fbpx
Tuesday, December 7, 2021
HomeBERITA NASIONALSurvei Indobarometer Setahun Jokowi-JK, Kesejahteraan dan Hukum Disorot

Survei Indobarometer Setahun Jokowi-JK, Kesejahteraan dan Hukum Disorot

JAKARTA – Sejak Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI setahun lalu, kini kinerja pemerintahan kedua pemegang roda pemerintah Indonesia itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Persoalan berkaitan kesejahteraan rakyat dan hukum menjadi persoalan kondisi bangsa yang disorot oleh rakyat.

Hasil demikian berasarkan survei yang dilakukan oleh Indo Barometer tentang keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Data-data dikumpulkan setelah dilakukan survei nasional pada 14-22 September 2015.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam pemaparannya mengatakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK menjadi sorotan masyarakat. Menurut dia, enam permasalahan paling disorot dengan tertinggi didominasi isu perekonomian dan terendah mengenai peningkatan kesenjangan di tengah masyarakat.

Secara umum, perekonomian menjadi permasalahan yang penting (37,2 persen), sulitnya lapangan pekerjaan (13,3 persen), harga kebutuhan pokok mahal (12,3 persen), isu korupsi (kemiskinan (3,7 persen), kurangnya kesejahteraan masyarakat (2,9 persen). “Mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk (65,6 persen) serta kondisi politik, hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah (dibawah 50 persen),” ujarnya di Hotel Atlet Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Persoalan lainnya yang dianggap penting oleh masyarakat dalam porsentase menengah adalah kurangnya fasilitas dan sarana pendidikan (2.0 persen) kurangnya pembangunan infrastruktur (1,9 persen ) keamanan yang belum terjamin (1,6 persen) kuranganya sarana dan fasilitas pertanian (1,5 persen) serta meningkatnya kesenjangan sosial hanya (0,5 persen).

Politik dan Demokrasi

Berkaitan kondisi politik Indonesia pada saat ini, responden menjawab keadaan politik sangat baik hanya 48,6 persen, sangat buruk 36,0 persen. Kondisi hukum dinilai sangat baik 47,9 persen dan sangat buruk 43,0 persen. Adapun kondisi keamanan dinilai sangat baik 73,6 persen dan sangat buruk 23 persen. Berkaitan kesejahteraan rakyat, sangat baik dinilai 31,8 persen dan sangat buruk 65,6 persen.

Berkaitan demokrasi, publik yang puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia mempunyai sistem terbaik. Pujian terhadap demokrasi pertama adanya kebebasan berpendapat (58,9 persen), semua berjalan lancar dan tertib (12,7 persen). Publik yang merasa tidak puas mempunyai alasan: pelaksanaan demokrasi sering disalahartikan (18,2 persen), tidak sesuai aspirasi rakyat (14,4 persen), tidak konsisten terhadap janji (9,9 persen), dan meningkatnya korupsi (8,6 persen).

Kinerja Pemerintahan

Untuk tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum saat ini sebesar 46,0 persen. Yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57,5 persen ke 46 persen atau sekitar 11,5 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap kerja wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum saat ini sebesar 42,1 persen. Yang tidak puas 52,9 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja wakil Presiden Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen.

Terkait kinereja Menteri pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri secara umum sebesar 37,1 persen. Tidak puas 46,7 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja para menteri semakin turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen. Atau penurunan sebesar 9,7 persen.

Lalu siapa tingkat kepuasan publik tertinggi? ternyata rekornya dipegang Susi Pudjiastuti (71,9 persen), Anies Baswedan (54,2 persen), Khofifah Indar Parawansa (47,8 persen), Lukman Hakim Syaifuddin (44,4 persen), Nila F. Moeloek sebesar (37,8 persen) dan Rizal Ramli (37,3 persen). Tingkat kepuasan publik terendah pada menteri Darmin Nasution (15 persen) dan Thomas Lembong (15,9 persen)

Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pemerintahan Jokowi–JK menurut publik, terdiri pemberian Kartu Indonesia Sehat (15,5 persen), pemberantasan KKN (6,5 persen), pemberian Kartu Indonesia Pintar (5,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen) dan hukuman mati bagi pengedar narkoba (3,4 persen) dan menggalakkan pemberantasan narkoba (3,3 persen). “Yang menarik 38,1 persen tidak tahu/tidak menjawab,” ujar Qodari.

Kegagalan pemerintahan Jokowi–JK menurut publik, meliputi harga kebutuhan pokok mahal (17,3 persen), tidak mampu mengatasi masalah ekonomi (13,3 persen), melemahnya nilai tukar rupiah (7,4 persen), meningkatnya harga BBM (4,3 persen), program visi dan misi belum terbukti (4,1 persen).

Meski demikian, masih ada sejumlah Program pemerintahan Jokowi–JK yang paling disukai publik yaitu kesehatan (18,6 persen), program pendidikan (7,9 persen), dekat dengan rakyat (6,5 persen), terbukti kinerjanya (5,2 persen), dan program BLT (3,6 persen).

Program pemerintahan Jokowi–JK yang paling tidak disukai publik yaitu kenaikan harga BBM (10,3 persen), kinerjanya belum terbukti (4,8 persen), harga kebutuhan pokok semakin mahal (4,8 persen), pelayanan kesehatan sulit (3,7 persen) dan ekonomi kurang stabil (2,1 persen).

Lalu bagaimana tingkat kepercayaan rakyat yang tertinggi? ternyata KPK masih menduduki tingkat teratas yakni 82 persen, TNI 81 persen dan Presiden hanya 78 persen. Adapun tingkat kepercayaan publik kepada DPR RI dan DPD masih berada di bawah 50 persen dibandingkan lembaga negara dan institusi politik lainnya.

Waktu pengumpulan data pada 14 hingga 22 September 2015. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang dengan margin of error sebesar plus minus 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Siapa yang disurvei oleh Indobarometer, mereka adalah responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia yakni berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Dari perbandingan karakteristik demografis sampel dan populasi, tampak bahwa secara umum responden survei ini mirip dengan populasi. (Muhamad Asari)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular