dari fakta bahwa data Itu juga tidak sepenuhnya benar. Di era kepemimpinan Xi Jinping, dia mengambil sikap yang lebih tidak ramah terhadap ekonomi. Dia ingin ekonomi tumbuh, tetapi dia juga ingin Partai Komunis Tiongkok yang mengendalikan semua bisnis. Itu situasi yang tidak mungkin sama sekali”. 

John Burn-Murcoch, wartawan pengumpul data dari media Inggris “Financial Times” menuliskan sebuah komentar yang berbunyi :  Ketika ekonomi Tiongkok melambat, data ekonomi yang tidak transparan sudah menjadi tren pemerintah Tiongkok. Pada tahun 2016, di situs resmi Biro Statistik Nasional Tiongkok, akan ditemukan bahwa sejumlah besar data ekonomi di sana sudah tidak lagi diperbarui. “Data yang hilang ini sangat mencengangkan”. 

Kolumnis Epoch Times Wang He mengatakan : “Tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di Hong Kong, beberapa sarjana telah melakukan penelitian serupa. Sebenarnya dalam sistem pemerintahan Tiongkok juga ada sejumlah lembaga yang melakukan penelitian tentang PDB riil Tiongkok. Tentu saja hasil penelitian mereka tidak akan dipublikasikan. Karena PDB Tiongkok itu lucu, yaitu jumlah total PDB yang diumumkan oleh setiap provinsi bisa jauh lebih besar daripada angka PDB total yang diumumkan oleh negara”.

Su Tzu-yun mengatakan, bahwa data ekonomi terkait PDB atau PMI berbagai negara dikumpulkan oleh masing-masing negara dalam lingkup kedaulatan. Tetapi untuk rezim otoriter, angka itu bisa dipalsukan sesukanya.

Su Tzu-yun menuturkan : “Kita dapat menggunakan bidang lain sebagai perbandingan, yaitu, pada awal tahun 2020, sebelum COVID-19 resmi ditetapkan sebagai epidemi, Beijing terus mengklaim bahwa di Tiongkok tidak terjadi epidemi (COVID-19). Tetapi ucapan itu langsung dibantah oleh ilmuwan Amerika Serikat yang membuktikan lewat citra satelit pada malam hari, bahwa sebelum wabah resmi mendunia, ada begitu banyak kendaraan di sekitar rumah sakit Wuhan pada malam hari, bahkan sampai memacetkan lalu lintas. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mengamati kesehatan masyarakat, begitu pula untuk mengamati kegiatan ekonomi”.

Selama Kongres Nasional ke-20, PKT menunda rilis data ekonomi seperti PDB kuartal ketiga dengan tanpa penjelasan. Data itu baru dirilis pada akhir bulan Oktober, bahkan mengklaim adanya peningkatan PDB sebesar 3,9% tahun-ke-tahun. Angka yang jauh melampaui ekspektasi para analis.

Su Tzu-yun mengatakan : “PKT selalu melaporkan kabar baik tetapi menyembunyikan kabar buruk, tetapi pada akhirnya ia terpaksa mengakui, bahwa ada sejumlah indikator ekonomi yang memang tertunda dirilis sebelum Kongres Nasional ke-20. Sekarang laporan yang dirilis jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem otoriter sangat merugikan perkembangan ekonomi”.

Komentator Wang He mengatakan : “PKT sekarang telah menyesuaikan slogan kebijakan ekonominya, dari tahapan memperhatikan kuantitas pertumbuhan di masa lalu menjadi memperhatikan kualitas pertumbuhan. Artinya, PKT sadar bahwa mereka gagal mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkuantitas”.

Wang He percaya bahwa selain ekonomi itu sendiri sedang bermasalah, masalah lain yang juga besar adalah ekonomi Tiongkok sudah tidak dapat diandalkan untuk mendukung kekuasaan PKT, oleh karena itu rezim terpaksa secara ketat mengontrol publikasi data ekonomi. (sin)

Institusi Administratif Tiongkok Didesak Segera Revitalisasi Aset Negara yang Menganggur Guna Atasi Kesulitan Keuangan

0

  • Pada Selasa (1 November), Kementerian Keuangan Tiongkok mengeluarkan pemberitahuan yang mewajibkan lembaga administrasi untuk merevitalisasi aset milik negara yang menganggur melalui sewa atau penjualan di pasar dalam rangka untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi
  • Sejumlah opini publik menunjukkan bahwa akibat penurunan tajam dalam pendapatan dari penjualan tanah milik negara sebagai dampak epidemi, langkah Kementerian Keuangan Tiongkok ini menyoroti krisis keuangan yang dihadapi dan kesulitan mereka dalam mengatasi rasio utang yang sangat tidak imbang

oleh Li Ming

Pada 1 November, Kementerian Keuangan Tiongkok mengeluarkan pengumuman “Saran dan Panduan bagi Institusi Administratif dalam Melaksanakan Revitalisasi Aset Milik Negara”, yang isinya mendesak institusi administratif di semua tingkatan pemerintah untuk mempercepat revitalisasi berbagai aset milik negara di wilayah lembaga administrasi, melalui pemanfaatan bersama, sewa pakai, akuisisi dan cara lainnya untuk meningkatkan “efisiensi pemanfaatan aset”.

Menurut pemberitahuan ini, rumah kosong, tanah, mobil, perabot kantor, peralatan besar dan perangkat lunak dari berbagai instansi administrasi termasuk yang perlu “direvitalisasi”.  Bahkan aset dalam bentuk uang pun wajib “direvitalisasi” sesuai dengan aturan pengelolaan anggaran.

“Saran dan Panduan” tersebut secara tegas menekankan bahwa pekerjaan revitalisasi aset adalah langkah penting dalam “mewujudkan anjuran negara tentang menjalani kehidupan ketat”, serta “memperketat perencanaan sumber daya keuangan”. Kementerian Keuangan mengharuskan semua tingkatan dan unit bawahannya untuk menaruh perhatian tinggi terhadap hal ini, dan melakukan segala upaya untuk memecahkan masalah yang menghambat terwujudnya tujuan tersebut, “Tak peduli walau mungkin akan menyakitkan”.

Informasi publik menunjukkan : Apa yang disebut aset milik negara yang berada di bawah pengaturan institusi administratif terutama mengacu pada aset milik negara yang ditempati dan digunakan oleh lembaga administrasi di semua tingkatan, aset milik negara yang digunakan dan infrastruktur publik, perumahan yang terjangkau dan lain-lain.

Menurut “Laporan audit atas pelaksanaan anggaran pusat, serta penerimaan dan pengeluaran fiskal lainnya pada tahun 2021” yang dikeluarkan oleh Dewan Negara pada 21 Juni 2022, setidaknya 8 departemen memiliki 3.511.400 meter persegi tanah real estate, tanah kosong, dan peralatan senilai RMB. 35,699.100,- yang telah lama tidak dimanfaatkan. Bahkan beberapa aset itu butuh biaya manajemen properti yang harus dibayar secara teratur. Jumlah kendaraan dinas yang digunakan oleh 278 unit tingkat kedua dan ketiga di seluruh negeri tercatat sudah melebihi peraturan yang ditetapkan, yakni sebesar 441 unit. Tercatat ada 2.470 unit kendaraan dinas yang dikuasai oleh 2 bagian dari departemen ternyata tingkat pemanfaatannya cukup rendah. Bahkan 289 buah di antaranya sama sekali tidak digunakan selama tahun 2021.

Data audit juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020, total aset milik negara secara nasional yang berada dalam penanganan lembaga administrasi Tiongkok berjumlah total sebesar RMB. 43,5 triliun, yang terdiri dari total aset unit administrasi sebesar RMB. 15,3 triliun, dan total aset lembaga publik adalah RMB. 28,2 triliun. Sedangkan total kewajiban lembaga administrasi nasional sebesar RMB. 11,2 triliun.

Menurut informasi resmi, sejak awal tahun ini, karena terdampak parah oleh kebijakan dalam mencegah penyebaran epidemi COVID-19 dan pasar industri real estate yang lesu, pendapatan fiskal dari pemerintah pusat sampai ke daerah telah mengalami penurunan yang tajam, sementara berbagai pengeluaran dalam mencegah epidemi, pemeliharaan stabilitas sosial telah meningkat tajam. Hal mana menyebabkan kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran fiskal pemerintah semakin lebar.

Sebelumnya, otoritas PKT telah mengeluarkan pemberitahuan yang meminta pemerintah daerah dan lembaga administrasi untuk mengencangkan ikat pinggang mereka dan bersiap untuk memasuki “hari-hari yang sulit dan pahit”. Oleh karena itu, dunia luar percaya bahwa apa yang disebut “revitalisasi” aset milik negara yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Tiongkok tak lain adalah upaya untuk meringankan dilema defisit fiskal yang serius dan kesenjangan besar antara pendapatan dengan pengeluaran yang dihadapi semua tingkatan pemerintah.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Tiongkok pendapatan bukan pajak nasional pada tiga kuartal pertama tahun ini adalah RMB. 2,878.600.000.000,- meningkat 23,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kenaikan tersebut terutama berasal dari “pelepasan hak aset milik negara”.

Luo Zhiheng, Kepala ekonom “Yuekai Securities” mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media Tiongkok, bahwa serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut di atas terutama untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran, yaitu dengan melepaskan hak aset milik negara termasuk tanah yang menganggur. Namun, risiko pendapatan ini adalah “tidak berkelanjutan”, yang setara dengan pemerintah sekaligus melelang hasil pendapatan dari kepemilikan hak atas tanah yang semestinya dapat diperoleh selama beberapa dekade. Cara ini hanya dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak saat ini, tetapi ini bukan saluran yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber pendapatan yang teratur dan stabil. (sin)

Kongres PKT ke-20 Kembali ke Ekonomi Terencana, Para Investor Asing Langsung Jual Aset

0

Huang Yimei/Lin Cenxin /Li Peiling

Data resmi menunjukkan penjualan obligasi berdenominasi yuan oleh investor asing kembali meningkat pada  September. Langkah itu mencerminkan pesimisme lanjutan atas prospek ekonomi  Tiongkok dan mata uang  yuan. Beberapa scholar menunjukkan bahwa setelah kesimpulan dari Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, perkiraan keseluruhan ekonomi Tiongkok akan memburuk.

Konsumsi domestik Tiongkok melamban, pasar real estate  lesu dan ekonomi Tiongkok sudah menghadapi resesi. Otoritas Partai Komunis Tiongkok tetap bersikeras “pembersihan dinamis” sebagai kebijakan umum untuk pencegahan dan pengendalian epidemi, yang mana tidak hanya  mempengaruhi perkembangan ekonomi Tiongkok, tetapi juga mengurangi keinginan perusahaan asing untuk terus berinvestasi di Tiongkok.

The Wall Street Journal melaporkan pada 31 Oktober melaporkan bahwa aksi jual obligasi berdenominasi yuan oleh investor asing kembali meningkat pada September. Angka ini mencerminkan pesimisme yang berkelanjutan di kalangan investor tentang prospek ekonomi Tiongkok dan  mata uang yuan.

Data menunjukkan, total kepemilikan obligasi pemerintah Tiongkok dan utang berdenominasi yuan lainnya oleh investor internasional di Tiongkok turun menjadi 3,4 triliun yuan pada September. Ini merupakan level terendah sejak Desember 2020, menurut data yang dirilis China Central Depository & Clearing Co., Ltd. dan Shanghai Clearing House pada  28 Oktober.

Zheng Zhengbing, seorang profesor di Departemen Keuangan Universitas Sains dan Teknologi Yunlin di Taiwan, mengatakan memiliki penilaian buruk tentang keseluruhan lingkungan dan prospek ekonomi Tiongkok, yaitu, dari pasar saham, real estate, aset keuangan,  pasar valuta asing hingga pasar utang nasional. Selain itu, ada arus keluar dana negara yang begitu besar, dan ada juga arus keluar yang besar dari obligasi bank. Hanya ada tiga bank kebijakan di Tiongkok. Mereka mewakili inti dari lembaga keuangan milik negara. Pandangan tentang prospek ekonomi Tiongkok sudah buruk di seluruh sudut  sebelum Kongres Nasional ke-20.

Ketika kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok berakhir dan Komite Tetap Politbiro yang baru juga muncul di depan umum, menyebabkan terjadinya gejolak pasar.

Zheng Zhengbing menuturkan, semua orang awalnya berpikir bahwa kekuatan internal Tiongkok akan memiliki checks and balances tertentu, yaitu, ada beberapa faksi yang tercerahkan, beberapa faksi pasar dan beberapa faksi progresif di  Tiongkok. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan besar, secara keseluruhan kepemimpinan, mereka harus ada kekuatan keseimbangan. Setelah Kongres Nasional ke-20, efek negatifnya jauh lebih buruk daripada persepsi keseluruhan Tiongkok sebelum Oktober. Oleh karena itu, diperkirakan arus keluar obligasi ini pada  Oktober berlipat ganda dari 9 bulan sebelumnya.

Xie Jinhe, Chairman Caixin Media, mengatakan bahwa dunia luar  mulai menilai ke arah mana posisi ekonomi Tiongkok di masa depan akan berkembang. Ini juga merupakan masalah serius yang dihadapi para investor asing.

Xie Jinhe menilai ada tiga poin kunci dari reformasi dan keterbukaan Deng Xiaoping pada tahun 1978. Tidak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam, yang terpenting dapat menangkap tikus dan menjadi kaya. Pada tahun 2017, Xi Jinping mulai menghasut “memperbaiki negara saya”, lalu “One Belt One Road”, dan kemudian “menyalip di tikungan” dan “Made in China 2025”. Perubahan ini sebenarnya memberitahukan kepada semua orang, Tiongkok mulai mengejar mimpi peremajaan besar bangsa  dan kemudian mulai meneror dunia dengan diplomasi prajurit serigala. Hal demikian adalah poin yang sangat penting bagi Anda untuk menilai arah ekonomi Tiongkok.”

Joerg Wuttke, presiden Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok menyatakan pesimis tentang masa depan ekonomi Tiongkok dalam sebuah wawancara eksklusif dengan VOA.

Wuttke mengatakan Tiongkok sedang melalui masa yang bergejolak, dengan krisis real estate, dampak parah dari sanksi AS, peningkatan beban hutang lokal, dan ketidakpastian tentang kapan akan dapat menyingkirkan lockdown  untuk pencegahan epidemi. Dia percaya bahwa era reformasi dan keterbukaan Tiongkok sejak 1980-an telah berakhir, dan masa depan mungkin akan melihat Tiongkok kembali menutup pintu, sehingga reaksi pasar keuangan menjadi pesimis. Ada lebih dari 60.000 orang Eropa di Tiongkok, dan sekitar 50% orang Eropa telah meninggalkan Tiongkok.

Xie Jinhe menambahkan, dalam Kongres Nasional ke-20, Xi Jinping mengungkapkan dua poin penting, satu adalah distribusi menurut pekerjaan, yaitu mereka yang akan memiliki pendapatan di masa depan harus mengikuti pendapatan tenaga kerja. Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mendorong pendapatan melalui modal. Ini adalah perilaku mencari untung di pasar. Ketika Anda menghubungkannya, tekanan di pasar modal sangat berat, jadi pada malam  24 Oktober, setelah pasar saham AS dibuka, Anda dapat melihat bahwa harga saham Pinduoduo anjlok sebesar 24,6%, Sebagian besar perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat telah turun lebih dari 10%, yang juga menunjukkan bahwa investor asing telah mulai menjual aset dengan aktif.”

Xie Jinhe percaya bahwa  Xi Jinping menekankan pada Kongres Nasional ke-20 bahwa ia tidak boleh mendorong spekulasi dan mencari untung di pasar modal, dan semua orang mengetahuinya. Miliarder Tiongkok mulai menjual aset mereka, rumah-rumah mewah Shanghai anjlok 40%, dan pengusaha Taiwan juga ingin kabur, tetapi ketika mereka ingin berlindung saat sudah mendengar suara tembakan, maka jelas sudah terlambat. (hui)

Krisis Pangan Membayangi! Harga Gandum Melonjak Saat Rusia Menarik Kesepakatan Pengiriman

Yan Shu

Setelah Rusia mengumumkan penangguhan tanpa batas waktu dari perjanjian pengiriman biji-bijian Ukraina, pada  31 Oktober, harga gandum dan jagung naik tajam.

Gandum berjangka paling aktif di Chicago Board of Trade (CBOT) naik 6,1% pada Senin (31 Oktober), setelah mencapai level tertinggi $8,93 per gantang selama sesi tersebut, dipengaruhi oleh penarikan Rusia dari kesepakatan Laut Hitam.

Sementara itu, jagung berjangka juga naik 2,4%. Kedelai berjangka naik 0,6%.

Padai Sabtu 29 Oktober, Rusia mengumumkan penangguhan tanpa batas dari kesepakatan ekspor makanan yang sebelumnya disepakati antara kedua negara, mengutip serangan terhadap armada Laut Hitam oleh Ukraina.

Analis percaya bahwa penarikan Rusia dari perjanjian transportasi biji-bijian, dapat memukul negara-negara yang bergantung pada impor biji-bijian dan memperdalam krisis pangan global. Sedangkan bagi negara-negara miskin yang sudah terperosok dalam kelaparan ekstrem, konsekuensinya bisa menjadi “bencana”.

Adapun keputusan Rusia untuk menangguhkan perjanjian volume laut hitam memiliki implikasi secara langsung dan merugikan  ketahanan pangan global.

Amerika Serikat berharap Rusia akan melanjutkan implementasi perjanjian pengiriman biji-bijian sesegera mungkin. Selain itu, mendesak semua pihak agar mematuhi perjanjian dalam beberapa bulan ke depan untuk memastikan ekspor ketahanan pangan Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin 31 Oktober  bahwa Ukraina tidak akan menangguhkan ekspor makanan karena Rusia secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata : “Di pihak Ukraina, kami terus menerapkan perjanjian pangan, karena kami tahu apa yang kami tawarkan kepada dunia, kami memberikan stabilitas ke pasar makanan.”

Meski demikian, para pedagang biji-bijian tetap khawatir terancamnya ratusan ribu ton gandum yang ditujukan ke Afrika dan Timur Tengah. (hui)

Menuju Ekonomi Terencana ? Beijing Instruksikan Pendirian “Kantin Nasional” di Setiap Kota

0
  • Setelah pemerintah pusat Tiongkok menggencarkan pendirian koperasi pasokan dan pemasaran di sejumlah pedesaan seluruh negeri, kini giliran pemerintah perkotaan yang didesak untuk segera mulai membangun komunitas “swasembada” termasuk mendirikan “kantin nasional” atau kantin yang dikelola oleh pemerintah
  • Analis mengungkapkan bahwa ini semua merupakan isyarat bahwa Beijing ingin meninggalkan ekonomi pasar, alias kembali ke sistem ekonomi terencana era Mao Zedong yang membuat rakyat Tiongkok mengalami kesengsaraan berkepanjangan

NTD

Menurut laporan media corong Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada 31 Oktober, bahwa Kementerian Pembangunan Perumahan dan Dinas Pembangunan Perkotaan – Pedesaan bersama-sama mengeluarkan pengumuman bertemakan “Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Pekerjaan Percontohan dalam Membangun Komunitas Lengkap”, yang mewajibkan setiap kota ( kabupaten) menentukan 3 hingga 5 “komunitas lengkap” untuk dijadikan percontohan dalam penerapan “swasembada” selama 2 tahun, sebagaimana yang digariskan pemerintah pusat.

Dalam pemberitahuan tersebut juga disebutkan bahwa komunitas percontohan harus merencanakan untuk membangun fasilitas layanan lengkap yang dibutuhkan warga dalam komunitas, seperti ada sekolah taman kanak-kanak, tempat penitipan anak, rumah jompo, dan stasiun layanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, komunitas percontohan juga perlu beradaptasi dengan kebutuhan sehari-hari warganya, perlu adanya kantin untuk makan bersama, toko serba ada, toko sayur-mayur, fasilitas layanan pengiriman surat dan ekspres, tempat pangkas rambut, toko binatu, apotek, titik perawatan, gerai layanan rumah tangga dan fasilitas layanan lainnya.

Sekitar bulan Juli tahun ini, kantin yang mirip dengan kafetaria sudah muncul di komunitas perumahan di Provinsi Hunan, Hubei, Shandong, dan Yunnan. Kantin-kantin ini biasanya dijalankan oleh kelompok katering yang didanai oleh kantor jalanan setempat atau disetujui oleh pemerintah daerah, dan harganya ditentukan harus lebih rendah daripada harga makanan di restoran. Bahkan di beberapa tempat sudah mulai mempromosikan pembukaan kantin yang dikelola negara ini dan mengklaim bahwa kantin didirikan untuk memberikan kenyamanan bagi warga lansia.

Distrik Dongfeng sedang mempromosikan Kantin “Bahagia” yang telah beroperasi. (video screenshot)

Baik “Kantin Nasional” maupun “Koperasi Pemasok dan Pemasaran” adalah produk dari era ekonomi terencana PKT dan memiliki implikasi politik tertentu. Setelah koperasi jenis ini mulai didirikan secara besar-besaran di seluruh negeri, pihak berwenang kini memerintahkan pemda untuk mendirikan kantin-kantin percobaan di perkotaan. Hal ini menjadi perhatian publik.

Gambar dalam video berikut yang dibagikan oleh netizen menyindir PKT yang ingin kembali ke era ekonomi terencana.

Li Ang, seorang komentator mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa kantin pada komunitas ini adalah replika dari kantin era PKT saat menerapkan sistem ekonomi terencana. Tidak ada banyak perbedaan kecuali bahwa makanan lebih berlimpah sekarang. Dia mengatakan bahwa di masa lalu, ketika menghadapi Barat, PKT menggunakan “swasembada ala sosialis” dan “ekonomi terencana” untuk menangani ekonominya. Tampaknya setelah Kongres Nasional ke-20 berakhir, Beijing mulai bersiap untuk menghadapi terputusnya hubungan dengan dunia luar.

Ma Ju, juga seorang komentator berpendapat bahwa karena tidak seorang pun dari anggota Komite Tetap yang baru dipilih memahami ekonomi, apalagi Kongres Nasional ke-20 sangat  menekankan “semangat perjuangan”. Mungkin saja otoritas harus bersiap-siap untuk menghadapi perang, menghadapi konfrontasi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.

Dia mengatakan bahwa pendirian kantin secara besar-besaran tak lain adalah agar memudahkan pengontrolan terhadap warga sipil, untuk melemahkan kekuatan oposisi di masyarakat dengan cara memonopoli makanan, bahan dan berbagai alat produksi. Dan, pada saat yang sama untuk memperkuat citra seakan “PKT yang memberi makan rakyat”. Tujuannya adalah untuk menerapkan keadaan darurat kapan saja, di mana saja jika diperlukan oleh rezim. (sin)

Provokasi Sembrono Korea Utara! Tembakkan Lebih dari 10 Rudal Termasuk di Dekat Perairan Teritorial Korea Selatan

  • Amerika Serikat dan Korea Selatan meluncurkan latihan militer bertajuk “Vigilant Storm” pada  31 Oktober, dan provokasi militer Korea Utara meningkat.
  • Militer Korea Selatan mengatakan Korea Utara menembakkan setidaknya 10 rudal dari berbagai jenis pada 2 November, termasuk rudal pertama yang diluncurkan ke selatan. Lalu mendarat hanya sekitar 22 kilometer dari garis dasar perairan teritorial Korea Selatan.
  • Militer Korea Selatan menaikkan status siaganya ke level 2 dan mengirimkan jet tempur untuk meluncurkan rudal di utara perbatasan utara untuk pertama kalinya

Epoch Times

Militer Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara menembakkan setidaknya 10 rudal dari berbagai jenis dari wilayah timur dan barat sekitar pukul 08:51 pada  2 November, termasuk 3 rudal balistik jarak pendek (SRBM) dari wilayah Kota Wonsan. Provinsi Gangwon sampai ke Laut China Timur, salah satunya jatuh di laut lepas selatan Garis Batas Utara (NLL) Laut China Timur.

Rudal Korut mendarat 26 kilometer selatan perbatasan utara, 57 kilometer timur Sokcho, sebuah kota pantai di timur laut Korea Selatan, dan 167 kilometer barat laut Ulleungdo di Laut Cina Timur, hanya sekitar 22 kilometer dari garis dasar perairan teritorial Korea Selatan.

Kantor berita Yonhap mengutip seorang pejabat di Kabupaten Ulleung yang mengatakan bahwa ketika alarm berbunyi, para karyawan dievakuasi ke ruang bawah tanah.

Laporan  juga mengutip informasi militer bahwa ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan rudal balistik ke selatan, sementara dua rudal balistik jarak pendek lainnya ditembakkan ke arah lain. Oleh karena itu, militer Korea Selatan telah meningkatkan status siaganya ke level 2 dan mempertahankan kesiapan pertahanan.。

Penjaga Pantai Jepang juga melaporkan peluncuran rudal tersebut.

Menanggapi perilaku provokatif Korea Utara, Angkatan Udara Korea Selatan mengirimkan jet tempur F-15K dan KF-16 yang dilengkapi dengan rudal udara-ke-permukaan presisi untuk meluncurkan 3 rudal udara-ke-permukaan di utara garis batas utara. 

Kantor Berita Central News Agency melaporkan bahwa Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol secara pribadi memimpin Dewan Keamanan Nasional (NSC) Korsel untuk mendengarkan laporan dan  tanggapan atas peluncuran rudal balistik Korea Utara. Para anggota yang berpartisipasi dalam rapat mengutuk peluncuran rudal balistik Korea Utara, rudal jelajah, dan penembakan artileri Peluncuran rudal yang mendarat di perbatasan utara perairan teritorial Korea Selatan. Mereka menyatakan tindakan korut merupakan provokasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Yoon Seok-yeol menunjukkan bahwa peluncuran rudal Korea Utara pada 2 November adalah tindakan substantif pertama yang mendarat di perbatasan utara sejak perpecahan antara Korea Selatan dan Korea Utara untuk menyerang wilayah Korea Selatan. Ia juga  menekankan bahwa tidak peduli apa yang dilakukan Korea Utara, mengguncang masyarakat Korea Selatan dan aliansi Korea Selatan-AS adalah tidak mungkin.

Yoon Seok-yeol juga menginstruksikan untuk mengambil tindakan cepat dan tegas agar “membuat Korea Utara membayar harga yang jelas” atas provokasi Korea Utara.

Amerika Serikat dan Korea Selatan pada 31 Oktober meluncurkan Vigilant Storm, salah satu latihan udara gabungan terbesar antara kedua pihak, mengirimkan ratusan jet tempur untuk melakukan serangan simulasi dalam waktu 24 jam sehari.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan negara itu sedang berada dalam masa berkabung  karena insiden terinjak-injak saat perayaan halloween di Itaewon.

Kantor Berita Yonhap melaporkan bahwa pertemuan yang digelar adalah kedua kalinya dengan Yoon Seok-yeol memimpin pertemuan keamanan nasional sejak Korea Utara meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) pada 25 Mei. Pertemuan pada 2 November termasuk Direktur Keamanan Nasional Kim Sung-han, Sekretaris Presiden Kim Dae-ki, Menteri Luar Negeri Park Jin, Menteri Unifikasi Kwon Ning-se, dan Direktur Intelijen Nasional, Kim Kyu-hyun. (hui)

Elon Musk Membubarkan Dewan Direksi dan Membebastugaskan Lee Fei-Fei dari Direktur Independen Twitter

Epoch Times

Pada Senin (31/11), Elon Musk membubarkan Dewan Direksi Twitter, termasuk seorang direktur etnis Tionghoa asal daratan Tiongkok Lee Fei-Fei. Lee pernah dicurigai akan membuat Twitter menjadi “merah”.

Usai Musk mengakuisisi Twitter seharga USD. 44 miliar pekan lalu, ia segera membubarkan keempat orang eksekutif senior termasuk CEO, chief financial officer, chief legal officer, dan penasihat umum. Bloomberg News melaporkan pekan lalu bahwa Elon Musk akan menjadi kepala eksekutif Twitter, dan dia baru-baru ini mengubah pengenalan Twitter menjadi “Chief Twit”.

Menurut laporan yang disampaikan Elon Musk kepada Securities and Exchange Commission (SEC) pada hari Senin, ada total 9 direktur yang dibebaskan dari jabatan mereka, termasuk Lee Fei-Fei, seorang akademisi dari Chinese-American National Academy of Engineering.

Menurut laporan tersebut, Twitter memiliki 7.000 orang karyawan pada akhir tahun 2021. The Washington Post melaporkan pada hari Senin bahwa selama akhir pekan lalu tim yang dibentuk oleh Musk telah mendiskusikan dan menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan rencana PHK. Seluruh rencana dipimpin oleh Alex Spiro, seorang pengacara terkenal yang dekat dengan Elon Musk. Putaran pertama akan memberhentikan hampir 2.000 orang karyawan yang merupakan 25% dari total tenaga kerja Twitter.

Setelah Lee Fei-Fei bergabung dengan media sosial “Twitter” pada bulan Mei 2020, ia diangkat sebagai direktur independen dewan direksi, tetapi hubungan dekatnya dengan pihak Tiongkok telah menarik perhatian dari dunia luar, dan beberapa netizen khawatir bahwa Twitter akan menjadi “merah”.

Saat itu, blogger bernama “Caijing lengyan” di platform YouTube yang terblokir baru mendapat pembebasan. Pemblokiran sangat mungkin terkait dengan penggalian yang dalam tentang latar belakang Lee Fei-Fei yang “merah”. Sehingga akun milik “Caijing lengyan”, “Lengshan shiping” dan lainnya diblokir oleh Twitter. Bahkan “Caijing lengyan 2.0” pun tidak luput.

Ada netizen yang mengaku akun utama dan cadangannya di Twitter diblokir hanya karena dirinya mengirim pesan yang berbunyi : Lee Fei-Fei sudah tiba, saatnya saya segera pergi. “Tampaknya dunia kita sudah kehilangan kebebasan, Jika Amerika Serikat belum juga sadar, Habislah manusia !”

Pada saat itu, Aktivis pro-demokrasi Zhou Fengsuo mengkritik Twitter lewat wawancara di Radio Free Asia karena mengabaikan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Dia berpendapat bahwa baik Twitter dan Lee Fei-Fei perlu memberikan penjelasan terhadap hal ini.

Komentator Wang Longmeng yang tinggal di Perancis juga percaya bahwa Twitter dalam waktu cepat menjadi “merah” setelah kedatangan Lee Fei-Fei, “Akun di Twitter langsung diblokir karena kritikan dan paparan yang tidak sesuai dengan selera mereka. Ini adalah karakteristik Beijing. Kekhawatiran kami ternyata datang lebih awal. Kedatangan Lee Fei-Fei mempercepat terjadinya ‘Beijingisasi’ ” Dia mendesak perusahaan Internet Barat dan pemerintah untuk membentuk mekanisme demi mencegah infiltrasi PKT.

“Caijing lengyan” meluncurkan petisi di situs Gedung Putih untuk menyelidiki kasus Twitter seenaknya memblokir akun orang yang menyampaikan pesan-pesan yang mengkritik PKT. (Twitter)

Lee Fei-Fei berimigrasi ke Amerika Serikat di usia 16 tahun bersama orang tuanya. Dia pernah mengajar di Universitas Stanford sejak tahun 2009, dan menjadi kepala ilmuwan Google Cloud AI pada tahun 2016.

Pada 13 Desember 2017, dalam pidatonya pada “Google China Developers Conference”, Lee Fei-Fei mengumumkan bahwa Google AI China Center didirikan di Beijing dan dirinya menjabat sebagai direktur pusat tersebut. Selain itu, ia mengumumkan bahwa dirinya dan asistennya Li Jia akan kembali ke Tiongkok dan bekerja di sana. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya “tidak pernah melupakan niat awal” untuk membantu Tiongkok mengembangkan kecerdasan buatan.

Segera setelah Google AI China Center didirikan, ia menjalin hubungan kerja sama dengan Institut Penelitian AI Universitas Tsinghua. Padahal proyek penelitian kecerdasan buatan di Universitas Tsinghua adalah proyek utama milik Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok.

Lee Fei-Fei, di satu sisi memfasilitasi kerja sama antara Google dengan Universitas Tsinghua, yang membantu militer Tiongkok dalam penelitian dan pengembangan, tetapi di sisi lain ia mencegah Google bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan AS.

Pada September 2017, eksekutif Google mendiskusikan cara mempublikasikan “Maven”, sebuah proyek pengembangkan drone militer bersama dengan Pentagon. Dalam email internal yang bocor, terungkap Lee berusaha untuk mencegah Google AI bekerja sama dengan militer AS Pada  Agustus 2018, Google menghentikan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan AS.

Solomon Yue, Wakil Ketua Republican Overseas Affairs Organization, mentweet : “Semakin banyak saya membaca informasi tentang Dr. Fei-Fei Lee, kekhawatiran saya tentang pekerjaan AI-nya jadi semakin tinggi, terutama menyangkut kerjasamanya dengan United Front Work Department, Tiongkok dalam pengembangan Google AI Lab, yang terkait dengan Future Forum for Developers in Mobile Technology and Communications, sebuah organisasi yang didukung oleh pemerintah Beijing dan Asosiasi Sains dan Teknologi Tiongkok”.

Lee Fei-Fei juga anggota Komite Future Forum (Forum Ilmiah Masa Depan) Tiongkok. Forum tersebut telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Pemerintah Distrik Chaoyang Beijing.

Pada  Januari 2018, Lee Fei-Fei dianugerahi “Penghargaan Sepuluh Tokoh Wanita Teratas” tahun 2017 oleh media resmi PKT. Penghargaan tersebut juga diberikan kepada Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam dan seorang profesor asal Taiwan bernama Lu Li’an yang memilih bergabung dengan PKT. (sin)

Polisi Bersenjata Masuk Taman Industri Foxconn di Zhengzhou, Kota Wuhan Kembali Mengalami Lockdown

0

oleh Rui Li, Lin Cenxin dan Xiong Bin 

Berbagai bentuk pengekangan terhadap penduduk atas nama mencegah penyebaran epidemi terus diterapkan pihak berwenang di seluruh negeri. Sementara gelombang pelarian dari Taman Industri Foxconn di Kota Zhengzhou masih belum mereda. Bahkan kini beredar berita bahwa Kota Wuhan mengalami penguncian lagi.

Fragmen dari film “1942” : Seorang gadis kecil bertanya : “Ayah, apa maksudnya lari dari kelaparan ?”

Fragmen dari film “1942” : Ayahnya menjawab : “Tidak ada lagi yang bisa dimakan”.

Dalam dua hari terakhir, orang-orang menyamakan insiden pelarian para karyawan dari Taman Industri Foxconn sebagai versi kehidupan nyata dari film “1942”. Namun, “gelombang pelarian” Foxconn itu hanyalah mikrokosmos dari kebijakan nol kasus infeksi yang dilaksanakan PKT.

Jiang Feng, seorang komentator mengatakan : “Masih ada perbedaan penting lainnya dari Pelarian Besar yang diceritakan dalam film 1942. Tiongkok telah mengalami bencana alam dan kelaparan di hampir semua dinasti, jadi pemerintah mengizinkan penduduk untuk mengungsi dari kelaparan, tetapi rezim PKT tahun ini justru sebaliknya : Mereka memblokir jalan-jalan keluar”.

Karyawan Foxconn bernama Xiao Zhang mengatakan : “Polisi bersenjata gelombang pertama yang masuk taman industri pada siang hari berjumlah 300 orang, dan dua gelombang lagi datang pada sore harinya. Kendaraan militer yang didatangkan juga cukup banyak, ada pula  bus berukuran besar, kendaraan khusus polisi yang didatangkan juga tidak sedikit. Mereka menutupi jalan keluar sehingga tak ada lagi karyawan yang bisa keluar dari komplek Foxconn”.

Mr. Liu, seorang karyawan Foxconn mengatakan : “Mendatangkan polisi bersenjata untuk melakukan penekanan. Sudah reda tetapi tidak ada berita selanjutnya. Puluhan ribu karyawan berjalan ratusan kilometer untuk pulang ke kampung mereka. Saya perkirakan jumlahnya mungkin antara 50.000 sampai 60.000”.

Pada 1 November, reporter mencoba untuk menelepon kantor Foxconn di Zhengzhou tetapi tidak ada yang menjawab. Media resmi mengatakan bahwa pemerintah daerah Zhengzhou sekarang yang mengambil alih urusan “kaburnya” karyawan Foxconn.

Demi menahan agar karyawan tidak meninggalkan tempat kerja, perusahaan Foxconn merangsang mereka dengan menawarkan sampai 4 kali lipat bonus yang berlaku. Untuk karyawan di departemen elektronik pabrik Zhengzhou, bonus harian telah ditingkatkan dari RMB. 100,- menjadi RMB. 400,-. Dan karyawan yang mampu “memenuhi target” bulan November dapat menerima bonus mencapai lebih dari RMB.15.000,- sebulan.

Namun, masih ada karyawan yang memberitahu reporter Reuters bahwa mereka telah memutuskan untuk mengundurkan diri, dan tidak mau menghadapi pengendalian wabah yang “mengerikan”.

Warga sipil Tiongkok lebih takut terhadap penguncian epidemi ketimbang virus. Pada 31 Oktober, Distrik Jiang’an Wuhan mengumumkan rencana untuk melaksanakan “manajemen menyepi”, alias PPKM selama 5 hari mulai 1 November yang membatasi keluar masuknya seluruh warga. Hal mana menyebabkan kepanikan banyak penduduk.

Sejumlah besar warga kemudian berbondong-bondong pergi ke tempat belanja untuk stok makanan meskipun hari sudah larut malam.

Ada juga sejumlah besar warga sipil yang memilih meninggalkan kota pada malam itu juga, sehingga jalan-jalan dipadati oleh kendaraan sampai panjangnya sekian kilo meter.

Netizen mengatakan bahwa yang dikhawatirkan semua warga sipil bukanlah “manajemen menyepi” alias PPKM yang berlangsung selama 3 atau 5 hari, tetapi khawatir dengan ketidakpastiannya, karena beberapa tempat sampai diisolasi selama lebih dari 80 hari.

Pada 30 Oktober, banyak truk militer dan kendaraan anti-epidemi yang berjajar di jalan-jalan Kota Wuhan, jalan-jalan diblokir, dan rumah sakit darurat berskala besar untuk penampungan pasien atau suspek didirikan kembali.

Saat ini, sejumlah tempat di Kota Guangzhou seperti Distrik Haizhu, Huandu, Paiyun, Panyu, Yuexiu, semua dibawah kendali ketat pihak kepolisian, karena pihak berwenang telah mengirim sejumlah besar anggota polisi untuk menjaga lokasi termaksud. 

Pada 31 Oktober, petugas Distrik Haizhu menggunakan kawat melingkar untuk memblokir jalan dalam komunitas untuk mencegah warga “kabur”. Warga yang kebingungan memborong makanan dan minuman untuk bertahan hidup saat penguncian. Bahkan sampai terjadi perkelahian antar warga saat belanja dalam keadaan panik. (sin)

Puluhan Ribu Sapi dan Kuda di Daerah Penggembalaan Xinjiang Diisolasi, Domba-domba Dipakaikan Masker

0

NTD

Pembukaan dinamis yang diterapkan Partai Komunis Tiongkok  dituduh seperti “Revolusi Budaya 2.0” menjadi semakin meluas. Video yang beredar menunjukkan bahwa ribuan ternak dan kuda penggembala Kazakh di Xinjiang diisolasi dan sejumlah besar ternak mati kelaparan. Ada juga video yang memperlihatkan di mana kawanan domba memakai masker secara berkelompok.

Baru-baru ini, para penggembala Kazakh di Kabupaten Manas, Distrik Tacheng, Prefektur Otonomi Kazakh Ili, Xinjiang mengeluarkan video marabahaya dan menyebut otoritas Partai Komunis Tiongkok  “membersihkan dan mengisolasi” ternak. 

Dalam video tersebut, puluhan ribu unta, kuda, sapi, dan domba diisolasi secara paksa di padang rumput yang sempit dan berumput tipis. Hewan-hewan itu tanpa pengawasan, dan ternak terus merengek. Lebih banyak ternak kelaparan dan membeku di salju.

Pendiri organisasi hak asasi manusia Kazakh di luar negeri, Serikzhan Bilash, menyampaikan berita di Twitter pada 30 Oktober bahwa Xinjiang telah ditutup selama 90 hari. Selain itu, pihak berwenang di Kabupaten Manas  menetapkan aturan bahwa penggembalaan tak diperbolehkan selama epidemi. Akibatnya, menghancurkan dasar ekonomi orang-orang Kazakh.

Serikzhan Bilash mengatakan bahwa pihak berwenang me-lockdown ribuan orang Kazakh di titik-titik isolasi  dan memaksa ternak dikumpulkan di hutan belantara dan di kaki gunung. Kendaraan tidak diizinkan  mengangkut rumput dan pakan ternak, juga tidak diizinkan  membawanya ke kumpulan hewan.  Sejumlah besar ternak mati kelaparan, mati kehausan, dikejar serigala liar, jatuh dari tebing dari lereng gunung dan mati.

Radio Free Asia menghubungi Pusat Pencegahan Epidemi Tacheng dan menegaskan bahwa Prefektur Otonomi Yili memang memiliki aturan terpadu yang melarang penggembalaan. Tetapi operator mengatakan mereka tidak mengetahui karantina terpusat ternak.

Yili telah di-lockdown dalam jangka waktu yang lama,  netizen lokal menuduh sejumlah besar etnis minoritas tewas kelaparan atau sekarat karena sakit. Dilaporkan di Internet bahwa ratusan orang tewas kelaparan dalam sehari pada  15 Oktober. Pejabat lokal membantah kepada Radio Free Asia bahwa ratusan orang tewas kelaparan dan mengklaim bahwa hanya 20 orang yang meninggal dunia pada hari itu.

Larangan brutal Partai Komunis Tiongkok sering mengabaikan kehidupan orang-orang, apalagi ternak dan hewan peliharaan. Sebelumnya, di banyak tempat di Tiongkok, para petani telah dikarantina. Bahkan hewan ternak seperti ayam, babi, atau domba mengalami  kelaparan atau  dibunuh. Namun demikian, ini adalah pertama kalinya ternak Xinjiang dikarantina secara terpusat.

Selain isolasi ternak secara terpusat untuk “pencegahan epidemi”, video lainnya menunjukkan bahwa domba gembala di daerah tertentu di Xinjiang juga mengenakan masker khusus. Ada juga suara petugas pencegahan epidemi yang dicurigai dalam video, yang tampaknya “menginstruksikan” para gembala, meminta domba untuk tidak “berkumpul”, dan untuk menjaga “jarak aman” 5 meter antara domba selama penggembalaan.

Kata-kata “Malam Tahun Baru” muncul di subtitle video, menunjukkan bahwa itu mungkin tidak diambil baru-baru ini.

“Pembukaan dinamis” Partai Komunis Tiongkok hampir memasuki alam magis, dan langkah-langkah pencegahan epidemi  meluas dari kerumunan orang-orang ke unggas dan ternak, dan bahkan berbagai item. Video atau foto petugas pencegahan epidemi yang melakukan tes COVID-19 pada ikan dan udang, kepiting, ayam, sapi dan kuda, sayuran, mobil, semen, meja, kursi, dan bangku juga telah dilaporkan.

Baru-baru ini, ada juga foto yang menunjukkan burung merak diikat satu per satu, siap untuk pengambilan sampel tes COVID-19. (hui)

Distrik di Wuhan, Tiongkok Ditutup Selama 5 Hari, Malam-malam Sejumlah Besar Orang-orang Melarikan Diri

0

Luo Tingting

Setelah Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20, pengendalian epidemi di berbagai tempat semakin ketat. Pada 31 Oktober, Distrik Jiang’an Wuhan, Tiongkok mengumumkan bahwa akan ditutup selama 5 hari. Sejumlah besar penduduk kabur saat larut malam. Jalanan terlihat padat dengan kendaraan. Akibatnya memicu kemacetan dan berubah bak tempat parkir yang menjadi diskusi sengit di Tiongkok.

Pemberitahuan online menunjukkan bahwa situasi epidemi di Distrik Jiang’an Wuhan serius. Kawasan itu akan ditutup selama 5 hari mulai 1 November. Para penduduk  diingatkan untuk menyiapkan persediaan terlebih dahulu.

Berita tentang distrik yang akan ditutup selama lima hari telah menyebabkan kepanikan di antara warga. Sejumlah besar orang-orang membanjiri  pasar larut malam serta pusat perbelanjaan. Mereka bergegas untuk membeli berbagai pasokan kebutuhan pokok. Pasar penuh sesak dengan orang-orang. 

Insiden itu membuat netizen Tiongkok mengeluh: “Saya benar-benar tidak mengharapkan era ini, dan saya masih harus berebut makanan dalam kehidupan ini. Apakah Anda ingin menjalani kehidupan seperti ini sepanjang hidup Anda?”

Sejumlah besar warga melarikan diri dengan mobil dalam semalam. Video yang diposting di internet menunjukkan bahwa jalanan penuh sesak dengan kendaraan di tengah malam. Gara-gara padanya kenderaan, jalanan langsung menjadi macet seperti tempat parkir.

Seorang netizen Wuhan berkata: “Tadi malam dapat dikatakan sebagai pengembangan gaya melarikan diri? Apakah itu virus yang saya takuti, atau … saya tidak tahu.”

Netizen lainnya menulis : “Distrik Jiang’an akan ditutup dan dikendalikan, dan banyak orang akan berebut makanan dalam semalam. Yang dikhawatirkan semua orang mungkin bukan tiga atau lima hari menjalani isolasi, tetapi  khawatir tentang ketidakpastian.  Tidak pasti berapa hari mereka harus menjalani isolasi, dan apakah kebutuhan bahan pokok dijamin, seperti yang terjadi pada beberapa tempat yakni ketika arang-orang  dikarantina selama lebih dari 80 hari?”

Pada 31 Oktober 2022, Distrik Jiang’an di Wuhan harus diisolasi, dan papan untuk penyegelan dan kontrol sedang dikirim. Sejumlah besar penduduk lari larut malam, dan jalan-jalan menjadi macet. (Sintesis gambar Weibo)

Netizen lainnya juga menuli : “Memblokir dan mengontrol lebih kuat daripada meracuni: dua tahun lalu, saya takut pada virus dan melakukan upaya bersama; dua tahun kemudian, saya takut memblokir dan mengontrol, dan saya panik; apa yang saya takutkan telah berubah.”

Ada lagi netizen menulis : “Terutama menguras sampai habis tabungan orang-orang. Ini bencana alam mengerikan, bencana buatan manusia bahkan lebih buruk. Saya menentang penutupan yang tidak terbatas.”

Ketika penduduk Distrik Jiang’an melarikan diri, beberapa daerah lainnya mengeluarkan pemberitahuan darurat. Isinya meminta penduduk untuk tidak menerima kerabat dan teman yang melarikan diri dari Distrik Jiang’an. Orang-orang juga diminta untuk melapor tepat waktu jika mereka mengetahui bahwa mereka bukan penduduk komunitas tersebut. 

Netizen mencemooh dengan berkata : “Ini semakin ajaib dan visa diperlukan untuk lintas wilayah.”

Setelah Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20, epidemi muncul kembali di Wuhan, Guangzhou, Jiangxi, Shanghai, Zhengzhou dan tempat-tempat lain, dan lockdown lebih ketat dari sebelumnya kembali diterapkan. 

Baru-baru ini, kasus covid-19 juga meledak di pabrik Foxconn di Zhengzhou, Provinsi Henan. Sejumlah besar karyawan dikarantina, pasokan bahan tak mencukupi, dan sejumlah besar karyawan memilih kabur dan kembali ke kampung halaman mereka dengan berjalan kaki. (hui)

Siaran TV Analog Resmi Dimatikan Serentak, Apa-apa Saja yang Bisa Ditonton di TV Digital

ETIndonesia- Mulai 2 November dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sebanyak 222 wilayah yang akan migrasi ke TV digital.  Apa-apa saja yang bisa ditonton masyarakat?

Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Publik, Rosarita Niken Widiastuti menyatakan Kementerian Kominfo telah melakukan reviu terhadap 8 wilayah siaran yang telah dihentikan siaran televisi analog. Menurutnya, keberadaan siaran digital memungkinkan masyarakat di wilayah siaran yang telah melakukan penghentian total siaran analog menyaksikan layanan siaran lebih banyak dari sebelumnya.

“8 wilayah yang sudah dihentikan siarannya, dari wilayah tersebut untuk Wilayah Riau-4 yaitu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti semula masyarakat hanya dapat menonton siaran analog TVRI lokal dan TV Bengkalis. Dengan adanya siaran digital, masyarakat bisa menonton TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sports,” jelasnya dikutip dari laman Kominfo.

Kemudian daerah Wilayah Nusa Tenggara Timur-3 yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Malaka yang semula hanya bisa menyaksikan TVRI lokal dan LPP Pinmabo TV sekarang bisa menyaksikan siaran TVRI Nasional, TVRI World dan TVRI Sports.

“Adapun untuk Wilayah Papua Barat-1 yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang sebelumnya masyarakat hanya bisa menyaksikan siaran analog TVRI Analog dan Kompas TV sekarang bisa menyaksikan siaran TVRI Nasional, TVRI World dan TVRI Sports,” tutur Rosarita Niken.

Menurut Stafsus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Publik, TV lokal daerah sekarang ini sudah dalam proses tindak lanjut ke siaran digital dan bisa ditonton masyarakat.

“Semua ekosistem di wilayah tersebut sudah selesai 100 persen, infrastruktur multipleksing dan set top box sudah tersedia dan bisa digunakan,” tuturnya.

Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia menyatakan pelaksanaan siaran digital mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan siaran televisi yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui parabola atau langganan berbayar.  

“Kabar gembira dari 8 lokasi yang dimulai ASO, memang televisi swasta belum ada, tayangan yang ada TVRI dan TV swasta yang besar ada Kompas TV. Ada beberapa TV lokal milik Pemda. 8 lokasi ini beruntung, disamping dulunya pada saat eksisting siaran analog mendapatkan siaran menggunakan parabola atau berbayar bulanan,” ujarnya. (asr)

Berbagai Negara Barat Menyelidiki Motif PKT Mendirikan “Stasiun Layanan Polisi 110” di Luar Negeri

oleh Li Yan

Terungkap pemerintah Tiongkok mendirikan “Stasiun Layanan Polisi 110” di berbagai negara di dunia. Dan. 2 negara Eropa telah melancarkan penyelidikan terhadap isu tersebut. Anggota parlemen Kanada dan AS menghimbau agar pemerintah masing-masing negara menolak upaya infiltrasi Tiongkok.

Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan oleh kelompok hak asasi manusia “Safeguard Defenders” menyebutkan bahwa PKT telah mendirikan setidaknya 54 unit “Stasiun Layanan Polisi 110” di berbagai negara di seluruh dunia. 

“Stasiun” tersebut berafiliasi dengan Kantor Keamanan Publik Provinsi Fujian dan Zhejiang dan tersebar di 30 negara yang sebagian besar adalah negara Eropa. Ada 36 unit “Stasiun Layanan Polisi 110” yang didirikan pada 16 negara Eropa dan 3 unit lainnya di Toronto, Kanada.

Menurut laporan tersebut, “Stasiun layanan polisi 110” menjalin hubungan dengan Departemen Kerja Front Bersatu Tiongkok (United Front Work Department) Partai Komunis Tiongkok, dan salah satu misinya adalah untuk mengendalikan warga etnis Tionghoa yang belakangan beremigrasi dari daratan Tiongkok.

Liu Qing, seoran mantan ketua hak asasi manusia Tiongkok percaya bahwa PKT sedang setahap demi setahap memperluas pengalamannya dalam menculik warga etnis Tionghoa yang belakangan beremigrasi dari daratan Tiongkok di Asia ke seluruh dunia.

Ia menegaskan, PKT sering melintasi perbatasan untuk menculik dan menangkap bekas warganya yang lari ke negara-negara Asia, seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, dan lain-lain. PKT menggunakan segala cara termasuk penyuapan, kerjasama ilegal dengan anggota departemen keamanan beberapa negara itu agar mereka “tutup sebelah mata” terhadap perbuatan penangkapan ilegal yang dilakukan PKT. 

Liu Qing berpendapat bahwa perbuatan PKT yang melampaui batas itu perlu mendapat perlawanan dari masyarakat internasional.

Liu Qing mengatakan : “Jika suatu negara mengizinkan polisi dari negara lain datang untuk seenaknya “menegakkan hukum”, melakukan kegiatan ala preman, atau melakukan intimidasi, penganiayaan, penculikan. Itu akan sangat berbahaya bagi beberapa negara”.

Pendirian “Stasiun layanan polisi 110” oleh PKT telah menyebabkan kecemasan dan kewaspadaan yang tinggi di antara pemerintah berbagai negara. Pemerintah Irlandia dan Spanyol telah meluncurkan penyelidikan terhadap isu tersebut.

Sejumlah anggota kongres Partai Republik di Amerika Serikat menulis surat kepada pemerintahan Biden yang meminta penjelasan mengapa polisi Tiongkok diizinkan untuk mendirikan “stasiun layanan” di Amerika Serikat ? Mereka juga mengklaim akan meminta pertanggungjawaban pemerintahan Biden atas perbuatan membantu PKT melanggar hukum AS.

Senator Kanada Leo Housakos mengatakan kepada The Epoch Times bahwa undang-undang pendaftaran agen asing perlu disahkan sesegera mungkin untuk mengekang pengaruh infiltrasi agen-agen komunis Tiongkok di Kanada.

Lai Jianping, master hukum internasional dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok mengatakan bahwa, PKT mendirikan “Stasiun layanan polisi 110” dengan kedok melayani warga Tionghoa lokal dan Tionghoa perantauan, tetapi ada banyak tujuan di baliknya.

Lai Jianping mengatakan : “Ke dalam negeri PKT menindas dan memperbudak warga sipil, ke luar negeri PKT melakukan semacam infiltrasi dan ekspansi ideologi merah, berusaha untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, mereka mendirikan banyak ‘Stasiun layanan polisi’ transnasional terselubung di banyak negara, terutama di negara-negara Barat yang sudah maju”.

Penulis laporan “Safeguard Defenders” mengatakan kepada The Epoch Times bahwa beberapa tindakan PKT seperti “Operasi Skynet”, “Operasi Fox Hunt” dan “Operasi membujuk WN Tiongkok untuk kembali ke tanah air” ditargetkan kepada para koruptor besar, juga untuk menangkap para tersangka kriminal tingkat menengah yang melakukan penipuan di daratan Tiongkok. Operasi-operasi tersebut semuanya dikelola oleh Kantor Keamanan pemerintah daerah yang ditunjuk. Dan bagian dari operasi itu juga mencakup untuk membujuk para warga etnis Tionghoa anti-komunis yang beremigrasi  ke luar negeri agar kembali ke daratan Tiongkok untuk menyerahkan diri.

Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa dari bulan April 2021 hingga Juli 2022, pihaknya berhasil membujuk pulang 230.000 orang warganya yang terlibat penipuan lalu kabur ke luar negeri.

Media Tiongkok pernah melaporkan bahwa otoritas di seluruh Tiongkok telah menggunakan metode intimidasi seperti pembatalan pendaftaran rumah tangga untuk meminta para tersangka kriminal untuk kembali ke daratan Tiongkok. Bagi mereka yang menolak untuk kembali akan diburu dan keluarga mereka juga akan terkena “getahnya”.

Lai Jianping mengatakan bahwa pihak kepolisian lokal bekerja sama dengan pihak “Stasiun layanan polisi” di luar negeri untuk mengancam warga etnis Tionghoa di luar negeri dan Tionghoa perantauan. Yang melanggar prinsip kebebasan juga dianggap merongrong PKT.

Lai Jianping mengungkapkan : “Karena negara mana pun memiliki yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi pribadi, dan polisi adalah bentuk dasar dari manajemen pemerintah. Oleh karena itu, yurisdiksi polisi PKT yang mengjangkau sampai ke negara lain secara terselubung itu adalah pelanggaran terhadap hukum domestik negara yang bersangkutan. Ini juga merupakan pelanggaran hukum internasional, suatu tindakan yang melanggar kedaulatan negara tuan rumah”.

Apalagi pendirian “Stasiun layanan polisi 110” oleh pemerintah komunis Tiongkok selain mengancam warga etnis Tionghoa di negara tuan rumah, tetapi juga mengancam warga asing.

“Misalnya, para agen polisi “Stasiun layanan polisi 110” ini berada di Toronto, Kanada. Mungkin saja seorang warga negara Kanada murni yang pernah mengatakan hal-hal yang menentang Xi Jinping, mengucapkan kata-kata yang menentang Partai Komunis Tiongkok, dan mendukung kemerdekaan Taiwan. Dari perspektif undang-undang keamanan nasionalnya pemerintah Tiongkok, orang-orang ini juga merupakan tersangka kriminal, termasuk penjahat yang juga memiliki risiko hukum”.

Lai Jianping mengatakan bahwa berbagai negara satu demi satu pasti akan melakukan penyelidikan terhadap “Stasiun layanan polisi 110”. Pada akhirnya, PKT yang ingin mendapat keuntungan malahan menemui kebuntungan, malahan membuat semua negara di dunia lebih jelas melihat sifat otokrasi internal serta agresi dan ekspansi eksternalnya pemerintah komunis Tiongkok, sehingga suatu ketika nanti terpaksa memenggal “Lengan Panjang” polisi Tiongkok yang diulurkan sampai ke negara orang lain. (sin)