Home

dampak-minumJakarta – Pemerintah pusat menetapkan minuman beralkohol sudah menjadi barang dalam pengawasan. Langkah itu dilakukan berdasarkan pertimbangan memberikan pertimbangan serta menjaga ketertiban dari dampak buruk minuman beralkohol.

"Pertimbangan berdampak buruk, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% ke atas sebagai barang dalam pengawasan, " kata pemerintah dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (2/1/2014).

"Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya," terang situs Setkab mengutip bunyi Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendaliaan dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Desember 2013.

Peraturan Presiden ini diterbitkan menyusul Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setkab menyebut, Perpres ini juga memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Melalui Perpres ini, Presiden memerintahkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing

Ada pun ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Oleh karena itu, berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 ini, maka Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Bagikan ke teman-teman :

berita kehidupan, nasional, internasional

erabaru footerErabaru (Epoch Times Indonesia) hadir dalam bentuk media cetak dan situs online. Kami menempatkan kepentingan pembaca sebagai prioritas utama. Semangat kami adalah memberikan kontribusi bagi pembaca agar dapat meningkatkan kehidupan mereka dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap kehidupan sesama baik dalam lingkup lingkungan sekitar maupun lingkup dunia. Jaringan reporter kami tersebar di berbagai belahan dunia, meliput berita lokal yang otentik dan berhubungan dengan dunia global. Kemandirian kami memungkinkan kami dapat memberikan laporan secara luas, fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyajikan keberagaman pandangan.