Sunday, December 5, 2021
HomeBERITA NASIONALSetahun Jokowi-JK Berkuasa, Kritikan dan Tuntutan Prestasi

Setahun Jokowi-JK Berkuasa, Kritikan dan Tuntutan Prestasi

Keterangan Foto : Saat Jokowi-Jusuf Kalla dideklarasikan sebagai capres dan cawapres oleh partai pendukung PDI-P, Hanura, PKB dan Nasdem di Gedung Juang 1945, Jakarta, Senin 19 Mei 2014

JAKARTA – Menjelang setahun Jokowi-Jusuf Kalla berkuasa, sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014, berbagai kritikan hadir untuk perbaikan pemerintahan Jokowi-JK. Kinerja pemerintahan disorot mulai kemerosotan ekonomi, penegakan hukum hingga tuntutan prestasi atas perbaikan kinerja pemerintah dalam berbagai bidang.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar mengatakan KontraS menemukan sejumlah bukti, fakta dan indikator bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan kegagalan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun Jokowi-JK menerbitkan dokumen dalam agenda HAM Nawacita.

Catatan KontraS, setahun pertama pemerintahan Presiden Widodo masih marak terjadi beragam pelanggaran HAM, bahkan meningkat; adanya ancaman terhadap pembela HAM/Anti Korupsi, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan.

Tak hanya itu, Kontras mencatat masih terjadi pemidanaan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelarangan berkumpul, kekerasan dalam proses hukum. KontraS juga mencatat maraknya angka kekerasan, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan disektor tambang dan perkebunan. Lebih jauh lagi, kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM makin marak terjadi di Papua.

Berbagai catatan melalui kinerja pemerintahan Jokowi-JK menjadi perhatian KontraS adalah penanganan hukum yang buruk dari semua kasus-kasus yang terjadi. Seperti pelanggaran HAM masa lalu dan kasus Munir. Bahkan setahun ini, berujung pada makin kuatnya pada sejumlah Aktor-aktor yang memiliki catatan pelanggaran HAM yakni Militer, Polisi, Pebisnis.

Situasi negara selama setahun ini, bagi KontraS jelas bahwa Pemerintahan Jokowi lemah dalam soal penegakan hukum HAM dan menguntungkan aktor-aktor lama dan pebisnis. “Pada akhirnya kami ingin sampaikan bahwa Nawacita masih menjadi mimpi di siang bolong. RPJMN hanya menjadi dokumen untuk mendasari rapat-rapat birokrat saja tanpa hasil yang jelas, baik kebijakan maupun aksi,” ujar Haris dalam rilisnya di Jakarta, Senin (19/10/2015).

Sementara Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menilai nilai tidak memuaskan patut disematkan selama setahun kinerja kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Bagi dia, berbagai semangat anti pemberantasan korupsi tercatat dalam setahun Jokowi-JK yakni  kriminalisasi KPK dan aktivis anti korupsi, hingga pelemahan UU KPK.

Namun demikian, masih ada waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerja dalam pemberantasan korupsi. Langkah yang perlu diawali adalah keluar dari bayang-bayang kepentingan partai politik. Jokowi juga harus menunjukkan staf khusus kepresidenan yang khusus dalam bidang pemberantasan korupsi.

Suara mahasiswa dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyatakan knsepsi-konsepsi yang ditawarkan Jokowi-JK hanya berupa ilusi permainan mata dan permainan daya ingat masyarakat. Masyarakat dan bangsa ini belum benar-benar merasakan harapan itu terbangun secara nyata atau bahkan mendekati kenyataan. “Rakyat hanya merasakan konsep ilusi yang dibungkus dengan baik,” tulis siaran pers PB PMII.

PMII menilai pemerintahan ini masih terjerat dengan permasalahan ekonomi, stabilitas politik, harga kebutuhan pokok, harga BBM, penegakan hukum, impor yang tidak sebanding dengan ekspor, dan belum terealisasinya nawacita yang ditawarkan di awal pemerintahan. Belum lagi permasalahan lingkungan yang sampai saat ini masih belum teratasi di daerah Sumatera dan Kalimantan.

Apalagi kelambanan kinerja pemerintahan Jokowi-Jk semakin ditunjukkan dengan kurang tangkasnya reaksi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang terjadi di sumatera dan kalimantan. Oleh karena itu, PB PMII mengingatkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bersifat jangka panjang.

PB PMII menyatakan komitmen untuk mengawal dan memastikan pemerintahan ini efektif dan menjadi penawar pelbagai permasalahan bangsa. Untuk itu, PB PMII akan tetap menjaga pemerintahan ini dan mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dengan amanat rakyat.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments