Australia Loloskan Undang-Undang Campur Tangan Asing Di Tengah Kekhawatiran Pengaruh Tiongkok

SYDNEY — Australia diperkirakan akan meloloskan undang-undang pada 28 Juni yang bertujuan mencegah campur tangan pemerintah asing, sebuah langkah yang kemungkinan akan memicu ketegangan lebih lanjut dengan mitra dagang utama Tiongkok.

Mencerminkan peraturan serupa di Amerika Serikat, Australia akan meminta para pelobi untuk negara asing untuk mendaftar dan bertanggung jawab atas penuntutan pidana jika mereka dianggap ikut campur dalam urusan domestik.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull tahun lalu mengacu pada “laporan-laporan yang mengganggu tentang pengaruh Tiongkok” sebagai dasar pemikiran pengambilan langkah-langkah tersebut.

Tiongkok membantah tuduhan telah ikut campur dalam urusan Australia, namun kekhawatiran atas sumbangan-sumbangan politik Tiongkok dan hubungan-hubungan antara anggota-anggota parlemen dengan bisnis-bisnis Tiongkok telah meningkat di Australia.

“Ia akan menghadapi dengan terus terang apakah Tiongkok dijadikan acuan ketika undang-undang tersebut lolos. Tiongkok tidak akan ingin dipilih lagi,” kata James Laurenceson, wakil direktur Institut Hubungan Australia-Tiongkok di University of Technology Sydney.

Paket legislatif sebelumnya Senat memasukkan RUU Skema Transparansi Pengaruh Asing yang baru, dimana mengharuskan pendaftaran untuk para pelobi yang bekerja untuk pemerintah-pemerintah asing.

Undang-undang lain yang telah diubah memperluas kemungkinan kejahatan untuk memasukkan campur tangan oleh agen-agen ini.

Setelah lolos di majelis rendah, paket tersebut diharapkan lolos di Senat dimana oposisi utama Partai Buruh mengatakan akan mendukungnya. Senat telah diharapkan memberikan persetujuannya pada tanggal 27 Juni, namun waktu telah diambil alih hal-hal lainnya, dengan demikian undang-undang tersebut ditahan hingga 28 Juni.

RUU lain yang telah dirancang, melarang sumbangan politik asing, belum diperkenalkan di dalam majelis rendah.

Perpecahan diplomatik yang melebar antara Australia dan Tiongkok telah mempengaruhi beberapa dari perdagangan dua arah mereka senilai $125 miliar, sejak eksportir-eksportir anggur Australia seperti Treasury Wine Estates menghadapi penundaan bea cukai Tiongkok untuk beberapa produknya.

Meskipun ada upaya Australia untuk mengurangi pengekangan-pengekangan  tersebut, anggur hanya merembes ke dalam pasar industri yang paling menguntungkan, diperkirakan bernilai lebih dari AU$1 miliar (sekitar US$738 juta) tahun ini.

Para peternak sapi Australia dan petani jeruk juga khawatir mereka dikesampingkan oleh Tiongkok sebagai akibat dari perselisihan tersebut.

Dengan latar belakang hubungan-hubungan yang mendingin ini, perusahaan telekomunikasi Tiongkok, Huawei, telah muncul sebagai penangkal petir (menjadi pusat kritik atau kesalahan) bagi ketakutan keamanan Australia.

Pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia dan pemasok smartphone No. 3, Huawei telah benar-benar tertutup untuk pasar raksasa AS karena kekhawatiran keamanan nasional.

Huawei menyediakan peralatan 4G untuk tiga dari empat operator utama di Australia, Vodafone, SingTel’s Optus, dan TPG Telecom, tetapi diblokir pada tahun 2012 dalam penyediaan peralatan broadband.

Turnbull mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan peran Huawei dalam jaringan 5G yang baru lahir di negara tersebut.

“Kami akan terus mempertimbangkan itu dan mendapatkan nasihat terbaik tentang hal itu dari badan keamanan nasional kami,” katanya kepada wartawan di Canberra. (ran)

ErabaruNews