Home Blog Page 555

Perdagangan AS – India Meningkat Pesat, AS Menjadi Mitra Dagang Terbesar India Menyalip Tiongkok

NTD

Amerika Serikat mengambil alih kedudukan Tiongkok untuk menjadi mitra dagang terbesar India pada tahun 2021-22, yang mencerminkan penguatan yang berkelanjutan dari hubungan perdagangan AS dengan India. Tahun fiskal di India dihitung dari 1 April setiap tahun hingga 31 Maret tahun berikutnya.

Indian Financial Express yang mengutip data yang dilaporkan oleh Kementerian Perdagangan India pada 29 Mei memberitakan bahwa, transaksi perdagangan antara Amerika Serikat dengan India pada tahun fiskal 2021-2022 naik menjadi USD. 111,94 miliar dari tahun fiskal sebelumnya yang USD. 80,51 miliar. 

Ekspor India ke AS pada tahun fiskal 2021-22 meningkat menjadi USD. 76,11 miliar dari tahun fiskal sebelumnya yang USD. 51,62 miliar. 

Sementara itu, impor dari AS tahun fiskal 2021-22 naik menjadi USD. 43,31 miliar dari sebelumnya yang USD. 29 miliar. India menikmati surplus melalui transaksi perdagangan hanya dengan AS.

Pada tahun fiskal 2021-22, perdagangan bilateral India dengan Tiongkok meningkat menjadi USD. 115,42 miliar dari tahun fiskal sebelumnya yang USD. 86,4 miliar tahun lalu. 

Ekspor India ke Tiongkok pada tahun fiskal 2021-22 hanya meningkat sedikit dari USD. 21,18 miliar tahun lalu menjadi USD. 21,25 miliar, sementara impor dari Tiongkok melonjak menjadi USD. 94,16 miliar dari tahun fiskal sebelumnya yang USD, 65,21 miliar. 

Defisit perdagangan melonjak menjadi USD. 72,91 miliar pada 2021-22 dari USD. 44 miliar tahun fiskal sebelumnya.

Menurut laporan tersebut, para ahli perdagangan mengatakan bahwa tren pertumbuhan perdagangan bilateral akan berlanjut di masa mendatang. Pasalnya, Amerika Serikat dan India semakin memperkuat hubungan ekonomi mereka. 

Laporan tersebut mengutip seorang pakar India yang mengatakan bahwa India muncul sebagai mitra dagang terpercaya, sementara perusahaan global mengurangi ketergantungan mereka pada Tiongkok untuk pasokan dan mendiversifikasi operasi mereka ke negara lain seperti India.

Laporan tersebut mengutip para ahli yang mengatakan bahwa dengan populasi 1,39 miliar jiwa, India adalah pasar konsumen terbesar ketiga dan ekonomi pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. 

Bonus demografi India dapat membawa peluang besar bagi perusahaan AS dan India dalam transfer teknologi, manufaktur, perdagangan, dan investasi.

Ekspor utama India ke AS termasuk berlian yang dipoles, produk farmasi, perhiasan, minyak ringan dan minyak bumi, udang beku, kosmetik, dan banyak lagi. Impor India dari Amerika Serikat terutama minyak, berlian kasar, gas alam cair, emas, batu bara, produk daur ulang dan besi tua, almond besar.

Data juga menunjukkan bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar India dari tahun fiskal 2013-2014 hingga tahun fiskal 2017-2018 dan tahun fiskal 2020-21. Selain Tiongkok, Uni Emirad Arab juga pernah menjadi mitra dagang terbesar India.

UEA adalah mitra dagang terbesar ketiga India pada tahun fiskal 2021-22, dengan perdagangan bilateral mencapai USD. 72,9 miliar. Diikuti oleh Arab Saudi dengan jumlah mencapai USD. 42,85 miliar, Irak USD. 34,33 miliar dan Singapura dengan transaksi mencapai USD. 30 miliar. (sin)

Polisi Maritim Pimpin Pencarian Eril di Sungai Aare, Swiss, Sistem Metode Boat Search Dilakukan Hingga Terkendala Kekeruhan Air

ETIndonesia- Operasi pencarian putra Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz di sepanjang sungai Aare, kota Bern, Swiss, berlanjut di hari ke empat pada Minggu (29/5/2022). Pencarian ini dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Maritim Bern.

Dikutip dari siaran pers KBRI di Bern, operasi pencarian dimulai pukul 09.00. Pencarian di sesi pagi h dilakukan dengan metode boat search dengan menggunakan teropong untuk memantau situasi bawah air.

Area pencarian telah mengerucut pada lokasi yang dinilai paling potensial di wilayah Marzili.

Selanjutnya pada sore, fokus area pencarian adalah antara pintu air Schwellenmaetelli dan Engehalde dengan menggunakan perahu. Hingga pukul 19.00  waktu setempat, pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Menurut Polisi Maritim, proses pencarian pada Minggu masih terkendala oleh tingkat kekeruhan air yang bersumber dari partikel lelehan salju. Pencarian akan kembali dilanjutkan besoknya  Senin (30/5/2022).

KBRI mendapatkan kabar hilangnya Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril di Sungai Aare, Kota Bern, Swiss, pada Kamis (26/5) pukul. 11.24. Upaya pencarian Eril oleh tim SAR melibatkan unsur Polisi, Polisi Maritim, dan Pemadam Kebakaran sebagai pilot drone. Upaya pencarian intensif maish terus dilakukan. (asr)

Temui Ridwan Kamil di Dekat Sungai Aare, Walikota Bern, Swiss Sampaikan Simpati Mendalam

ETIndonesia- Upaya pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz, atau Eril, di sungai Aare, kota Bern. Swiss terus dilakukan para aparat kepolisian setempat dengan mengintensifkan pencarian dengan metode jalan kaki, perahu, drone, dan selam.

Baru-baru ini, Senin (30/5) Walikota Kota Bern, Swiss,  Alec Van Graffenried menyampaikan simpati yang mendalam kepada Ridwan Kamil dan keluarga yang ditemani oleh Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad.

Dikutip dari siaran pers KBRI Bern, Mayor Graffenried menyampaikan dukungan optimal dalam upaya pencarian  Eril. Dalam kesempatan yang sama,  Ridwan Kamil beserta Ibu Atalia juga bertemu dengan Bapak Heinrich, penduduk Bern yang pada saat kejadian turut membantu adik perempuan  Eril dan temannya naik ke daratan saat itu.

KBRI Bern mendapatkan kabar hilangnya Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril di Sungai Aare, Kota Bern, Swiss, pada Kamis (26/5/2022) pukul 11.24.

Upaya pencarian Eril oleh tim SAR melibatkan unsur Polisi, Polisi Maritim, dan Pemadam Kebakaran sebagai pilot drone, serta didukung Pemerintah Kanton Bern. Upaya pencarian intensif telah berlangsung dan terus dilanjutkan. (asr)

Indonesia Sepenuhnya Bebas Lepas Masker? Menkes : Tunggu Sampai Pertengahan Juni

ETIndonesia- Setelah Presiden Jokowi mengumumkan Indonesia bebas masker di luar ruangan, kini muncul Indonesia akan sepenuhnya bebas masker. Apalagi kini di tengah menurunnya kasus konfirmasi COVID-19. Lalu bisakah Indonesia lepas masker secara total?

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebijakan pelonggaran penggunaan masker, kata Menkes akan terus dipantau perkembangannya. Jika, relatif masih terkendali, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa sepenuhnya bebas masker.

”Kita masih menunggu sampai pertengahan Juni, karena biasanya kenaikan itu terjadi 30-35 hari sesudah pemberlakuan kebijakan ini, kalau memang kasusnya relatif lebih baik, kita juga akan lakukan sero survei sekali lagi di bulan Juni, kalau hasilnya baik mudah-mudahan bisa secara bertahap kita lakukan relaksasi,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Minggu (29/5/2022) dalam keterangannya.

Ia juga menyebutkan kebijakan pelonggaran yang dikeluarkan pemerintah tetap harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengingat saat ini dunia belum sepenuhnya terbebas dari COVID-19, sehingga potensi penularan itu tetap ada.

Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang tetap harus diperhatikan masyarakat agar situasi ini tetap terkendali. Masyarakat yang diperbolehkan lepas masker adalah mereka kondisi tubuhnya sehat.

Sementara bagi lansia, orang dengan penyakit penyerta dan orang yang sakit flu dengan gejala batuk dan pilek, diminta tetap memakai masker saat melakukan aktivitas di dalam maupun luar ruangan.

Walaupun kasus COVID-19 terus melandai, Menkes  mengimbau kepada masyarakat segera mendapatkan vaksinasi dosis lengkap dan booster COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pos pelayanan vaksinasi terdekat. (asr)

Dari 42 Penumpang KM Ladang Pertiwi 02 yang Tenggelam, 31 Penumpang Ditemukan Selamat

ETIndonesia- Penyelamatan penumpang KM Ladang Pertiwi 02 yang tenggelam di Selat Makassar terus dilakukan. Ditemukan lagi oleh nelayan yang melintas, sepuluh orang korban dari kecelakaan kapal motor Ladang Pertiwi 02  pada  Senin (30/5/ 2022) pada pukul 04.00 wita.  

Setelah dilakukan pengecekan langsung oleh KN SAR Kamajaya pada pukul 09.45 wita dan memastikan bahwa kesepuluh korban dalam keadaan selamat benar adanya berada di Pulau Pamantauan. 

10 orang ditemukan selamat atas nama Masliang (50/P), Mahfud (35/L), Hilal (41/L), Supriadi (40/L), Rahmat (30/L), Khalilul Rahman (28/L), Panji (32/L), Rahma (40/L), Rafa (7/L), Rafi (5/L).

BACA JUGA :  KM Ladang Pertiwi 02 Tenggelam di Selat Makassar, 10 Penumpang Ditemukan Selamat

“Hingga hari ini dari 42 penumpang, telah ditemukan 31 korban selamat. Kami memang baru bisa pastikan dari tim sar yang berada dilapangan mengenai laporan 10 korban yang ditemukan nelayan dan di evakuasi ke Pulau Pamantauan,” ucap Djunaidi, Kepala Kantor Basarnas Makassar dalam keterangan persnya.

Djunaidi menambahkan bahwa saat ini KN SAR Kamajaya sedang menuju kembali ke Pelabuhan Soekarno Hatta dengan Juragan dan Pemilik Kapal, Supriadi dan Mahfud. 

“KN SAR Kamajaya saat ini sudah bersama dengan juragan dan pemilik kapal dan menuju ke Pelabuhan Soekarno Hatta dan  rencana sandar pada pukul 21.00 wita, sekaligus juga KN SAR Kamajaya akan lakukan penambahan bahan bakar dan logistik untuk persiapan lanjutan pencarian,” tambah Djunaidi. 

Sebelumnya dikabarkan bahwa KM Ladang Pertiwi 02 yang berlayar dari Pelabuhan Paotere hendak menuju ke beberapa pulau yaitu Pulau Pemantauan, Pulau Masalima, Pulau Salirian, Pulau Pamalikan dan mengalami kecelakaan sehingga dinyatakan tenggelam pada hari Kamis, 26 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 wita. (BASARNAS/asr)

Ilmuwan Tumbuhkan Tanaman di Tanah Bulan, Target Selanjutnya di Bulan

FLORIDA, Amerika Serikat—Untuk pertama kalinya, para ilmuwan menanam tanaman di tanah dari Bulan yang dikumpulkan oleh astronot Apollo NASA.

Para peneliti tidak tahu apakah sesuatu akan tumbuh di tanah bulan yang keras itu dan ingin melihat apakah itu dapat digunakan untuk menanam makanan oleh generasi penjelajah Bulan berikutnya. Dan hasilnya mengejutkan mereka.

“Astaga. Tanaman benar-benar tumbuh di tanah bulan. Apakah ini bercanda?” kata Robert Ferl dari Institut Ilmu Pangan dan Pertanian Universitas Florida.

Ferl dan rekan-rekannya menanam selada thale di tanah bulan yang diperoleh dari Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dari Apollo 11, dan para penjelajah bulan lainnya. Kabar baiknya: Semua benih bertunas.

Kelemahannya adalah bahwa setelah minggu pertama, kekasaran dan sifat-sifat lain dari tanah bulan membuat stres gulma kecil yang berbunga itu sehingga mereka tumbuh lebih lambat daripada bibit yang ditanam di tanah bulan palsu dari Bumi. Sebagian besar tanaman bulan akhirnya kerdil.

Hasilnya diterbitkan Kamis (12/5) di Communications Biology. Semakin lama tanah terkena radiasi kosmik dan angin matahari di Bulan, semakin buruk kondisi tanaman. Sampel Apollo 11 adalah yang paling tidak kondusif untuk pertumbuhan, menurut para ilmuwan.

“Ini adalah langkah maju yang besar untuk mengetahui bahwa Anda dapat menanam tanaman,” kata Simon Gilroy, ahli biologi tanaman luar angkasa di University of Wisconsin-Madison, yang tidak berperan dalam penelitian ini.

“Langkah selanjutnya yang sebenarnya adalah pergi dan melakukannya di permukaan Bulan.” 

Kotoran Bulan penuh dengan pecahan kaca kecil dari dampak mikrometeorit yang tersebar di mana-mana di pendarat Bulan Apollo dan merusak pakaian antariksa para penjelajah Bulan.

Salah satu solusinya mungkin menggunakan tempat geologis yang lebih muda di Bulan, seperti aliran lava, untuk menggali tanah tanam. Lingkungan juga bisa diubah, mengubah campuran nutrisi atau menyesuaikan pencahayaan buatan,

Hanya 382 kilogram batu bulan dan tanah yang dibawa kembali oleh enam kru Apollo. Beberapa debu bulan paling awal ditaburkan pada tanaman di bawah karantina dengan astronot Apollo di Houston setelah kembali dari Bulan.

Sebagian besar simpanan tanah bulan ini tetap terkunci, memaksa para peneliti untuk bereksperimen dengan tanah simulasi yang terbuat dari abu vulkanik di Bumi. NASA akhirnya membagikan 12 gram kepada para peneliti Universitas Florida awal tahun lalu, dan penanaman yang telah lama ditunggu-tunggu itu berlangsung Mei lalu di laboratorium.

Menurut NASA, waktu untuk eksperimen semacam itu pada akhirnya tepat, di mana badan antariksa itu ingin menempatkan astronot kembali ke Bulan dalam beberapa tahun.

Situasi yang ideal bagi astronot masa depan adalah antara memanfaatkan pasokan kotoran lokal yang tidak ada habisnya untuk penanaman dalam ruangan atau menyiapkan sistem hidroponik, di mana semuanya menggunakan air, kata para ilmuwan.

“Fakta bahwa tanaman dapat tumbuh berarti kita memiliki titik awal yang sangat baik, dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan dan meningkatkannya,” kata Sharmila Bhattacharya, ilmuwan program NASA untuk biologi ruang angkasa,

Para ilmuwan Florida berharap untuk mendaur ulang tanah bulan mereka akhir tahun ini, menanam lebih banyak selada thale sebelum beralih ke vegetasi lain. (eko)

Elit Korea Utara : Jika Tiongkok Menyerang Taiwan, Korea Utara Menyerang Korea Selatan

‘Wawancara Fangfei’

Pada 10 Mei, Yoon Seok-youl dilantik sebagai Presiden baru Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa Korea Selatan perlu dan akan meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat untuk memerangi kediktatoran dan tirani. Selain itu ia juga menghimbau Korea Utara untuk benar-benar mewujudkan denuklirisasi. Apakah akan terjadi perubahanan dinamika dalam hubungan antara Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok dan Amerika Serikat ? Apakah perang Rusia – Ukraina berpengaruh terhadap Semenanjung Korea ?

Fangfei : Hari ini kami telah mengundang Mr. Hyun-seung Lee, eksekutif Konferensi Aksi Politik Konservatif Korea Selatan (Conservative Political Action Conference. CPAC), untuk berbicara dengan kita tentang pandangannya terhadap masalah ini. Keluarga Hyun-seung Lee telah membelot dari Korea Utara pada tahun 2014. 

Hai. Hyun-seung, senang sekali bertemu kembali dengan Anda.

Hyun-seung Lee (HSL) : Hai, Fangfei. Senang juga kita bertemu lagi, terima kasih atas undangannya.

Epidemi dan Kemampuan Senjata Nuklir Korea Utara

Fangfei : Terima kasih, Hyung-seung. Anda tahu benar situasi yang terjadi di Korea Utara, saya ingin bertanya dulu tentang situasi epidemi COVID-19 di Korea Utara. Minggu lalu untuk pertama kalinya Korea Utara mengumumkan mengenai jumlah epidemi yang terjadi di sana. Sejauh ini, jumlah kasus demam telah mencapai lebih dari 1,7 juta, tetapi pihak berwenang mengatakan bahwa lebih dari 1 juta orang telah pulih. Menurut Anda bagaimana situasi sebenarnya di sana ?

HSL : Epidemi COVID-19 telah menyebar selama 2 tahun di sana, tetapi Korea Utara belum mengumumkan jumlah kasusnya. Sekarang mereka tiba-tiba mengumumkan, karena berkepentingan dengan penutupan perbatasan yang lebih ketat, juga ingin menciptakan situasi agar  komunitas internasional menyumbangkan kepada Korea Utara alat tes, dan obat-obatan COVID-19. Tapi saya tidak yakin apakah rezim bersedia menerima vaksin buat Korea Selatan, atau vaksin buatan Amerika Serikat yang disumbangkan oleh pemerintah Amerika Serikat atau Korea Selatan. Mereka lebih memilih bantuan dari komunitas internasional di luar Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Fangfei : Menarik. Banyak orang mengatakan bahwa kondisi medis Korea Utara jelek. Bagaimana menurut Anda apakah kondisinya akan semakin buruk ?

HSL : Saya pikir dalam 2 tahun terakhir kondisinya semakin parah. Pihak berwenang baru-baru ini sudah mengumumkan dan mengakuinya. Ada beberapa alasan yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Kim Jong-un berusaha untuk mengungkap situasi dalam negeri Korea Utara agar dia bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dari masyarakat internasional.

Sebagaimana yang saya singgung bahwa semua orang tahu kondisi medis Korea Utara lebih buruk dari sebelumnya. Jadi dia mencoba untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dari masyarakat internasional. Tetapi dia tidak akan menerima bantuan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat, karena jika Korea Selatan dan Amerika Serikat memberikan bantuan medis kepada Korea Utara, itu akan berdampak buruk terhadap rakyat Korea Utara, karena Amerika Serikat dan Korea Selatan sejak dahulu sudah diplotkan sebagai musuh rakyat Korea Utara.

Fangfei : Itulah sebabnya ketika mendengar Biden akan mengunjungi wilayah tersebut (Korea Selatan), pihak badan intelijen AS dan Korea Selatan mengindikasikan bahwa Korea Utara bermaksud untuk melakukan uji coba peluncuran rudal jarak jauh, bahkan nuklir. Tetapi bagaimana menurut Anda apakah hal ini akan terjadi ketika Biden mengunjungi wilayah tersebut ? 

HSL : Saya pribadi berpendapat rezim Korea Utara tidak akan melakukan uji coba senjata militer selama KTT, tetapi mereka bisa melakukan tes usai KTT. Karena mereka ingin mengetahui hasil KTT, jika terdapat pernyataan yang kuat atau keras, atau membuat rezim Kim Jong-un merasa tidak puas dengan hasil KTT, mereka mungkin saja melakukan uji coba yang skopnya diperbesar.

Tetapi uji coba peledakan nuklir mungkin tidak terjadi. Sejauh yang saya tahu, Korea Utara telah melakukan tujuan mereka untuk memaksimalkan hulu ledak mereka, sehingga mereka mungkin melakukan tes miniaturisasi, meminimalkan hulu ledak mereka, mungkin beruji coba seperti itu. Di luar itu, mereka akan terus menguji peluncuran peluru kendali balistik antarbenua (ICBM).

Fangfei : Bagaimana penilaian Anda tentang kemampuan dan kinerja nuklir Korea Utara saat ini ?

HSL : Saya pikir kemampuan dan kinerjanya telah mencapai suatu tingkat tertentu, yang berarti bahwa mereka sudah mampu meluncurkan hulu ledak nuklir untuk menyerang Amerika Serikat. Tidak diragukan lagi, Ini menjadi ancaman besar terhadap Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Selain itu, ia juga berpotensi menjadi ancaman bagi Tiongkok, mengingat mereka telah berhasil mengembangkan teknologi rudal jarak menengah. Jadi, jika Kim Jong-un tidak puas, atau suatu hari dia mungkin bertindak gila, dia bisa saja meluncurkan rudal ke Beijing.

Fangfei : Jadi menurut Anda epidemi COVID-19 di Korea Utara tidak akan mempengaruhi otoritas untuk melakukan uji coba senjata militer mereka.

HSL : Banyak ahli percaya bahwa Korea Utara tidak akan melakukan uji coba senjata militer apapun karena COVID-19 sedang mewabah. Namun saya yang dibesarkan di Korea Utara dan tinggal di sana selama sekitar 30 tahun tahu bahwa Korea Utara tidak pernah mengubah rencana militernya karena urusan dalam negeri. Rencana sudah ditetapkan, dan mengembangkan senjata rudal adalah tugas nomor satu rezim Kim Jong-un, jadi tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya COVID-19. Saya pikir rezim Kim Jong-un akan tetap melakukan uji coba senjata militer.

Fangfei : Baiklah. Jadi sekarang setelah Korea Selatan memiliki presiden baru, dapatkah Anda ceritakan apa perbedaan antara presiden baru ini dengan presiden sebelumnya, apa saja pengaruhnya, atau seperti apa perubahan yang akan dibawanya kepada Korea Selatan, dan bagaimana ia akan menangani isu Korea Utara ?

Korea Utara tidak berniat denuklirisasi, tujuan akhir : mendominasi Semenanjung Korea

HSL : Benar. Presiden baru Korea Selatan berbeda dengan sebelumnya. Presiden sebelumnya beraliran sangat kiri, condong ke komunis Tiongkok dan Korea Utara, termasuk semua ajudannya dan orang-orang di sekitarnya. jadi kebijakan mereka adalah mencoba menjauhkan diri dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat, dan bergerak lebih dekat dengan negara-negara komunis. Tapi pidato pelantikan presiden baru menekankan kebebasan, sampai 35 kali ia menyebutkan istilah kebebasan. Itu adalah sinyal positif yang kami tangkap, bahwa dia menghargai kebebasan lebih dari apa pun. Jadi presiden baru akan memberikan pengaruh yang berbeda, dan akan menerapkan strategi yang berbeda dalam menghadapi Tiongkok dan Korea Utara.

Fangfei : Jika demikian, bagaimana menurut Anda presiden baru ini akan menangani ancaman nuklir Korea Utara ?

HSL : Sejujurnya, tidak akan ada solusi yang jelas untuk menghilangkan ancaman nuklir Korea Utara kecuali kita mengubah rezim Korea Utara dan perilaku mereka yang berkuasa. Sebagaimana yang kita lihat sebelumnya, pemerintah Korea Selatan telah mencoba menerapkan “sunshine policy”, berusaha memberikan banyak bantuan dan dana, dan mencoba membawa mereka ke meja perundingan, namun semuanya gagal karena Korea Utara memang tidak berniat denuklirisasi.

Oleh karena itu, Korea Utara akan terus mengembangkan senjata nuklir, terlepas dari apakah mereka menerima bantuan atau tidak. Apakah sanksi internasional dicabut, atau apakah Korea Selatan mengakui kerja sama dengan mereka untuk reunifikasi.

HSL : Tetapi poin yang ingin saya tekankan adalah bahwa rezim Korea Utara tidak mengubah kebijakannya selama tujuh dekade, dan tujuan akhir mereka adalah agar rezim Kim Jong-un menguasai seluruh Semenanjung Korea. Jadi mereka tidak pernah mengubah kebijakan, mereka akan terus melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga tidak mudah bagi setiap presiden Korea Selatan untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.

Namun presiden baru bisa memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat dan meningkatkan fungsi sanksi terhadap Tiongkok dan Korea Utara, sehingga rezim Korea Utara tidak bisa mendapatkan lebih banyak dana untuk mengembangkan senjata nuklir, dan secara bertahap melemahkan kemampuannya dalam mengembangkan senjata nuklirnya.

Kita wajib memberikan lebih banyak informasi kepada warga dan elit tentang ancaman senjata nuklir terhadap masyarakat. Bahwasanya senjata nuklir bukan untuk memperkuat pertahanan Korea Utara, tetapi justru menjadi ancaman bagi masyarakat. Karena Korea Utara tidak dapat bertahan jika meletus perang nuklir. Lebih baik Korea Utara tidak memiliki senjata nuklir karena itu lebih baik bagi rakyat Korea Utara, kecuali terhadap dia yang mengejar senjata nuklir – rezim Kim Jong-un.

Perang Rusia – Ukraina memotivasi Korea Utara untuk mengintensifkan pengembangan senjata nuklir

Fangfei : Baiklah. saya pikir Anda telah menyentuh pada masalah inti dan sangat sulit untuk dipecahkan. Di luar itu, saya kira perang Rusia – Ukraina mungkin telah memotivasi Korea Utara untuk mengintensifkan pengembangan senjata nuklir. Bagaimana menurut Anda ?

HSL : Benar. saya telah berbincang-bincang dengan beberapa teman yang dalam internal mereka pernah mendiskusikan : Tampaknya Ukraina menjadi lemah setelah ia meninggalkan pengembangan senjata nuklir, sehingga Rusia berani menginvasi Ukraina. Tetapi pejabat Korea Utara tidak dapat mengkritik Rusia, mereka mendukung perang Rusia, menyebutnya sebagai perang demi keadilan. Tetapi Korea Utara percaya bahwa Ukraina menghadapi petaka karena mereka menghentikan program pengembangan senjata nuklir. Jadi secara internal mereka mencoba membuat orang percaya bahwa negara baru kuat jika memiliki senjata nuklir.

Fangfei : Saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa Semenanjung Korea sekarang menjadi daerah paling tegang geopolitiknya, kedua setelah Rusia dan Ukraina. Bagaimana menurut Anda ? Juga, bagaimana pendapat Anda tentang dampak perang Rusia – Ukraina terhadap Semenanjung Korea ?

HSL : Dampaknya secara langsung tidak begitu serius, tetapi perang itu akan berdampak pada banyak hal lainnya. Perang Rusia-Ukraina tidak secara langsung mempengaruhi politik dan situasi, tetapi situasi di Semenanjung Korea mirip dengan Rusia dan Ukraina. Korea Utara mungkin melihat Korea Utara sebagai Ukraina dan melihat Rusia sebagai Amerika Serikat. Jadi mereka berargumen : “Kita tidak bisa melucuti senjata. Begitu kita menghentikan pengembangan senjata nuklir, maka Amerika Serikat dapat menyerang Korea Utara”.

Tapi yang saya pikirkan adalah bahwa Korea Utara tidak akan bertindak bodoh terhadap Korea Selatan karena situasi di Ukraina benar-benar berbeda, Ukraina tidak memiliki pangkalan militer AS, tetapi Korea Selatan memiliki pangkalan militer AS. Jadi begitu Korea Utara berperang nuklir melawan Korea Selatan, itu berarti mereka berperang melawan Amerika Serikat. Jadi situasinya benar-benar berbeda. Tetapi mereka mungkin berpikir bahwa jika Tiongkok menggunakan kekuatan senjata untuk menaklukkan Taiwan, mereka akan mempertimbangkan untuk berperang. Dikarenakan, mereka percaya bahwa AS akan tidak mampu untuk bercampur tangan terhadap dua atau tiga perang yang berlangsung bersamaan.

Korea Utara sudah mengantongi rencana penyerangan 3 hari dan 7 hari ke Korea Selatan bila Tiongkok menginvasi Taiwan

Fangfei : Ini sebenarnya topik lain yang sangat menarik. Izinkan saya bertanya terlebih duhulu soal benarkah Anda pernah menyinggung soal Korea Utara mengantongi rencana 3 hari dan 7 hari penyerangan ke Korea Selatan ? Tadi Anda menyebutkan bahwa tujuan akhir Korea Utara adalah agar Kim Jong-un mendominasi kekuasaan di Semenanjung Korea. Dapatkah Anda menjelaskan kepada kita tentang program 3 hari dan 7 hari itu ?

HSL : Saya bukan ahli militer, tapi saya pernah bertugas di kemiliteran Korea Utara. Beberapa jenderal Korea Utara pernah bercerita mengenai hal ini. Teman saya dan teman ayah saya juga pernah menyinggung soal topik tersebut. Saya tidak tahu bagaimana mereka merancang penyerangan 3 hari dan 7 hari itu, tetapi sebagian besar dari rencana mereka itu tetap sama. Sejak mereka meningkatkan kemampuan jaringan mereka, ada sedikit perubahan yang mereka lakukan.

Sebelum berperang, mereka ingin melancarkan serangan siber ke Korea Selatan, mereka ingin melalui serangan siber untuk melumpuhkan seluruh infrastruktur Korea Selatan, lalu memotong jalur transportasi, mereka ingin mengacaukan sistem perbankan, sistem energi listrik, media sosial … seluruh infrastruktur untuk menimbulkan kekacauan besar di Korea Selatan.

Kemudian mereka akan sengaja menyebarkan informasi palsu dan tidak benar untuk membingungkan dan meresahkan warga sipil. Setelah itu mereka ingin melancarkan serangan artileri ke daerah di dekat Ibu kota Seoul, mereka mungkin mengancam pemerintah Korea Selatan dengan senjata nuklir untuk mendesak penyerahan kekuasaan jika ingin menghindari perang nuklir. Ini adalah rencana invasi yang 3 hari. Mereka ingin segera mengakhiri perang dengan membuat Korea Selatan menyerah, dan jika pemerintah Korea Selatan menyerah, itu akan menjadi rencana 3 hari.

Jika belum mau menyerah, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk menambah waktu 4 hari untuk merealisasikan pendudukan Korea Selatan yang sebenarnya. Pokoknya mereka sudah yakin pasukan Korea Utara dapat menduduki seluruh Semenanjung Korea dalam waktu 7 hari.

Fangfei : Saya mengerti. Anda baru saja mengatakan bahwa jika komunis Tiongkok menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan, Korea Utara akan melihatnya sebagai kesempatan untuk menggunakan kekuatan militernya untuk menyerang Korea Selatan.

HSL : Benar. Alasan saya mengatakan begitu adalah, bahwa jika Tiongkok menyerang Taiwan, militer AS mungkin akan dilibatkan. AS memiliki pasukan yang ditempatkan di Jepang dan Korea Selatan. Korea Utara mengharapkan pasukan AS di Korea Selatan dikerahkan untuk bercampur tangan dalam masalah Taiwan, sehingga Korea Utara bisa memanfaatkan peluang untuk menyerang Selatan, Tiongkok dan Partai Buruh Korea Utara dapat mengintensifkan bekerja sama dalam ini.

Korea Selatan pro-AS untuk anti-komunisme, menghendaki perubahan rezim Korea Utara 

Fangfei : Kita tahu bahwa presiden baru Korea Selatan secara terbuka menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat adalah inti dari kebijakan luar negeri Korea Selatan. Setelah itu, Partai Komunis Tiongkok mengirim wakil ketuanya Wang Qishan untuk menghadiri upacara pelantikan presiden baru. Saya pikir Tiongkok mulai khawatir lagi soal perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Jadi bagaimana Anda melihat persaingan politik antara Korea Selatan, Korea Utara dan Tiongkok, apakah akan terjadi perubahan ? Apakah komunis Tiongkok berusaha meninggalkan kesan yang baik kepada Korea Selatan lewat mengurangi dukungannya kepada Korea Utara ?

HSL : Saya pikir Partai Komunis Tiongkok mengirim Wang Qishan untuk memimpin delegasinya menghadiri upacara pelantikan presiden baru Korea Selatan itu memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah untuk memperingatkan Korea Selatan agar tidak berlawanan dengan Tiongkok. Pengartian yang lain adalah bahwa Tiongkok mungkin menganggap Yoon Seok-youl mungkin bisa bersekutu dengan Tiongkok, sehingga mereka mengirim Wang Qishan (Fangfei : untuk menguji). Benar !

Saya telah berbicara dengan beberapa orang elit dalam pemerintahan baru ini, mereka telah menetapkan kebijakan luar negeri yang keras. Secara pribadi, mereka percaya bahwa denuklirisasi sulit terealisasi kecuali terjadi perubahan rezim penguasa Korea Utara, dengan demikian juga masyarakat Korea Utara dapat berubah.

Tapi mereka tidak akan menyebarkan informasi yang salah untuk menyesatkan masyarakat, oleh karena itu mereka tidak mengumumkan kebijakan seragam.

Mereka ingin dengan sekuat tenaga untuk mempromosikan kebijakan Korea Selatan terhadap Tiongkok. Mereka memantau hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mereka percaya bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab untuk mengendalikan dan menekan provokasi komunis Tiongkok. 

Pemerintah Korea Selatan saat ini akan berdiri di pihak Amerika Serikat, yang berbeda dengan pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya. Pemerintah baru tidak akan lagi mau didikte Tiongkok.

Fangfei : Jadi, saya pikir pemerintah Korea Selatan yang baru ingin melihat apa selanjutkan yang akan dilakukan AS untuk kemudian diselaraskan dengan kebijakannya. Ini terkait dengan perjalanan Asia Biden kali ini. Menurut Anda apa saja tujuan yang dicapai Biden melalui kunjungannya dan apa pula pengaruhnya ?

HSL : Saya pikir kunjungan Biden sangat penting bagi rakyat Korea Selatan. Karena selama lima tahun terakhir, warga Korea Selatan merasa telah kehilangan kebebasan dan kehilangan kepercayaan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Korea Selatan yakin dapat menggunakan momentum ini untuk memulihkan demokrasi dan kebebasan, serta memperkuat aliansinya dengan AS. Jadi saya pikir perjalanan ini adalah perjalanan yang baik untuk mengkonsolidasikan kembali aliansi kuat antara AS dengan Korea Selatan.

Korea Selatan ingin bergabung dalam Dialog Keamanan Kuadrilateral, tidak berteman dengan negara komunis

Fangfei : Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan ingin bergabung dengan Dialog Keamanan Kuadrilateral (Quad Security Dialogue. QSD), aliansi strategis antara Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Menurut Anda apa alasannya ? Apakah itu mungkin terjadi ?

HSL : Terdapat pemikiran bahwa pada akhirnya mereka tidak menghendaki lagi untuk berteman dengan komunisme dan sosialisme, karena baik Partai Kebebasan Korea maupun kaum konservatif di Korea Selatan tahu bahwa komunisme telah menghancurkan negara itu sebelum dan selama Perang Korea berlangsung. Jadi mereka percaya bahwa Semenanjung Korea tidak bisa memilih komunisme, totalitarianisme atau otoritarianisme.

Mereka ingin berdiri dengan masyarakat bebas dan dunia bebas, bukan dengan otoritarianisme dan komunisme. Meskipun pemerintahan baru tidak secara terbuka menentang Tiongkok, kebijakan mereka jelas, tidak akan berjalan terlalu dekat dengan Tiongkok, tetapi membangun hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan dunia Barat.

Fangfei : Apakah hal itu bisa dicapai ? Apakah Korea Selatan dapat bergabung dengan Dialog Keamanan Kuadrilateral ? Apakah Dialog Keamanan Kuadrilateral mau diperluas ?

HSL : Saya pikir mereka bisa melakukannya. Ini bisa memberi tekanan kepada Tiongkok. Jika Korea Selatan menjadi sekutu dekat Amerika Serikat dan mengambil tindakan berani, Tiongkok pada gilirannya akan menenangkan pemerintah Korea Selatan. Tapi jika Korea Selatan berjalan dekat dengan Tiongkok, Tiongkok maunya memaksa Korea Selatan untuk mematuhinya, karena Korea Selatan masih menganut demokrasi liberal.

Tiongkok ingin mengubah Korea Selatan agar seperti dirinya, sistem satu partai, dan menjadikan mereka berdua sebagai negara totaliter. Namun pada akhirnya tidak berhasil, karena rakyat Korea Selatan memilih pemerintahan baru sebagai perlawanan terhadap sistem satu partai.

Fangfei : Ya, benar. Hasil pemilu mencerminkan pilihan rakyat. Tetapi pada saat yang sama, presiden baru hanya memenangkan pemilihan dengan suara yang kurang dari 1%. Apakah ini berarti ada perbedaan pendapat di antara rakyat Korea Selatan ?

HSL : Suasana politik sangat tegang, dan memang ada perbedaan pendapat di antara warga masyarakat sipil. Namun, mereka tidak simpati terhadap Tiongkok. Seperti yang Anda ketahui, beberapa jajak pendapat yang telah dilakukan di Korea Selatan menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang Korea Selatan tidak menyukai komunis Tiongkok dan perbuatannya yang telah dilakukan terhadap Korea Selatan. Sikap ini yang berbeda dengan politik dalam negeri Korea Selatan.

Korea Selatan terdesak untuk menentukan sikap keperihakan dalam hubungan AS – Tiongkok yang semakin memburuk

Fangfei : Baik. Jika demikian situasinya, bagaimana menurut Anda presiden baru harus menyeimbangkan hubungannya dengan Tiongkok dan dengan Amerika Serikat ? Bagaimanapun, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Korea Selatan. Jika presiden baru Korea Selatan terlalu pro-AS, lalu misalkan saja mengizinkan AS menempatkan sistem anti-rudal THAAD yang baru, apakah itu tidak akan menyulut kemarahan Tiongkok ? Bagaimana jika Tiongkok menekan pemerintah Korea Selatan ?

HSL : Tiongkok mungkin saja melakukan penekanan. Tetapi hal itu juga juga berbahaya bagi Tiongkok sendiri, karena antipati masyarakat sipil terhadap Tiongkok sudah sangat kuat. Jadi jika Tiongkok terus menekan pemerintah Korea Selatan, maka orang Korea Selatan tidak akan mempercayai Tiongkok sama sekali. 

Sejauh yang saya tahu, pemerintah baru sedang berencana untuk mengurangi ketergantungan ekonominya kepada Tiongkok. Mereka mendesak perusahaan Korea Selatan untuk mengurangi bisnisnya dengan Tiongkok. Jadi saya pikir mereka ingin lebih mendiversifikasi ekonomi Korea Selatan. Saya pikir itu merupakan cara pemerintah Korea Selatan dalam usaha mengurangi ancaman dari Tiongkok.

Fangfei : Kita tahu bahwa hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terus memburuk. Saya berpendapat bahwa banyak orang berpikir bahwa kunjungan Biden ke Asia kali ini  juga merupakan bagian dari strategi Indo-Pasifik pemerintahan Biden melawan Tiongkok. Menurut Anda apakah Korea Selatan mampu memainkan peran yang lebih penting dalam strategi Indo-Pasifik pemerintahan Biden?

HSL : Saya tidak berharap Korea Selatan sekarang memainkan peran yang lebih besar, tetapi itu akan terjadi di masa depan.

Fangfei : Tetapi jika hubungan AS – Tiongkok terus memburuk, apakah Korea Selatan terdesak untuk menentukan sikap keperpihakannya ?

HSL : Saya pikir Korea Selatan harus menentukan sikap keperihakannya, karena pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya tidak bersedia menentukan sikap ini, bahkan mengatakan bahwa Korea Selatan tidak boleh dipaksa untuk bersikap, karena Korea Selatan ingin bermitra baik dengan semua pihak. Tapi pernyataan ini tidak masuk akal. Korea Selatan telah lama bersekutu dengan Amerika Serikat. Yang membuat Korea Selatan kuat bukan cuma ekonomi tetapi keamanan nasional dan sikap politik juga memainkan peran penting. Selain itu, kebebasan sangat penting bagi rakyat Korea Selatan, sedangkan kita semua tahu bahwa komunis Tiongkok tidak memberikan kebebasan. Tentu saja tanpa kebebasan, bagaimana kemakmuran bisa dicapai.

Keharmonisan hubungan Kim Jong-un dengan Xi Jinping menurun, ancaman utama Korea Selatan : totalitarianisme dan kediktatoran

Fangfei : Baik. Bagaimana menurut Anda apakah Tiongkok masih secara diam-diam memberikan dukungan ekonomi atau militer kepada Korea Utara ?

HSL : Hubungan Korea Utara dengan Tiongkok sekarang tidak seharmonis dulu, karena bukan rahasia lagi bahkan dalam negeri Korea Utara pun tahu bahwa hubungan Kim Jong-un dengan Xi Jinping sedang memburuk. Meskipun Xi Jinping membenci Kim Jong-un, tetapi dia telah belajar banyak darinya. Dia memblokir 25 juta orang penduduk Shanghai, Xi juga memblokir Beijing. Kita tahu bahwa Kim Jong-un menutup perbatasan selama 2 tahun. Saya pikir itu berkat Xi belajar dari Kim.

Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa inti masalahnya bukan di Xi Jinping, tetapi di PKT. PKT telah mendukung rezim Korea Utara selama lebih dari tujuh dekade sejak sebelum Perang Korea. Sampai hari ini, mereka masih mendukung Korea Utara secara ekonomi, politik dan budaya. Mereka menutup mata terhadap penyelundupan dan diam-diam mengizinkan perusahaan swasta untuk berdagang secara pribadi dengan perusahaan milik negara Korea Utara, membiarkan dana mengalir ke dalam pundi rezim Korea Utara. Dan, PKT masih mengizinkan pekerja Korea Utara yang jumlahnya mencapai lebih dari 50.000 orang untuk bekerja di daratan Tiongkok. Mereka dapat menghasilkan jutaan dolar setiap tahunnya bagi rezim.

Fangfei : Hyun-seung, Anda adalah seorang direktur KPAC. Menurut Anda apa saja ancaman terbesar bagi Korea Selatan dan Semenanjung Korea, dan dari mana ancaman itu bermula ?

HSL : Pendapat pribadi saya adalah bahwa ancaman itu tidak datang dari ideologi tetapi datang dari orang. Misalnya, Kim Jong-un berkeinginan untuk menduduki dan menguasai Semenanjung Korea untuk waktu yang lama. Adapun ancaman yang datang dari Tiongkok, yaitu Xi Jinping yang ingin memerintah untuk waktu yang lama. Yang lain ada Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga ingin mempertahankan kekuasaan.

Jadi saya pikir kuncinya adalah totalitarianisme dan kediktatoran, orang-orang ini ingin mempertahankan kekuasaan absolut untuk waktu yang lama. Ini merupakan ancaman terbesar bagi Korea Selatan karena ketiga negara ini bertetangga dengan Korea Selatan. Tentu saja kita juga berbicara tentang komunisme dan sosialisme, itu bisa menjadi ancaman sekunder, tetapi ancaman utamanya adalah bahwa para diktator ini mencoba untuk terus mengendalikan rakyat, berambisi mengendalikan semenanjung.

Fangfei : Bagaimana menurut Anda apakah masyarakat Korea Selatan mengetahui situasi ini ? Apakah masih perlu meningkatkan kesadaran masyarakat Korea Selatan tentang ancaman ini ?

HSL : Sangat disayangkan bahwa rakyat Korea Selatan kurang memiliki pemahaman politik tersebut, tetapi memang sudah semakin banyak orang mulai menyadari bahwa komunis Tiongkok, Kim Jong-un dan Putin merupakan ancaman bagi Korea Selatan. Para penguasa yang merampas kebebasan inilah ancaman utama bagi Korea Selatan.

Fangfei : Bagian dari pekerjaan Anda adalah melawan ancaman ini, bukan ? Tolong Anda ceritakan tentang pekerjaan Anda dan upaya dari teman-teman Anda yang lain di bidang ini ?

Memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat internasional untuk melawan penetrasi komunisme

HSL : Baik. Konferensi Aksi Politik Konservatif Korea Selatan (KPAC) dan kelompok konservatif lainnya memiliki saluran media, yaitu ‘One Korea Network’. Apa yang kami lakukan adalah memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat internasional, sehingga menyulitkan ideologi komunis, sosialis dan otoriter untuk melakukan penetrasi ke masyarakat bebas. Karena konten propaganda komunis sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dapat menembus ke kalangan masyarakat bebas yang belum pernah terkena hal-hal ini sebelumnya.

Dan seperti saya, yang pernah mengalami secara langsung tentang komunisme, pernah tinggal dan hidup di lingkungan komunis dan sosialis, kami ingin berbagi pengalaman dengan semua orang, berbagi lebih banyak informasi, membuat orang mengerti bahwa komunisme dan sosialisme bukanlah pilihan opsional. Setiap hari kami mengirim pesan kepada orang-orang, mengadakan kegiatan, dan mendidik masyarakat. Sedangkan di Amerika Serikat juga terdapat banyak penganut komunisme yang mempengaruhi politisi Amerika dan berusaha mencapai apa yang disebut perdamaian di Semenanjung Korea melalui konstitusi. Tapi itu bukan kedamaian sejati. Karena mereka hanya ingin mencapai kompromi dengan rezim Kim dan PKT, mereka mendorong untuk menghentikan latihan militer, mencabut pembatasan perjalanan di Tiongkok, memberi banyak uang kepada Korea Utara, dll. Semua itu hanya bertujuan untuk menenangkan Tiongkok dan Korea Utara, jadi ini bukan perdamaian sejati.

Saya juga ingin mengutip kalimat dalam pidato pelantikan presiden baru. Presiden dengan jelas menyebutkan bahwa hanya demokrasi liberal yang dapat menciptakan perdamaian yang dapat berlangsung lama, dan hanya perdamaian yang dapat menjamin kebebasan kita. Komunitas internasional yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia harus bersatu untuk menjamin perdamaian. Presiden juga menekankan bahwa perdamaian tidak hanya menghindari perang. Ia akan mengarah pada kemakmuran dan kejayaan.

Fangfei : Setuju. Jadi perdamaian perlu dicapai melalui kekuatan, bukan melalui penyerahan.

HSL : Betul sekali.

Fangfei : Baiklah, Hyun Seung, terima kasih banyak telah berbagi wawasan Anda dengan kami. Saya pikir pekerjaan yang Anda lakukan sangat penting. Kita harus melakukan lebih banyak pekerjaan seperti itu. Jadi semoga saja Anda dan teman-teman terus bersemangat. Sekali lagi berterima kasih banyak telah berbicara dengan kami hari ini.

HSL : Ini adalah kehormatan saya. Terima kasih atas undangan yang Anda berikan.

Fangfei : Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton acara ‘Wawancara Fangfei’, sampai berjumpa di lain kesempatan. (sin)

Aksi Protes Meletus di Universitas Tianjin, Mahasiswa Berteriak “Hancurkan Birokrasi”

0

Beberapa waktu lalu, gelombang protes pecah di universitas-universitas Tiongkok. Menyusul demonstrasi mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi dan universitas di Beijing, mahasiswa di Tianjin juga melakukan protes secara kolektif pada (26/5) malam, meneriakkan slogan “Turunkan formalisme! Hancurkan birokrasi”

Meng Xinqi/Yi Ru/Wang Mingyu

Mahasiswa Universitas Tianjin: “Turunkan formalisme! Hancurkan birokrasi!”

Aksi demonstrasi besar-besaran meletus di Universitas Tianjin pada (26/5) malam, di mana para mahasiswa berkumpul untuk memprotes tindakan penutupan tersebut.

Mahasiswa Universitas Tianjin menegaskan : “tujuan mahasiswa adalah bahwa semua orang menunggu di sini berharap para pemimpin sekolah dan kami semua untuk memecahkan masalah ini bersama-sama. ?”

Mahasiswa Universitas Tianjin berteriak : “Ya!” “Panggil pemimpin sekolah!”

Para mahasiswa menjelaskan secara rinci perlakuan tidak adil setelah sekolah ditutup. Termasuk biaya tinggi di kampus, otoritas kampus menggunakan ujian akhir offline untuk mencegah mahasiswa kembali ke kota asal mereka, manajemen pencegahan epidemi kampus yang kacau, staf dan anggota keluarga mereka masuk dan meninggalkan kampus sesuka hati. Bahkan, kampus yang sangat birokratis dan pemimpin kampus tidak pernah mendengarkan pendapat mahasiswa dan tidak memberikan umpan balik atas tuntutan mahasiswa.

Para mahasiswa sepakat untuk terus berkumpul dan memprotes di alun-alun di sisi timur Perpustakaan Zhengdong pada Kamis (26/5) pukul 20.00.

Mereka juga mengajukan lima tuntutan: 1. Memperjelas metode dan waktu ujian akhir; 2. Menanggapi kelas online dan kebijakan ujian saat ini; 3. Memperjelas waktu liburan dan waktu kembali; 4. Menyelesaikan masalah praktis, seperti masalah kompresi ujian minggu, 5. Tidak ada akuntabilitas, tidak ada wawancara.

Dong Guangping, mantan filantropis daratan Tiongkok mengatakan “Kebijakan pencegahan epidemi ini telah ditentang oleh orang-orang di seluruh negeri. Sekarang mahasiswa menghadapi ujian kelulusan, mereka dikurung di kampus dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Ini adalah apa yang paling dibenci dan mengganggu mahasiswa, terutama kebebasan berpikir dan kesadaran mahasiswa secara keseluruhan sangat kuat, yang mereka butuhkan adalah kebebasan, dan yang mereka butuhkan adalah prospek pengembangan di masa depan.”

Sejak merebaknya epidemi di Tianjin pada awal Januari, banyak universitas lokal berada di bawah manajemen tertutup. Akibatnya, mahasiswa tidak diizinkan meninggalkan kampus. Setelah liburan musim dingin, kampus terus ditutup hingga sekarang.

Mr Wang, seorang warga Tianjin mengatakan “Tentu saja ia dapat membayangkan bahwa mungkin ada masalah di sana, tetapi tidak berani mengatakannya, karena tidak memiliki suasana di mana mereka dapat berekspresi dengan bebas. Jika ia mengatakan satu hal yang ia pikir tidak masalah, ia mungkin  akan didakwa dengan kejahatan membuat pertengkaran dan memprovokasi masalah, atau menyebarkan desas-desus atau sesuatu yang melanggar hukum negara, orang akan ditangkap.”

Universitas Nankai, dekat Universitas Tianjin, para mahasiswa juga melakukan berbagai protes di kampus.

Foto-foto yang diposting di Internet menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa menggantung slogan-slogan besar di gedung-gedung kampus, mengejek “isolasi diri dari masyarakat” Universitas Nankai; beberapa mahasiswa menyemprotkan tulisan “Saya ingin menjadi mahasiswa bebas” di dinding kampus; Slogan himbauan ke sekolah.

Dong Guangping menuturkan, “Karena pembersihan dinamis dari blokade pencegahan epidemi, memiliki dampak besar pada  mahasiswa, orang-orang merasa sudah muak, ini jelas formalisme, birokrasi dan omong kosong.  Tidak ada sains, orang-orang memprotes adalah hal yang sangat normal.”

Kebijakan nol kasus juga telah memicu perlawanan dari banyak mahasiswa di Beijing.

Sejak Mei, banyak perguruan tinggi dan universitas termasuk Universitas Peking, Universitas Normal Beijing, dan Universitas Ilmu Politik dan Hukum Beijing berturut-turut meletus dalam demonstrasi mahasiswa untuk memprotes tindakan penutupan.

Dong Guangping mengatakan tentu saja Komunis Tiongkok takut. Setiap tahun sekitar tanggal 4 Juni, adalah saat partai Komunis Tiongkok paling takut . partai Komunis Tiongkok takut mahasiswa akan memberontak. Sama seperti 8964, mahasiswa adalah orang – orang yang paling bebas berpikir. Mereka yang paling memberontak, jadi partai Komunis Tiongkok takut akan kembalinya gerakan mahasiswa seperti ini terhadap partai Komunis Tiongkok.”

Saat ini, karena memanasnya epidemi di Beijing, tetangga Tianjin mulai meningkatkan kontrol pada 25 mei. Pihak berwenang mengumumkan bahwa Distrik Heping di pusat kota “ditutup” dan menerapkan “manajemen statis global” selama tiga hari.

Mr Li, seorang warga Tianjin mengeluh dengan berkata,  sulit untuk mengatakan, ia tidak tahu epidemi mana yang digunakan untuk epidemi ini,  hanya semacam ambiguitas, apakah ini epidemi, apakah didasarkan pada fakta, epidemi, atau undang-undang pencegahan epidemi, tidak ada yang seperti itu. Tidak hanya area berisiko, dan area sekitarnya juga disegel dengan kabel besi dan pelat besi, dan beberapa ditutupi dengan kawat berduri. Sama sekali tidak bisa keluar, ia membutuhkan bantuan, tetapi siapa yang akan membantunya, bagaimana mereka bisa membantu dirinya?”

Pihak berwenang juga mengharuskan mulai malam 27 Mei, semua penduduk Tianjin harus pergi ke lokasi yang ditentukan untuk pengujian asam nukleat. Sampai hasil tes keluar, dan “tetap tinggal di tempatnya”.

Li, seorang warga Tianjin, mengatakan kepada NTD bahwa pemerintah memaksa orang untuk melakukan tes asam nukleat setiap hari, dan semua orang sudah muak. (hui)

Empat Strategi Indo Pasifik Biden Guna Menekan Tiongkok

Voices of Influence – Epochtimes.com

Apakah hal ini benar atau salah ucap ? Tiongkok membuat situasi menjadi keruh dengan mengedepankan prinsip satu Tiongkok, yang langsung mendapat “tamparan” dari Amerika Serikat.

Kali ini di program ‘Voices of Influence’ Tamu hari ini adalah orang media veteran Fang Wei dan kolumnis Epoch Times Wang He.

Sejak 20 Mei, Joe Biden melakukan perjalanan Asia pertamanya sebagai presiden AS. Dan, salah satu langkah besarnya yang dicapai adalah meluncurkan Kerangka Ekonomi Asia Pasifik (IPEF) pada 23 Mei di Tokyo, Jepang.

Selain AS, ada 12 negara yang ikut bergabung, termasuk Australia, Brunei, Filipina, India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Dalam pengumuman yang diberikan oleh Gedung Putih disebutkan bahwa kemitraan akan menciptakan ekonomi yang saling terhubung, tangguh, bersih dan adil di antara anggota IPEF.

Pengumuman selain tidak secara langsung menyinggung soal keberadaan Tiongkok, tetapi menyebutkan bahwa model interaksi ekonomi sebelumnya tidak membahas isu-isu seperti rantai pasokan yang rapuh dan korup.

Namun di sisi lain, pemerintah komunis Tiongkok telah menganggap IPEF sebagai ancaman. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa Tiongkok menyambut baik inisiatif yang kondusif untuk memperkuat kerja sama regional, tetapi menentang upaya untuk menciptakan situasi perpecahan dan konfrontasi.

Saat ini, babak baru konfrontasi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik telah menjadi fokus perhatian dunia.

Selain itu, mengapa Taiwan tidak ikut masuk menjadi salah satu anggota inti dari kerangka ekonomi tersebut, dan pernyataan Biden bahwa ia akan menggunakan kekuatan militer untuk melindungi Taiwan juga menjadi topik hangat opini publik.

Dalam kesempatan ini kami menghadirkan 2 orang pengamat untuk memberikan pandangan mereka tentang masalah tersebut.

[IPEF, AS melakukan serangan balik dan membangun kembali pengaruhnya di Asia Timur]

Fuyao : Pertama mari kita mempersilakan Mr. Fang Wei untuk memberikan pandangan tentang apa tujuan AS meluncurkan strategi baru berupa IPEF ini ?

Mr. Fang Wei : Saya pikir kita perlu menghubungkan kerangka ekonomi tersebut dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang diusulkan pemerintahan Obama pada 6 tahun silam. Jadi IPEF ini juga merupakan perpanjangan tangan strategi pemerintahan Obama untuk menyeimbangkan pengaruh AS di Asia pada saat itu, tujuannya adalah untuk menciptakan aliansi ekonomi baru di Asia, dan menyingkirkan pengaruh PKT.

Ketika pembahasannya hampir rampung, Trump yang naik jadi presiden AS mengumumkan penarikan diri AS, karena baik dalam hal kerjasama ekonomi dan pembukaan pasar, TPP dianggap kurang bermanfaat bagi Amerika Serikat.

Setelah AS mundur, 11 negara yang tersisa berpikir untuk tidak membubarkan diri, dan terus mengikatkan diri dalam kesepakatan CPTPP yang berhasil disahkan pada akhir bulan Desember 2018. Namun kesepakatan ini sebenarnya sangat lemah, karena tanpa partisipasi Amerika Serikat, sulit dicapai dalam banyak aspek. Itu pada dasarnya adalah akhir dari masalah ini.

Namun, kesepakatan lain yang dinamakan ‘Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement’ (RCEP) mulai muncul ke permukaan.

RCEP ini dibentuk dalam KTT ASEAN pada akhir tahun 2011. Mereka kemudian menarik masuk selain Tiongkok, juga Korea Selatan dan Jepang, sehingga menjadi perjanjian perdagangan bebas di Asia Timur.

Kesepakatan ini agak mirip dengan negosiasi WTO (World Trade Organization) yang menggunakan putaran negosiasi, sudah berapa putaran, pembicaraan putaran di Doha dan seterusnya. Setelah 31 putaran negosiasi, mereka menghabiskan banyak energi. Setelah 31 putaran negosiasi itu, 15 negara akhirnya secara resmi meluncurkan RCEP pada 1 Januari tahun ini.

Mengapa RCEP ini perlu saya angkat dalam pembicaraan ini, adalah karena tanpa AS, Tiongkok terus-menerus melakukan intervensi pada tahap akhir negosiasi, sampai akhirnya Tiongkok-lah yang mendominasi kerangka kerjasama tersebut.

Ini adalah perjanjian kerjasama yang masih mempertahankan cara kuno. Seluruh idenya pada dasarnya adalah kesepakatan untuk menurunkan hambatan perdagangan, dan untuk saling menjual barang. Tidak melibatkan komponen sistem ekonomi yang lebih sempurna dan sehat, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual.

Karena tidak sepemahaman, India yang ekonominya tidak dapat diremehkan akhirnya juga menarik diri. Dengan demikian efektivitas RCEP menjadi semakin terbatas.

Tetapi, bagi Tiongkok yang menganggap dirinya mampu mendominasi pengaruhnya pada perekonomian di Asia Timur dan mengesampingkan AS adalah suatu prestasi. Ini sebenarnya tindakan balasan terhadap TPP. Entah berapa besarnya upaya yang dihabiskan Tiongkok untuk mencapainya. Tetapi sesungguhnya tanpa Amerika Serikat dan India, secara umum efektivitasnya jadi sangat terbatas.

Nah ! Sekarang kita balik membicarakan soal IPEF. Ini dapat dikatakan sebagai tanggapan ketiga dari pemerintah Biden terhadap TPP dan RCEP. Setara dengan saya meninju anda, anda lalu meninju saya, kemudian saya kembali meninju anda. Pemerintah Biden ingin menampilkan sebuah kerangka ekonomi baru yang menguntungkan Amerika Serikat. Kerangka ekonomi yang dapat melindungi lingkungan tenaga kerja, hak kekayaan intelektual dan aspek lainnya, juga mencakup konsep baru ekonomi digital.

Inilah langkah dengan pemikiran jelas yang ditempuh Biden untuk menghadapi komunis Tiongkok dengan menyatukan semua negara sekutunya. Sekarang ada 12 negara pendiri, bersatu membuat struktur ekonomi yang khusus ditargetkan untuk melawan Tiongkok. 

Ini juga ciri khas dari pemerintahan Biden, karena Biden berbeda dari Trump. Trump tidak suka … Sebut saja melakukan persekongkolan. Dia pikir Amerika Serikat bisa melakukannya sendiri, tapi Biden lebih suka dengan membentuk aliansi dan melibatkan aliansi untuk mencapai keinginan bersama. Bagaimanapun juga menurut pendapat saya, inilah gaya dan karakteristik dari pemerintahan yang berbeda.

Pidato Li Keqiang Ditolak oleh Media PKT dalam Semalam

0

Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, pada konferensi ekonomi yang dihadiri oleh 100.000 pejabat, mengakui bahwa situasi ekonomi Tiongkok buruk dan mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi. Namun demikian, pidato Li Keqiang ditolak oleh media partai dalam semalaman. Xi Jinping telah mengambil lima langkah kuat untuk memastikan pemilihannya kembali

Han Fei

Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang baru-baru ini mengadakan pertemuan ekonomi dengan 100.000 pejabat. Ia dengan blak-blakan menyatakan bahwa situasi ekonomi Tiongkok saat ini serius, dan jika tidak ada tindakan yang diambil, akan ada konsekuensi yang mengerikan.

Kolumnis The Epoch Times Wang He mengatakan: “Krisis ekonomi Tiongkok saat ini terutama disebabkan oleh dampak kebijakan partai Komunis Tiongkok. Keputusan politik yang salah telah menempatkan ekonomi dalam masalah.”

Pidato ini menarik perhatian publik internasional, tetapi partai Komunis Tiongkok “memutuskan segalanya” tentang pidato Li dalam semalaman dan menghapus teks lengkap pidato yang beredar di media sosial.

Pada tengah malam 25 Mei, Economic Daily, surat kabar Partai Pusat, tiba-tiba menerbitkan sebuah artikel “Pandangan Dialektis Menyeluruh tentang Situasi Ekonomi Saat Ini”, sepenuhnya menyangkal pidato Li Keqiang. Keesokan harinya, Kantor Berita Xinhua dan People’s Daily mencetak ulang teks lengkapnya.

Opini publik percaya bahwa Li Keqiang mengungkapkan kebenaran tentang perkembangan ekonomi Tiongkok, dan di depan 100.000 pejabat, ia menyarankan bahwa kebijakan “nol” akan menyeret ekonomi ke bawah, mempermalukan tingkat tertinggi Zhongnanhai.

Kolumnis The Epoch Times Wang He menilai: partai Komunis Tiongkok telah mengatakan bahwa epidemi harus dikendalikan, ekonomi harus stabil, dan pembangunan harus aman. Ini hanya pertarungan.”

Xi Jinping mengabaikan status quo ekonomi Tiongkok dan mendorong “pembersihan dinamis”. Untuk mengamankan pemilihan nya kembali, Xi dituduh mengambil lima langkah.

Pertama, memberi “mantra pengetatan” pada “orang tua politik”. Xi membuat beberapa komentar, menuntut agar pensiunan kader tidak sewenang-wenang membahas kebijakan utama, yang dituduh sebagai peringatan serius bagi faksi Jiang Zemin, “kaisar di belakang layar”.

Kedua, memperkuat penguasaan atas “laras senjata” (militer power). Melalui anti-korupsi dan penggantian  yang berkelanjutan, Xi telah dengan kuat mengendalikan posisi kunci Komisi Militer Pusat, lima cabang militer, lima zona perang, garnisun Beijing, dan Biro Pengawal Pusat di tangan “tentara keluarga Xi. “.

Ketiga, membersihkan sistem politik dan hukum serta mengontrol “pegangan pisau”. Menyusul pembersihan “geng politik Sun Lijun”, Xi terus mengintensifkan pembersihan sistem keamanan publik. Sebelumnya, lebih dari 50 pejabat tingkat departemen dikeluarkan dari sistem keamanan publik.

Keempat, serang ibukota kuat yang berkolusi dengan faksi Jiang dan memotong kekayaan Jiang. Menyusul pembersihan raksasa modal seperti Alibaba dan Didi Chuxing, Perusahaan Fantasia, yang dijalankan oleh keponakan Zeng Qinghong, Zeng Baobao, juga dibersihkan. Pada malam 19 Mei tahun ini, mengumumkan penjualan 51% sahamnya.

Kelima, perkuat kontrol “barel pena”. “Duoweiwang” adalah propaganda utama partai Komunis Tiongkok yang bermarkas di Beijing dan terutama ditujukan untuk pembaca luar negeri. Pada 26 April, Duoweiwang mengumumkan penangguhan operasi.

Untuk memastikan pemilihannya kembali, Xi Jinping  sering menggunakan taktik, tetapi pakar keuangan Taiwan Huang Shicong mengatakan bahwa jika kebijakan “kliring nol” tidak ditinggalkan, akumulasi keluhan publik kemungkinan akan berubah menjadi tekanan politik sebelum pemilihan. Kongres Nasional ke-20 dan berdampak pada rezim partai Komunis Tiongkok. (hui)

KM Ladang Pertiwi 02 Tenggelam di Selat Makassar, 10 Penumpang Ditemukan Selamat

ETIndonesia- Sebanyak 10 orang penumpang KM Ladang Pertiwi 02  ditemukan oleh kapal TB Max 05 dan TB Cipta 2002. Mereka telah berada di  Dermaga Parappa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (28/05/2022) pukul 18.12 wita. Mereka  selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarga korban. 

10 orang ditemukan selamat atas nama Abdullah (35/L), Saharuddin (64/L), Muslimin (49/L), Ahmad Sofi Ramadani (14/L), Irwan (36/L), Fatima (60/P), Nasaranti (30/P), Nurhasanah (38/P) , Sarifa (20/P), Aco Marendeng (32/L). 

“Total korban ditemukan selamat hingga saat ini yaitu 17 orang korban selamat dan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian akan segera di serahkan kepada keluarga korban,” ucap Djunaidi, Kepala Kantor Basarnas Makassar dalam keterangan persnya.

Sebelumnya informasi yang didapat oleh pihak Basarnas bahwa Kapal Motor Ladang Pertiwi 02 yang memuat 42 orang ini dikabarkan tenggelam pada Kamis  (26/05) pukul 13.30 wita, sekitar 10 NM sebelum Pulau Pemantauan di perairan Selat Makassar.

Saat itu KM Ladang Pertiwi 02  berlayar dari Pelabuhan Paotere, Makassar menuju ke Pulau Pemantauan, Pulau Masalima, Pulau Salirian dan Pulau Pamalikan. (asr)

AS Gunakan Kebijakan Visa untuk Hantam PKT Secara Akurat

Wang He

Pada 12 Mei lalu, untuk mencegah penyalahgunaan atas kebijakan visa Amerika Serikat (AS) oleh anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Federal dari Partai Republik yakni Jim Banks mengajukan RUU “Communist Visa Transparency Act of 2022”, yang menuntut agar setiap pemohon visa Amerika untuk melaporkan apakah yang bersangkutan ada hubungannya dengan Partai Komunis Tiongkok (berikut dengan militer, organisasi paramiliter, penegak hukum, keamanan publik atau pasukan keamanan nasional dari partai Komunis Tiongkok. 

Hari berikutnya, Banks juga menyatakan, tidak ada satu pun pejabat pemerintahan Biden maupun pemerintah federal, yang dapat menyebutkan berapa banyak sudah anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berdiam di Amerika, dan hal ini telah menimbulkan risiko keamanan nasional yang tidak bisa diterima.

Jika RUU Banks ini diloloskan, maka akan meningkatkan kekuatan senjata visa AS untuk menghantam PKT ini ke tingkat yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, partai komunis lebih jahat daripada NAZI (Nasional Sosialisme bentukan Hitler), dan “anti-komunis” adalah kebijakan nasional AS selama seratusan tahun. 

Untuk menghadapi ekspansi komunisme dan penetrasi mata-matanya, AS pada 1952 meloloskan “UU Imigrasi dan Kewarganegaraan”, untuk pertama kalinya memberi wewenang mengusir warga asing yang merupakan anggota partai komunis dan anggota parpol rezim diktator, termasuk imigran maupun non- imigran. Namun setelah Perang Dingin berakhir, di era 1990-an AS melonggarkan aturan terkait masuknya anggota partai komunis ke negara tersebut.

Bagi Tiongkok dan AS, pada Februari 1972 Presiden Nixon berkunjung ke Tiongkok, secara bersejarah mengubah kebijakannya terhadap Tiongkok, telah membuka gerbang pertukaran budaya antara Tiongkok dan Amerika. Khususnya pada November 2014, di saat

Obama berkunjung ke Tiongkok, AS dan Tiongkok mengumumkan bersama, kedua negara akan memberikan visa multiple entry 10 tahun bagi wisatawan dan pengusaha kedua negara, serta visa multiple entry 5 tahun bagi pelajar kedua negara. 

Hingga 2019, arus hilir mudik warga AS dan Tiongkok setiap tahunnya mencapai 5 juta orang, rata-rata sebanyak 17.000 orang per hari hilir mudik antara Tiongkok dengan Amerika. Hingga 2021, selama 12 tahun berturut-turut Tiongkok telah menjadi negara sumber pelajar asing terbesar bagi AS (lebih dari 300.000 siswa, atau setara 35%). 

Dan selama 2014-2021 itu pula, kejahatan PKT mulai dari mencuri teknologi dan rahasia dagang AS sampai intervensi dalam Pilpres AS, mulai dari serangan dan ancaman terhadap etnis Tionghoa di AS serta menyeret politisi AS ke dalam kasus kejahatan, penetrasi PKT terhadap Amerika telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah.

Sebenarnya, selama ini PKT selalu berambisi menghegemoni dunia, menjadikan AS sebagai musuh utamanya. Pada permukaan menjalin hubungan baik dengan AS, realitanya membangun kekuatannya, agar dapat menjatuhkan AS. Beberapa tahun terakhir berkat pertumbuhan ekonominya, PKT mulai merasa puas diri dan sombong, sikap mereka terhadap AS pun kian hari kian keras.

Tiga Kebijakan Visa Pemerintah Trump Terhadap Tiongkok

Ancaman dari PKT yang semakin besar itu bukan tidak dirasakan oleh AS. Ditandai dengan Presiden Trump pada 2017 silam, kebijakan AS terhadap Tiongkok kembali disesuaikan. Di antaranya termasuk kebijakan visa. 

Contoh, AS mengetati pemberian visa terhadap para “oknum anti-Amerika dan orang–orang yang bekerja bagi PKT yang menyebut dirinya “anti- Amerika adalah pekerjaan, pergi ke Amerika adalah kehidupan”. 

Surat kabar Hong Kong South China Morning Post pada 22 November 2018 silam pernah memberitakan, Kedubes AS untuk Tiongkok membatalkan sejumlah visa multiple entry 10 tahun bagi akademisi yang meneliti hubungan Tiongkok-Amerika.

Karena PKT memblokir informasi dan merekayasa data, sampai mengakibatkan pandemi melanda seluruh dunia pada 2020 lalu, pemerintah Trump telah mengobarkan perang dingin babak baru terhadap PKT. Kebijakan visa dijadikan senjata, pemerintahan Trump mengeluarkan tiga jurus ampuh penting.

Pertama, pada 2 Februari 2020 Trump mengeluarkan larangan bepergian terhadap Tiongkok, dengan melarang semua warga asing yang bukan WN AS yang pernah ke Tiongkok selama 14 hari terakhir untuk tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Amerika. Setelah itu, permohonan visa AS secara tatap muka di Guangzhou, Shanghai, dan Beijing satu persatu dihapus. 

Waktu itu, tindakan itu menuai tentangan keras, WHO bahkan belum memberlakukan pembatasan perjalanan. Pasca kejadian, terbukti larangan bepergian tersebut adalah benar, hanya saja seharusnya bisa lebih awal, lebih menyeluruh, dan lebih ketat.

Kedua, pada 29 Mei 2020 lalu, situs Gedung Putih mempublikasikan pengumuman presiden terkait “Penangguhan Masuknya Pelajar dan Peneliti Tiongkok dengan Status Non-Imigran”: “Berhubung pemerintah Tiongkok memanfaatkan para pelajarnya untuk ‘mencuri teknologi dan kekayaan intelektual AS’, telah mengancam ‘keamanan dan kepentingan’ Amerika, maka para pelajar dan akademisi asal Tiongkok yang ‘ada kaitannya dengan pihak militer’, pemegang visa F (visa pelajar) dan visa J (visa akademisi) akan dilarang untuk masuk ke wilayah AS, tapi tidak termasuk pelajar pra sarjana. 

Kebijakan ini tak berpengaruh bagi pelajar Tiongkok yang ‘tidak ada kaitannya dengan pihak militer’ untuk studi secara normal di AS.” Pengumuman tersebut telah mulai berlaku sejak 1 Juni 2020 pukul 12.00 EST. 

Pada Desember 2020, Kemendag AS kembali memasukkan 77 entitas yang meliputi 5 sekolah tinggi Tiongkok ke dalam “daftar entitas”. 

Hingga kini, sebanyak 18 sekolah tinggi Tiongkok telah dimasukkan ke dalam “daftar entitas” itu, dan termasuk juga “7 sekolah tinggi pertanahan nasional” semuanya ikut dimasukkan dalam daftar tersebut.

Ketiga, membedakan antara PKT dengan Tiongkok, dan membedakan PKT dengan rakyat Tiongkok.

 Pada 2 Oktober 2020, Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika mengeluarkan pedoman kebijakan, mengulangi kembali penolakan permohonan imigrasi dari anggota partai komunis atau anggota yang terkait partai politik rezim diktator lainnya, melontarkan sinyal keras penegakan hukum. 

Pada 3 Desember 2020, pemerintah Trump mengurangi visa bisnis atau wisata bagi anggota PKT serta seluruh kerabatnya dari multiple entry 10 tahun menjadi hanya single entry 1 bulan saja; lalu pada 4 Desember 2020, lebih lanjut diumumkan pembatasan visa bagi warga Tiongkok yang terlibat dalam “gerakan pengaruh luar negeri” PKT (pembatasan ini berlaku bagi anggota PKT, atau semua orang yang terlibat dalam propaganda atau gerakan pengaruh pada Departemen Front Persatuan. Orang-orang tersebut “menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan, untuk mencuri dan membocorkan rahasia pribadi, melakukan aksi mata-mata, merusak atau sengaja mengintervensi urusan politik dalam negeri Amerika, kebebasan akademis, privasi orang lain atau kegiatan bisnis”).

Sementara itu dalam kenyataannya, visa jelas sangat diperketat. Sebagai contoh, Kemenlu AS pada September 2020 menjelaskan, dalam investigasi oleh FBI menyangkut masalah keamanan nasional, sebanyak ribuan pelajar dan peneliti asal Tiongkok telah dibatalkan visanya. 

Juga antara April hingga September 2020, pelajar Tiongkok yang memperoleh visa pelajar dari Konjen AS hanya sebanyak 808 visa pelajar, atau turun hingga 99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (pada 2019 lebih dari 90.000 visa).

Pemerintah Biden Lanjutkan Pukulan Akurat Terhadap PKT

Pada Januari 2021 terjadi pergantian pemerintahan AS. Pemerintah Biden melakukan penyesuaian atas kebijakan visa pemerintah sebelumnya (pada 8 November 2021, AS membatalkan larangan kunjungan wisatawan internasional yang mencapai 18 bulan lamanya, cukup hanya menunjukkan bukti vaksinasi dan hasil tes negatif COVID-19.  

Setelah itu, layanan visa pada Kedubes AS dan Konjen AS di Guangzhou, Shanghai, dan Shenyang kembali beroperasi secara normal), tetapi tetap melakukan pukulan akurat terhadap PKT. Ada beberapa tindakan yang cukup menonjol.

Pertama, pada 4 Mei 2021, Kedubes AS untuk Tiongkok telah mengaktifkan kembali penanganan visa bagi pelajar Tiongkok. Hanya dalam dua bulan saja, telah diberikan hampir 60.000 visa pelajar bagi pelajar Tiongkok, jumlah visa ini sudah setara dengan 2019. Namun pembatasan visa bagi profesi sensitif seperti iptek, teknik, dan matematika belum dibatalkan. 

Menurut berita surat kabar China Daily, hingga awal Juli 2021, setidaknya sebanyak 500 pelajar telah ditolak permohonannya oleh AS. Dan, pada 8 Juli 2021 Kedubes AS menanggapi, pembatasan visa bagi sebagian pelajar Tiongkok hanya berdampak pada sangat sedikit pelajar, tetapi perlu untuk mencegah PKT memanfaatkan teknologi AS demi mencapai tujuannya sendiri.

Kedua, pada Mei 2021, media massa memberitakan, AS menghentikan sementara pemberian visa tipe B1, B2, B1/B2, F1, F2, J1 dan J2 bagi kader PKT antara lain: Wakil Direktur Badan Imigrasi Nasional (termasuk Exit and Entry Administration) atau pejabat di atas dan setara berikut pasangan dan anak- anaknya yang berusia di bawah 21 tahun; pejabat yang masih aktif di Komisi Pengawas Nasional, Departemen Keamanan Negara, dan Kementerian Keamanan Publik, termasuk juga pasangan dan anak-anaknya yang berusia di bawah 30 tahun.

 Alasan dihentikannya pemberian visa adalah Beijing menolak atau tanpa alasan menunda menerima warga negara, subjek, atau penduduk Tiongkok yang telah menerima Final Order of Removal (berdasarkan Strategic Action Plan To Counter The Threat Posed, PKT menolak menerima 40.000 orang warga Tiongkok yang berdiam melebihi batas waktu atau melanggar aturan visa, dan harus dideportasi).

Ketiga, AS memperbesar ruang lingkup pembatasan visa bagi pejabat PKT. Pada 21 Maret 2022 lalu, Menlu Blinken menyatakan, AS menentang gangguan, ancaman, pengawasan, dan penyanderaan yang dilakukan pejabat Tiongkok di luar negeri terhadap tokoh suku minoritas dan kelompok agama, termasuk terhadap warga AS yang mendukung tokoh luar negeri yang melarikan diri dan tokoh minoritas. 

Semua pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan berkonspirasi atau menindas tokoh agama, suku minoritas, tokoh oposisi, pembela HAM, wartawan, aktivis buruh, penyelenggara masyarakat sipil, dan pengunjuk rasa damai, akan diberlakukan pembatasan ini. 

Pernyataan ini tidak menyebut nama pejabat dan orang yang ikut terlibat, tapi ruang lingkup yang diincarnya, jelas lebih luas daripada pembatasan oleh pemerintahan Trump yang mengincar pejabat Tiongkok  yang terlibat masalah HAM di Hong Kong dan Xinjiang.

Kesimpulan

Dari pemerintah Trump sampai pemerintah Biden, sama-sama menggunakan kebijakan visa untuk menghantam PKT secara akurat. Pukulan akurat, adalah untuk membedakan secara jelas antara PKT dengan Tiongkok, menjaga dan memajukan pertukaran budaya dan persahabatan antar-warga kedua negara, tetapi terhadap PKT berikut para pengikutnya, diberlakukan pembatasan yang dianggap perlu. (sud)

Kenapa Rapat Rahasia Beijing dalam Menangkal Sanksi AS Tidak Bisa Melakukan Apa Pun?

Dr. Xie Tian

Para pejabat tinggi PKT (Partai Komunis Tiongkok) baru-baru ini menggelar rapat terbuka maupun rahasia, bahkan dalam sehari bisa digelar sampai empat kali rapat, topiknya adalah terkait kemerosotan ekonomi dan counter menghadapi sanksi dari Amerika Serikat. 

Tetapi dari rapat terakhir yang berkaitan dengan bagaimana menangkal kemungkinan sanksi finansial dari AS, berita menyebutkan, tidak seorang pun mampu mengajukan usulan penyelesaian serta cara penerapannya. 

Dengan kata lain, dalam menghadapi sanksi dari AS yang mungkin akan segera tiba, Beijing sama sekali tidak berdaya, dan sudah sepenuhnya kehabisan akal.

Di saat yang sama, gerbang negara Tiongkok sepertinya secara perlahan sedang ditutup, tidak lagi terbuka bagi dunia Barat. Setelah empat dasawarsa lebih menerapkan “reformasi keterbukaan”, apakah Beijing akan mengakhirinya begitu saja? 

Selain menutup gerbang negara, politik tegangan tinggi PKT juga secara bertahap tengah membabat habis perusahaan bisnis, perusahaan swasta, dan perusahaan internet hi-tech. 

Kongres AS telah mengeluarkan Axis Act, sasarannya adalah poros kejahatan PKT, “swasembada” yang ditekankan oleh pemimpin PKT Xi Jinping, seharusnya merupakan tindakan terpaksa, juga merupakan aksi penyelamatan diri dengan memutus anggota badan. 

Dunia menghadapi Beijing yang telah menampakkan titik kelemahannya, ketergantungan sangat tinggi Tiongkok terhadap mata uang dolar AS dan teknologi Barat, telah menakdirkan Beijing pada saat menghadapi sanksi, mau tidak mau harus tunduk, dan tidak berkutik.

Berdasarkan informasi dari Tiongkok, Beijing sedang menerapkan “Program Aliansi Encore”. 

Penguasa meminta pemerintah, BUMN, dan unit usaha semuanya harus menyerahkan komputer yang dimilikinya, lalu semuanya diganti dengan komputer dan sistem buatan lokal, alasan yang dikemukakan mereka adalah “mencegah kekuatan asing mencuri data milik Tiongkok”. Akan tetapi, alasan riil yang sebenarnya adalah, untuk mengantisipasi kemungkinan sanksi AS dalam hal piranti lunak dan piranti keras komputer. 

Yang disebut program aliansi encore adalah singkatan dari “aliansi teknologi dan industri yang aman serta dapat diandalkan”, wujud awalnya adalah “Panitia Kerja Inovasi Penerapan Teknologi dan Informasi”, yang pertama kali dibentuk pada 2016. 

Aliansi Encore dipandang sebagai pasar besar berskala triliunan dolar, menyangkut rantai industri yang sangat besar. Aliansi Encore betul-betul sedang mewujudkan sasaran “lokalisasi bersifat independen dan dapat dikontrol”, yang juga berarti sudah waktunya industri informasi Tiongkok mulai tertinggal dari dunia secara menyeluruh.

Beberapa rapat mendadak PKT untuk menghadapi sanksi AS ini, seharusnya erat kaitannya dengan situasi di Ukraina dan juga di Selat Taiwan. 

Di tengah tegangnya Perang Rusia-Ukraina, sanksi Eropa dan AS terhadap finansial maupun perdagangan Rusia, metode sanksi yang beraneka ragam serta negara, perusahaan, dan bidang usaha yang terlibat dalam sanksi tersebut, sangat variatif, dan membuat Beijing kebingungan.

 Ambisi PKT terhadap Taiwan belum mati, di satu sisi mungkin semakin memperbesar keyakinan dirinya karena melihat baik Eropa maupun AS hanya memasok senjata bagi Ukraina dan sama sekali tidak mengirim satu pun prajurit, karena kemungkinan besar AS pun tidak akan mengirim pasukan ke Selat Taiwan, melainkan hanya membantu dengan memasok senjata pertahanan. 

Namun begitu, AS dan Eropa memberlakukan sanksi terhadap Tiongkok bila menginvasi Taiwan, maka metode dan kekuatan sanksi tersebut, akan berdampak teramat besar terhadap perekonomian Tiongkok, yang akan membuat sanksi kepada Rusia saat ini nampak sangat kecil.

Dalam hal langkah antisipasi dari Beijing dalam menghadapi hal itu, dikabarkan seorang tokoh finansial yang hadir telah mengemukakan tiga kemungkinan. Skema pertama adalah meminta seluruh eksportir agar menukarkan pendapatan devisa asingnya dengan mata uang RMB, agar dapat meningkatkan kepemilikan USD onshore. 

Skema ini sama sekali bukan hal baru lagi, karena hingga kini Tiongkok telah mengharuskan segala pendapatan devisa asing dari ekspor, diwajibkan untuk ditukarkan menjadi RMB, sehingga devisa asing dikuasai oleh bank sentral Tiongkok, atau disebut dengan istilah onshore dollar holdings. 

Setelah sanksi AS dan Eropa dimulai, perdagangan diputus, aliran masuk devisa asing pun terputus, penukaran paksa devisa asing yang diberlakukan Beijing pun akan ikut tamat riwayatnya.

Skema kedua adalah “mengurangi secara drastis kuota penukaran devisa asing warga Tiongkok yang tadinya adalah sebesar USD 50.000 setiap tahun”, tindakan ini juga sebenarnya telah diberlakukan Beijing sebelumnya, berbagai alasan telah dikemukakan agar rakyat Tiongkok tidak menukarkan USD, tidak membiarkan warga Tiongkok membeli asuransi untuk studi ke luar negeri, karena ini akan menguras banyak devisa asing yang dipegang Tiongkok. 

Semua tindakan pengurangan arus mengalirnya devisa asing cukup berguna, tapi tidak ada gunanya dalam menghadapi sanksi AS, karena berikutnya penulis akan menganalisa, semua devisa asing itu bukan berupa uang tunai, melainkan aliran dana elektronik di antara perbankan, perusahaan kartu kredit dan lembaga pembayaran di Tiongkok. 

Begitu sanksi AS dan Eropa dimulai, dan penggunaan SWIFT oleh otoritas Tiongkok diputus, maka semua pembayaran devisa asing tersebut akan dibatalkan. 

Sebenarnya, yang harus dilakukan Beijing bukan hanya tidak mengurangi kuota penukaran devisa asing USD 50.000 setiap tahun itu, justru sebaliknya harus dinaikkan, agar kekayaan pribadi rakyat Tiongkok dapat meninggalkan Tiongkok, dan tiba di luar negeri, dengan demikian ketika sanksi dimulai, setidaknya warga Tiongkok masih memiliki kemampuan menguasai kekayaannya sendiri di luar negeri. 

Tapi PKT tidak akan melakukan hal itu, karena mereka tidak akan menginginkan warganya menjadi kaya, juga tidak akan membiarkan kekayaan itu terlepas dari kendali mereka.

Skema ketiga adalah, ada sejumlah pejabat PKT bertanya, apakah boleh diversifikasi investasi dengan berinvestasi lebih banyak pada aset bermata uang yen Jepang atau euro. 

Skema ini langsung ditolak oleh perwakilan perbankan, dengan menyatakan bahwa cara seperti ini tidak realistis. Memang betul-betul tidak realistis. Karena sanksi dari AS, Eropa, dan Jepang, pasti akan bersatu, ketiganya adalah sistem uni moneter yang telah bersama-sama melalui sistem Bretton Woods, dolar AS, euro, dan yen Jepang bisa ditukarkan secara bebas, sanksi dolar AS juga akan disertai dengan sanksi euro dan yen Jepang, jenis mata uang dalam sistem SWIFT juga akan menutup pintunya bagi Tiongkok.

Sanksi SWIFT yang dikeluarkan Barat terhadap Rusia, hanya membekukan belanja Rusia sebesar USD 300 miliar yang ditempatkan di luar negeri, dan membatasi penggunaan SWIFT oleh Rusia. 

Tapi serangan balasan Putin sangat efektif, tiga hantaman kapaknya mulai dari menuntut harus menggunakan rubel untuk membayar utang luar negeri, memaksa UE membayar pembelian minyak dan gas alam dengan rubel, sampai mengaitkan nilai tukar rubel dengan harga emas, telah secara efektif menahan sanksi AS, dan membuat nilai tukar rubel naik ke level sebelum perang, bahkan di atas level sebelum perang. 

Dengan kata lain, perang finansial AS dan Eropa terhadap Rusia, pada dasarnya telah gagal total. Penyebab kegagalan itu juga sangat sederhana, karena Rusia memiliki pasokan energi yang murah serta mudah untuk bisa menekan Eropa, jika dibandingkan, Tiongkok sama sekali tidak memiliki keunggulan ini, dan tidak mempunyai senjata pamungkas seperti ini, juga tidak mempunyai keberanian melakukan sanksi balasan. Karena walaupun Beijing memiliki cadangan devisa enam kali lipat lebih besar daripada Rusia, tapi 95% cadangan devisa yang mereka miliki tersebut, semuanya berada di bawah ancaman sanksi Amerika.

Asalkan pembaca meneliti “Template Data Cadangan dan Likuiditas Devisa Asing” (hingga 31 Maret 2022) yang dilansir oleh Administrasi Devisa Asing Negara Bank Sentral Tiongkok, yakni laporan kuartal pertama tahun ini, maka akan dapat dilihat faktanya. 

Walaupun Beijing memanipulasi hampir semua data ekonominya, namun untuk angka yang satu ini kecil kemungkinannya untuk dimanipulasi, karena menyangkut data yang ada di Dana Moneter Internasional (IMF), Bank of International Settlements (BIS) dan juga The Fed AS, pembaca dapat dengan mudah mencocokkannya (check dan cross check), akan dengan mudah ketahuan bila Tiongkok memanipulasinya. 

Dari “Template Data Cadangan dan Likuiditas Devisa Asing” dari Beijing itu dapat dilihat, hingga kuartal pertama tahun ini, cadangan aset dan aset devisa asing lainnya yang dimiliki Tiongkok, termasuk cadangan devisa yang dapat dikonversikan dengan devisa asing, cadangan devisa (RPF) yang dimiliki di IMF, hak penarikan khusus (SDR) di IMF, emas, dan aset cadangan lainnya seperti produk derivatif keuangan.

Cadangan aset dan aset devisa asing lain yang dimiliki pemerintah Tiongkok  memiliki nilai pasar sebesar USD 3.373.159 triliun, diantaranya termasuk cadangan devisa yang dapat dikonversikan sebesar USD 3.187.994 triliun, dan sebesar USD 3,185597 triliun di antaranya adalah berupa berbagai jenis surat berharga. 

Devisa yang dapat dikonversikan di antara cadangan devisa itu, selain surat berharga, ada pula mata uang dan tabungan yang disimpan di berbagai bank sentral negara lain, di BIS, dan juga di IMF, total nilainya adalah USD 2,397 miliar. 

Cadangan devisa (RPF) milik Tiongkok yang ada di IMF adalah sebesar USD 10,471 miliar. Hak penarikan khusus (SDR) Tiongkok di IMF adalah sebesar USD 53,16 miliar. 

Emas milik Tiongkok, termasuk deposit emas dan Gold Swap, senilai USD 121,663 miliar. Total bobot emas tersebut, adalah 62,64 juta ons, atau sekitar 1.937 ton. 

Administrasi Devisa Asing Negara Bank Sentral Tiongkok mungkin bisa dijadikan semacam kelinci percobaan, mencoba sejumlah produk derivatif keuangan, jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar USD 130 juta.

Dengan kata lain, dari aset devisa yang dimiliki Beijing sebesar USD 3,37 triliun tersebut, sebesar USD 3,188 di antaranya adalah cadangan devisa asing, dan USD 3,185 triliun dari cadangan devisa itu, adalah berupa surat berharga berbagai negara Barat (termasuk surat utang AS sebesar USD 1 triliun). 

Dengan kata lain, 94,44% cadangan devisa asing yang dimiliki Tiongkok adalah berupa surat berharga, sedangkan uang tunai yang dimiliki hanya 5,56% (atau sekitar USD 2,40 miliar) saja. 

Bank sentral Tiongkok (People’s Bank of China) dan bank devisa asing profesional (Bank of China) mungkin mempunyai sebagian uang tunai devisa asing, Beijing juga menyimpan sebagian besar emasnya. Tapi semua surat berharga negara asing yang dimiliki PKT, dan semua simpanannya di bank sentral negara lain, simpanannya di BIS, RPF, dan SDR di IMF, simpanan emas di brankas bawah tanah The Fed, semuanya menjadi sasaran sanksi AS, yang dapat dibekukan atau disita oleh pemerintah AS.

Cadangan emas Tiongkok, mayoritas akan disimpan di wilayah Tiongkok, tapi pasti ada sebagian emas, mungkin puluhan atau ratusan ton, yang disimpan di brankas bawah tanah The Fed yang berada di New York, karena ini merupakan cara yang paling mudah dan paling aman untuk menggunakan emas melakukan pembayaran kepada negara lain. 

Tapi, begitu sanksi diberlakukan, berarti bank sentral Tiongkok tidak akan dapat menggunakan emas di New York dalam melakukan pembayaran. Bahkan juga tidak dapat menggunakan emas yang ada di Tiongkok untuk melakukan pembayaran, karena bank sentral negara lain juga tidak akan menerima pembayaran dengan emas dalam jumlah besar, karena ini juga merupakan bagian dari sanksi.

Oleh sebab itu, ketika PKT dalam menghadapi sanksi dari AS yang sudah di depan mata, pejabat Tiongkok akan kehilangan akal, tidak berdaya melakukan apa pun; skema untuk membalas sanksi moneter, juga tidak memenuhi semua prasyarat yang harus dimiliki, sehingga percuma saja. (sud)