fbpx
Wednesday, December 8, 2021
HomeNEWSNATIONALApa yang Rumit dari Pilkada Serentak 2015

Apa yang Rumit dari Pilkada Serentak 2015

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan bergulir sejatinya sebagai pesta rakyat, masih memiliki sejumlah rintangan. Namun demikian, berbagai kendala diharapkan tidak menunda pelaksanaan Pilkada yang sudah dijadwalkan pada Desember 2015 mendatang.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengkritik tentang pencalonan perseorangan sebagai peserta pilkada. Persayaratan yang diharuskan pada calon perseorang harus dipertanyakan. Apalagi Pilkada serentak kali ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia lebih baik.

Menurut dia persyaratan yang berat diberikan kepada calon independen dinilai kurang bersahabat. Terutama tentang syarat dukungan dinilai terlalu banyak. “Jadi ini kesannya mempersulit, menurut saya tidak adil dan harus setara,” kata Gusman dalam diskusi Forum Legislator di Jakarta, Minggu (21/6/2015).

Soal hasil pemeriksaan BPK tentang temuan adanya kerugian negara Rp 334 miliar, bagi Irman, sudah seharusnya tidak menunda pelaksanaan Pilkada serentak. Pasalnya, agenda kebangsaan harus menjadi prioritas, jika kemudian ada persoalan dengan KPU maka tidak boleh menggagalkan Pilkada serentak.

Irman mengatakan jika memang ada internal partai politik yang masih berkonflik, dia berharap bisa diselesaikan dengan baik. Dia meminta parpol yang masih memiliki persoalan agar dengan jiwa besar segera memperbaiki diri.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menegaskan pihaknya tidak ikut terlibat dan memihak kepada partai politik yang berkonflik. Dia tetap mengimbau kepada parpol yang berkonflik untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Husni menuturkan langkah-langkah yang semestinya dilakukan parpol yang berkonflik, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Opsi yang dimaksud dalam UU, lanjut Husni, pertama menunggu proses hukum di pengadilan selesai dan selanjutnya partai membentuk kepengurusan berdasarkan keputusan pengadilan.

Opsi kedua berdasarkan UU, tambah Husni, kedua pihak yang bersengketa melakukan islah, jika kemudian hasil keputusan islah berbeda dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka harus mendaftar ulang ke Kemenkumham.

Menurut Husni, KPU tetap berpegang mengenai legalitas partai politik berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengatakan KPU tetap independen dalam menghadapi partai-partai yang berkonflik.

Terkait anggaran Pilkada, Husni mengingatkan kepada pemerintah daerah atas komitemen mereka untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada. Bersamaan ini semua daerah, terang Husni, sudah menyelesaikan perjanjian nota perjanjian hibah daerah (NHPD) untuk penyelenggaraan Pilkada.  “Kita tetap pada jadwal kerja yang ada, kita akan terus persiapkan 9 Desember mendatang,” tegasnya.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular