Jinshi – NTD

Pemerintah Biden mengumumkan perintah mandat vaksin  pada 4 November, menetapkan bahwa perusahaan swasta dengan lebih dari 100 karyawan harus memaksa karyawan mereka untuk divaksinasi. Jika tidak, para karyawan harus menjalani tes mingguan dan mengenakan masker secara paksa. Aturan baru itu akan berlaku mulai 4 Januari tahun depan.

Namun demikian, banyak negara bagian di Amerika Serikat, termasuk Texas, segera menentang mandat vaksin ini.

Pada 12 November, tiga hakim Pengadilan Banding AS  memutuskan bahwa pemerintah federal menangguhkan pelaksanaan mandat vaksin terhadap perusahaan swasta. Pasalnya, alasan perintah tersebut memiliki “masalah hukum dan konstitusional yang serius.”

Robert Henneke, penasihat umum Yayasan Kebijakan Publik Texas dan seorang pengacara yang bertindak sebagai agen melawan pesanan vaksin pemerintah Biden kepada NTD mengungkapkan  alasan gugatannya dan harapannya untuk kasus tersebut.

Bertindak untuk pengacara yang bertanggung jawab atas perintah vaksinasi, Robert Henneck mengatakan, Pemerintahan Biden mengharuskan warga untuk divaksinasi di luar kehendak mereka. Hal demikian sangat mengerikan. Sebuah tindakan otoriter yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak konstitusional.”

Mengenai apakah dia khawatir bahwa hakim akan membuat keputusan yang tidak masuk akal dan inkonstitusional atas kasus ini karena pengaruh politik, Henneck turut menjawabnya.

Menurut dia, sebagian besar hakim di pengadilan federal, terutama banyak hakim besar yang ditunjuk selama masa Trump, telah membuktikan komitmen mereka terhadap Konstitusi dan undang-undang AS, dan mereka semuanya setia menerapkan hukum.

Henneck menduga pemerintahan Biden akan mencoba mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi dia percaya bahwa Mahkamah Agung tidak akan campur tangan dalam kasus ini dan penggugat dapat memenangkan kemenangan terakhir di Pengadilan Tinggi.

Bertindak untuk pengacara yang bertanggung jawab atas mandat vaksin, Robert Henneck: berharap pengadilan mengambil tindakan segera untuk menangguhkan secara permanen perintah vaksinasi wajib terhadap perusahaan swasta.”

Anggota Kongres A.S. Buddy Carter juga mengatakan kepada NTD beberapa hari  lalu, bahwa dia adalah “pendukung kuat vaksin,” tetapi tidak berarti bahwa dia menyetujui mandat vaksin.

Buddy Carter menegaskan, “Apakah  divaksinasi harus menjadi keputusan yang dibuat oleh Anda sendiri, dokter, apoteker, dan anggota keluarga Anda, bukan Anda sendiri dan pemerintah. Pemerintah seharusnya tidak mengamanatkan Anda untuk divaksinasi.

Di semua negara bagian Amerika Serikat, orang-orang juga melancarkan aksi unjuk rasa serupa untuk memprotes perintah vaksin pemerintah.

Tamara Colbert, seorang warga Texas mengatakan, Orang-orang yang ikut aksi adalah mereka yang tidak pernah aktif secara politik. Sekarang ini adalah masalah besar. Ini adalah perjuangan orang masing-masing. 

“Kami ingin membuat keputusan dengan bebas, dan kami menginginkan kebebasan. Untuk hidup di dalam negara ini,” ujarnya. (hui)

oleh Zhang Ting

Setelah Biden dan Xi Jinping mengadakan pertemuan video pada Senin (15/11/2021) waktu Amerika Serikat, kedua negara tidak mengeluarkan pernyataan bersama. Hal demikian membuat masyarakat internasional bertanya-tanya, apakah pertemuan itu berpengaruh positif terhadap hubungan AS-Tiongkok yang belakangan ini semakin tegang. 

Para pejabat AS menyatakan bahwa tujuan pertemuan itu bukan untuk meredakan ketegangan. Beberapa pakar berpendapat bahwa setelah pertemuan, kedua belah pihak yang mengeluarkan pernyataan terpisah hanya menunjukkan kedalaman perbedaan antara kedua kekuatan.

Selama pertemuan video itu, satu sama lain saling menyatakan ketidakpuasan terhadap beberapa masalah yang dilakukan pihak lawan. AS menyuarakan keprihatinannya tentang catatan hak asasi manusia di daratan Tiongkok, praktik ekonomi dan perdagangan yang tidak adil, perilaku di Laut Tiongkok Selatan, dan masalah-masalah seperti Taiwan dan Hongkong. Selain itu, komunis Tiongkok memperingatkan AS agar tidak “bermain api” dalam isu mengenai Taiwan.

Pejabat AS : Tujuan pertemuan itu bukan untuk meredakan ketegangan

Seorang pejabat senior pemerintah AS dalam briefing kepada wartawan usai konferensi video mengatakan bahwa, pertemuan kedua kepala negara bukanlah semata-mata bertujuan untuk meredakan ketegangan.

“Saya pikir hubungan AS-Tiongkok harus dilihat sebagai hubungan pasang surut yang agak mirip dengan hubungannya di masa lalu. Sampai batas tertentu, kami dapat menganggapnya sebagai keadaan yang stabil. Jadi dalam kondisi seperti ini, kami dapat melakukan dan sedang melakukan banyak hal yang berbeda pada saat yang sama”, kata pejabat tersebut.

 “Jadi, saya tidak berpikir bahwa tujuan (pertemuan) adalah khusus demi meredakan ketegangan, atau ini akan menjadi hasilnya. Kami ingin memastikan bahwa kompetisi dikelola secara bertanggung jawab. Kami punya cara untuk melakukan ini. Presiden sangat jelas dan yakin bahwa dirinya akan berpartisipasi langsung dalam kompetisi yang sengit ini,” tambahnya. 

Para pejabat AS juga mengatakan bahwa masalah hak asasi manusia telah berulang kali disinggung di tempat yang berbeda selama dialog. 

“Anda tahu, selama bertahun-tahun, para pemimpin Amerika Serikat dan komunis Tiongkok telah membahas masalah hak asasi manusia berkali-kali, dan mereka telah membahasnya secara lebih mendetail. Saya pikir memang ada perbedaan dalam pandangan dunia mereka. Ini bukan rahasia lagi”.

Pejabat itu juga menyatakan bahwa, presiden sangat jelas dan jujur ​​tentang serangkaian masalah hak asasi manusia yang ia khawatirkan, serta bagaimana pemerintah komunis Tiongkok berupaya membentuk kembali aturan mainnya. Presiden percaya bahwa metode ini pada dasarnya tidak sesuai dengan jenis tatanan internasional yang telah lama mendukung dunia.

Pejabat itu mengatakan bahwa pemimpin kedua negara juga berbicara tentang masalah ekonomi. 

“Saya ingin menunjukkan secara khusus bahwa presiden memang menekankan pentingnya komitmen Tiongkok pada perjanjian perdagangan tahap pertama, dan dirinya berharap dapat melihat adanya kemajuan nyata dalam dialog antara Katherine Tai (Perwakilan Dagang AS) dengan Liu He (Wakil Perdana Menteri Tiongkok). Kedua pemimpin itu juga berbicara tentang bidang-bidang dimana kedua belah pihak perlu mengambil beberapa tindakan lebih lanjut”, kata pejabat tersebut.

Seorang wartawan bertanya, apakah dalam konferensi video itu Biden ada meminta Xi Jinping untuk ikut berpartisipasi dalam pertemuan untuk membicarakan soal stabilitas senjata nuklir, serta membentuk pagar pembatas pada masalah Taiwan ? pejabat itu menjawab, bahwa tidak setiap poin yang disebutkan dibahas secara rinci, “Tapi yang pasti adalah bahwa presiden memang membahas bidang-bidang yang diyakini saling bersinggungan sehingga menghadapi risiko dalam hubungan, termasuk risiko strategis. Oleh karena itu ia menekankan pentingnya untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah melalui dialog lebih lanjut”.

“Jadi, saya tidak bermaksud untuk menguraikan masalah ini lebih lanjut, hanya untuk mengatakan bahwa serangkaian masalah ini harus menjadi bagian dari diskusi malam ini (15 November waktu AS Timur)”, katanya.

Pakar : AS dan Tiongkok masing-masing mengeluarkan pernyataan yang menyoroti perbedaan antara kedua negara

Meskipun Presiden Biden mengatakan bahwa dia dan Xi Jinping mengadakan pertemuan yang cukup baik, dan pertemuan ini akan membawa banyak pekerjaan lanjutan. Namun, kedua negara tidak mengeluarkan pernyataan bersama, tetapi berbicara dengan kata-kata mereka sendiri. Para pakar percaya bahwa pernyataan terpisah menunjukkan kedalaman perbedaan antara kedua kekuatan.

‘The Guardian’ mengutip Todd Hall, direktur China Center di Universitas Oxford yang mengatakan : “Kedua  pihak sangat jelas dengan perbedaan yang ada pada diri mereka masing-masing dan tidak mungkin ada kesepakatan yang tercapai”.

“Tetapi kedua belah pihak juga mengakui bahwa mereka memiliki kepentingan bersama dalam mengurangi potensi bahaya utama dalam hubungan antara kedua negara dan, jika dimungkinkan, ya bekerja untuk mencapai tujuan bersama”, kata Todd Hall.

‘The Washington Post’ mengutip Ja Ian Chong, seorang pakar keamanan Asia dari National University of Singapore yang mengatakan : “Kedua belah pihak menghadapi beberapa masalah nyata. Kedua belah pihak tampaknya tidak ingin ketegangan lepas kendali sehingga menjadi konflik, tetapi mereka tidak bermaksud mundur dari posisinya masing-masing”.

Tidak ada pernyataan dari kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa salah satu pihak bersedia mengalah. Posisi konfrontatif ini telah membawa hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia ini ke titik pergolakan bersejarah, terutama pada masalah Taiwan.

Reuters yang mengutip ucapan Scott Kennedy, seorang pakar urusan Tiongkok dari lembaga pemikir Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, melaporkan bahwa sulit untuk melihat pengaruh yang nyata dari KTT tersebut. Kedua kepala negara secara terbuka bertukar pandangan tentang semua masalah, tetapi tidak ada keputusan atau langkah kebijakan yang diumumkan.

Scott Kennedy juga mengatakan bahwa mungkin hasil pertemuan ini, akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, tetapi jika tidak, maka pertemuan ini hanya akan menjadi penegasan kembali posisi dasar kedua belah pihak. 

Kepala negara AS dan Tiongkok tampaknya setuju bahwa hubungan antara kedua negara membutuhkan beberapa pagar pembatas demi stabilitas, “Tetapi mereka gagal mencapai konsensus tentang bagaimana mencapai hal itu”, tegasnya.

KTT tersebut mencakup isu-isu seperti perubahan iklim dan klaim teritorial Beijing di Laut Tiongkok Selatan, tetapi nyaris tidak ada terobosan yang dibuat dalam mengatasi isu-isu yang paling kontroversial seperti Taiwan, perdagangan dan hak asasi manusia.

KTT tidak mencapai kemajuan nyata, komunis Tiongkok masih saja aktif mempromosikan hasil

‘The Washington Post’ menyebutkan bahwa meskipun KTT tidak mencapai kemajuan nyata, tetapi pemerintah Tiongkok memujinya sebagai awal dari hubungan yang lebih setara.

Sejumlah media daratan Tiongkok dibanjiri berita positif tentang KTT ini. Berbagai komentar pun bermunculan bahwa pertemuan ini menandai babak baru dalam menjalin hubungan yang lebih setara antara Beijing dengan Washington.

Kantor Berita Xinhua yang menjadi corong pemerintah melaporkan bahwa, Xi Jinping dalam pertemuan tersebut terus menekankan perlunya memperkuat kerja sama antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, juga mengatakan bahwa pertemuan itu berlangsung dalam suasana terus terang, konstruktif, substantif, yang akan berdampak positif terhadap hubungan kedua negara, dan sebagai sinyal kuat yang dikirim baik ke Tiongkok, Amerika Serikat juga dunia.

Artikel yang disajikan media corong Partai Komunis Tiongkok ‘Renmin Rebao’ dengan nada tinggi menyoroti tentang “Biden kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mendukung kemerdekaan Taiwan”.

Komunitas bisnis menyambut baik pembicaraan AS-Tiongkok

Investor optimis dengan pertemuan tersebut. Dengan terselenggarakannya KTT ini, nilai tukar RMB di darat Tiongkok terhadap dolar AS naik 0,3%, yang mendekati level tertinggi sejak tahun 2018. Meskipun kemudian mengalami sedikit menurun pada penutupan transaksi bursa pada hari itu.

Pihak Amerika Serikat dengan jelas telah menyatakan bahwa pertemuan kali ini tidak akan mencapai hasil yang konkrit, yang ternyata terbukti demikian. Kedua belah pihak tidak membuat kemajuan dalam banyak masalah dalam konflik. Kecuali pemerintah Tiongkok yang mengumumkan lewat kesempatan tersebut, bahwa pihak berwenang Tiongkok setuju untuk menyediakan versi yang lebih ditingkatkan dari “jalur cepat” bagi pengusaha Amerika Serikat yang hendak melakukan perjalanan ke daratan Tiongkok. Dan, hal ini mendapat sambutan baik dari kelompok bisnis Amerika Serikat di Tiongkok.

Bloomberg melaporkan bahwa Ker Gibbs, ketua Kamar Dagang Amerika di Shanghai (AmCham) mengatakan  optimis dengan hubungan ini”.

“Semua yang perlu disampaikan sudah diutarakan. Sepertinya kedua pemimpin mengambil sikap yang sangat pragmatis terhadap hubungan ini”, kata Ker Gibbs. (sin)

Michael Washburn

Undang-Undang Sensor film yang disahkan oleh legislatif Hong Kong minggu lalu, seolah-olah ditujukan untuk mempromosikan keamanan nasional, para pengamat mengatakan di tengah memburuknya  kebebasan intelektual dan kreatif di Hong Kong, undang-undang sensor film tersebut sebagai salah satu upaya  terang-terangan untuk menindas Hong Kong lebih dekat dengan mesin pemerintahan otoriter di Beijing.

Secara teoritis Undang-Undang Sensor film Hong Kong, ditujukan kepada konten film yang dapat membahayakan keamanan negara serta mengancam para pelanggar dengan denda dan hukuman kurungan hingga tiga tahun. 

Undang-Undang sensor film tersebut adalah sebuah bagian pendekatan tangan-besi Beijing yang lebih umum, seperti yang dicontohkan oleh Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan di Hong Kong pada tahun 2020.

Langkah baru-baru ini adalah bagian upaya Beijing dalam mengantisipasi tahun 2046—–akhir periode 50 tahun di mana Beijing mempertahankan kebebasan dan otonomi Hong Kong yang tidak ditemukan di Daratan Tiongkok.

“Dari sudut pandang Beijing, undang-undang baru ini adalah bagian proses menyelaraskan standar, nilai, dan praktik Hong Kong dengan pedoman di seluruh Republik Rakyat Tiongkok,” kata Chris Berry, seorang profesor studi film di King’s College London yang telah banyak menulis mengenai bioskop Tiongkok dan menyunting dua seri buku untuk Hong Kong University Press.

“Saat kita berjalan hingga tahun 2046 … keselarasan yang semakin dekat adalah tujuannya. Tetapi dari sudut pandang penduduk setempat di Hong Kong yang menghargai sistem keberadaan mereka, hal itu adalah bukti lebih lanjut dari kemunduran,” tambahnya. 

Penindasan yang Ditingkatkan

Undang-undang baru tersebut adalah tidak mengejutkan, mengingat penolakan pemimpin Tiongkok Xi Jinping secara eksplisit terhadap nilai-nilai “Barat” seperti kebebasan berbicara adalah tidak sesuai dengan sebuah  masyarakat yang harmonis, kata Chris Berry. 

Hal ini mewakili sebuah ekspansi, dalam kedok yang tidak meyakinkan untuk mempromosikan keamanan nasional, dari banyak tindakan otoriter dan represif  yang sama oleh Beijing telah berlaku di Tiongkok dan di Hong Kong selama bertahun-tahun.

Namun, undang-undang tersebut kemungkinan akan memengaruhi beberapa pembuat film dan genre film lebih dari yang lain. Untuk semua nilai yang banyak di Hong Kong menempatkan kemerdekaan politik dan artistik, tidak semua pembuat film di Hong Kong berupaya mengikuti sebuah jalan yang benar-benar independen dari Beijing, mengingat potensi pasar yang sangat menguntungkan untuk film di Tiongkok, di mana pengembalian box office melebihi pasar lain di dunia.

Produksi bersama Tiongkok–Hong Kong seperti “Project Gutenberg,” “Operasi Laut Merah” dan “L Storm” telah melakukan dengan sangat baik secara komersial, dan sutradara terkemuka Hong Kong seperti Tsui Hark mempertahankan sebuah kantor di Tiongkok.

Chris Berry melihat industri film Hong Kong mengalami penurunan sebuah jalur bercabang setelah pelaksanaan sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok Daratan dengan Hong Kong pada 1 Januari 2004. Di bawah perjanjian tersebut, produksi bersama Hong Kong–Tiongkok menikmati status film domestik dan tidak tunduk pada kuota ketat Tiongkok untuk film asing. Para pembuat film Hong Kong yang berpikiran komersial telah memanfaatkan peluang tersebut dan memasukkan proyek mereka ke dalam kebudayaan Daratan Tiongkok, sangat banyak termasuk sensor yang berlaku di sana, kata Chris Berry.

Oleh karena itu, Undang-Undang baru ini tidak banyak berubah bagi para Filmmaker bersama Hong Kong–Tiongkok. Di mana hal itu mungkin memiliki sebuah efek yang jauh lebih besar, dan menjadi lebih mengikis sedikit kebebasan politik dan kreatif yang tersisa di Hong Kong, berada dalam domain para pembuat film lokal yang mengejar proyek film independen.

“Para pembuat film Hong Kong yang ingin fokus pada kebudayaan dan isu-isu di Hong Kong, dan terus-menerus menggunakan kebebasan berbicara membangun sebuah kebudayaan yang hidup dari film beranggaran kecil, mulai dari dokumenter, Film pendek hingga fitur dramatis,” kata Chris Berry. 

“Sebuah industri distributor setempat dan bioskop mengedarkan film mereka. Kelangsungan hidup industri setempat ini adalah diragukan di bawah kondisi-kondisi undang-undang yang baru itu,” ujarnya. 

Siapa yang Paling Dalam Bahaya?

Meskipun akan menyenangkan untuk membayangkan bahwa film diproduksi dan dirilis sebelumnya untuk pelaksanaan hukum tersebut dikecualikan. Chris Berry melihat hukum tersebut terjadi saat ini yang mempengaruhi masa lalu, dan di situlah bahayanya mungkin yang terhebat bagi para pembuat film independen. 

Tentu saja, ketika para pembuat film independen membuat pekerjaannya, mereka tidak mengetahui bahwa konten dalam film mereka akan melanggar sebuah undang-undang yang belum ada di buku.

Chris Berry menilai mungkin atau bahkan cenderung seperti film antologi dystopia tahun 2015 “Ten Years,” yang memenangkan Best Picture di Penghargaan Film Hong Kong ke-35 dan menjadi target serangan ganas dari pers yang dikendalikan Partai Komunis Tiongkok, karena penggambaran “Ten Years” mengenai memburuknya represi politik dan pelecehan terhadap penduduk, mungkin sekarang berada di bawah pengawasan sensor.

“’Ten Years’ adalah sebuah koleksi film pendek yang membayangkan seorang distopia masa depan di Hongkong. Pada saat itu, “Ten Years” tampak histeris dan berlebihan bagi banyak orang. Sekarang, hanya enam tahun kemudian, komentator yang sama mengatakan “Ten Years” adalah tepat,” kata Chris Berry.

Dalam pandangan Chris Berry, komunitas kecil para pembuat film Tiongkok Daratan yang diasingkan ke Hong Kong dengan harapan menemukan sebuah lingkungan yang lebih bebas di mana untuk bekerja sekarang mungkin menemukan kebebasan itu dibatasi.

‘Penahanan’ dan Kebudayaan Setempat

Michael Berry (tidak berkaitan), Direktur Pusat UCLA untuk Studi Tiongkok, juga melihat integrasi yang semakin ketat dari sebagian besar industri film Hong Kong dengan Republik Rakyat Tiongkok, dan sebuah peran yang berkembang untuk banyak nama terkemuka di Hong Kong dalam film-film yang diproduksi di Daratan TIongkok. 

Michael Berry mengatakan Peter Chan, Tsui Hark, Dante Lam, dan Stephen Chow adalah contoh talenta Hong Kong yang mengambil kesempatan untuk membuat film beranggaran besar di Tiongkok, dengan semakin berkurangnya minat pada kebudayaan setempat Hongkong. Kehidupan profesional mereka cenderung mengalami gangguan yang relatif sedikit akibat undang-undang baru tersebut.

“Penahanan yang tinggal di Hong Kong untuk membuat film berbahasa Kanton yang diisi dengan warna setempat dan diinformasikan oleh sebuah sikap politik yang lebih tegang adalah sudah cukup kecil jumlahnya dibandingkan dengan eksodus daftar-A ke Daratan Tiongkok,” kata Michael Berry.

Sekarang, hal-hal tersebut bahkan lebih sulit bagi penahanan, yang tidak hanya harus bergulat dengan kesulitan ekonomi membuat film-film dengan anggaran lebih kecil tetapi dengan apa yang disebut Michael Berry sebagai “sebuah ladang ranjau baru dari zona merah politik yang harus dihindari.”

Menurut Berry, Sebagai akibatnya, banyak pembuat film Hong Kong memilih untuk membuat film dengan nama samaran, menyensor pekerjaannya sendiri, pergi ke luar negeri, atau menyerah dan berhenti memproduksi film.

Michael Berry melihat apa yang terjadi di Hong Kong sebagai gejala “kebaikan kisah Tiongkok” bahwa Partai Komunis Tiongkok telah secara agresif didorong, yang membuat Hong Kong kesulitan, jika bukan tidak mungkin, bagi para pembangkang untuk mengklaim legitimasi dan membawa pesan mereka ke masyarakat. 

Michael Berry menunjuk ke Denise Ho, Chapman To, dan Anthony Wong sebagai contoh para pembuat film dan seniman yang telah berbicara secara terbuka menentang penindasan Partai Komunis Tiongkok dan yang mungkin sekarang menemukan hidup mereka bahkan lebih sulit.

Tetapi efek dari undang-undang yang baru itu tidak berhenti sampai di situ.

“Selain aktivis-aktivis publik dan selebriti-selebriti, bahkan film dokumenter independen yang beranggaran kecil mengenai topik-topik seperti 4 Juni, Gerakan Payung, Hak Asasi LGBTQ, dan area lain yang dianggap ‘sensitif’ di Tiongkok Daratan mengalami risiko dihapus,” kata Chris Berry.

“Industri film Hong Kong selalu merupakan sebuah industri yang didorong lebih komersial daripada daerah lain dan perubahan baru ini akan lebih lanjut memastikan bahwa suara film seni ikonoklastik yang sudah terpinggirkan dan sinema politik yang tegang akan didorong lebih jauh dari pusat.” (Vv)

Michael Washburn adalah reporter lepas berbasis di New York yang meliput topik terkait Tiongkok. Ia memiliki latar belakang jurnalisme hukum dan keuangan, dan juga menulis tentang seni dan budaya. Selain itu, ia adalah pembawa acara podcast mingguan “Reading the Globe.” Buku-bukunya termasuk “The Uprooted and Other Stories,” “When We’re Grownups,” dan “Stranger, Stranger.”