HONG KONG — Saham ZTE anjlok pada 19 Juni setelah RUU Senat AS melayangkan RUU pertahanan yang menimbulkan potensi pertempuran dengan Gedung Putih mengenai apakah perusahaan telekom Tiongkok tersebut dapat melanjutkan bisnis dengan para pemasoknya di AS.
Suara bipartisan 85-10, salah satu dari beberapa kali Senat yang dipimpin Republik telah berubah arah dari kebijakan Gedung Putih, datang pada hari yang sama saat Presiden AS Donald Trump mengancam untuk mengenakan tarif 10 persen pada barang-barang Tiongkok senilai $200 miliar.
Trump, bagaimanapun, diharapkan untuk melobi keras terhadap amandemen (perubahan) Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, National Defense Authorization Act (NDAA), dan sebelum itu bisa menjadi undang-undang, RUU tersebut harus direkonsiliasi dengan yang disahkan oleh DPR yang tidak termasuk di dalam amandemen tersebut.
Tindakan kompromi apapun harus dilalui oleh kedua badan legislatif dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Trump, serangkaian rintangan yang menyajikan para analis berbasis Asia memprediksi bahwa ZTE akan mendapatkan penangguhan hukumannya.
“NDAA tidak benar-benar berubah arah dari kesepakatan ZTE tersebut, tetapi kemungkinan besar akan memperpanjang proses pencabutan larangan tersebut untuk ZTE,” kata Nikhil Batra, seorang manajer riset senior bersama dengan konsultasi industri IDC.
Saham ZTE yang terdaftar di Hong Kong jatuh sebesar 27% pada HK$9,56, level terendah dalam hampir dua tahun, sebelum penutupan hari turun 25%. Sahamnya di Bursa Efek Shenzhen di Tiongkok daratan turun dengan batas harian mereka 10 persen.
Saham tersebut telah kehilangan sekitar 38 persen, atau lebih dari $7,4 miliar dalam nilai pasar, sejak perdagangan dilanjutkan minggu lalu setelah pencekalan sementara pada pertengahan April ketika sanksi-sanksi tersebut diumumkan.
“Semakin lama berlalu tanpa larangan itu dicabut, semakin tidak pasti dan merugikan,” kata analis Jefferies Edison Lee.
ZTE dipukul pada bulan April dengan larangan tujuh tahun yang melarang para pemasok AS untuk menjual kepadanya setelah ia melanggar perjanjian untuk mendisiplinkan para eksekutif yang telah berkomplot dalam pelanggaran sanksi-sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara.
ZTE telah mengaku bersalah pada tahun 2017, mengakui bahwa mereka telah mengirim peralatan ZTE ke Iran yang dilengkapi dengan komponen-komponen teknologi AS, melanggar sanksi-sanksi.
ZTE sangat bergantung pada komponen-komponen teknologi AS untuk membuat ponsel cerdas dan perangkat-perangkat lainnya. Laporan tahun 2016 yang dikeluarkan oleh lembaga think tank yang berafiliasi dengan rezim Tiongkok menemukan bahwa ZTE membeli 53 persen chip dari perusahaan-perusahaan Amerika, senilai $3,1 miliar. Diperkirakan bahwa setiap sanksi AS akan memiliki efek yang merugikan pada ZTE dan industri-industri teknologi Tiongkok pada umumnya.
Semikonduktor, yang merupakan chip yang diperlukan untuk menyalakan hampir semua perangkat elektronik, menjadi salah satu kategori impor terbesar Tiongkok berdasarkan nilainya.
Atas desakan Trump, ZTE dan Departemen Perdagangan AS mencapai kesepakatan pada 7 Juni untuk mencabut larangan para pemasok.
Menurut perjanjian, larangan tersebut hanya akan dicabut setelah ZTE membayar denda $1 miliar dan menempatkan $400 juta lagi di escrow di bank yang disetujui AS selama 10 tahun. Perusahaan tersebut juga diperintahkan untuk merombak manajemen secara radikal.
Pekan lalu, ZTE mengusulkan rencana pembiayaan $10,7 miliar dan telah menominasikan delapan anggota dewan ketika berusaha membangun kembali bisnisnya. (ran)
ErabaruNews
