GENEVA — Amerika Serikat berjanji melakukan “perhitungan” atas kebijakan-kebijakan perdagangan Tiongkok yang tidak adil dan mendesak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memperbarui aturannya agar dapat menghukum Tiongkok secara tepat, duta besar AS Dennis Shea mengatakan pada pertemuan WTO pada 11 Juli.
Washington telah menaikkan taruhan dalam sengketa perdagangannya dengan Beijing, mengancam 10 persen tarif untuk $200 miliar barang-barang Tiongkok. Sebagai tanggapan, Beijing menuduh Amerika Serikat dalam pernyataan gertakan pada 11 Juli dan mengatakan akan mengadukan ke WTO.
“Mengingat peran Tiongkok yang sangat besar dan berkembang dalam perdagangan internasional, dan kerugian serius yang ditimbulkan oleh Tiongkok, pendekatan merkantilis pada perdagangan dan investasi menjadi dasar gugatan untuk mitra-mitra dagang Tiongkok, perhitungan ini tidak bisa lagi ditunda,” kata Shea pada Tinjauan WTO dua tahunan tentang kebijakan-kebijakan perdagangan Tiongkok.
Tetapi Shea juga mengatakan bahwa WTO mungkin tidak memiliki “alat yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini,” dan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan metode “di luar WTO” untuk mengekang pelanggaran-pelanggaran perdagangan Tiongkok.
Di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat telah menuntut agar sistem perselisihan WTO diubah untuk menghentikan Amerika Serikat dari mendapatkan apa yang dia anggap sebagai “kesepakatan tidak adil.” Trump juga telah membuat ancaman terselubung untuk meninggalkan WTO.
Shea menyatakan keprihatinan bahwa peran rezim Tiongkok dalam ekonomi telah meningkat. Perusahaan-perusahaan asing yang melakukan bisnis di Tiongkok atau bersaing dengan pesaing-pesaing Tiongkok menghadapi kendala yang lebih dalam dan lebih luas, katanya, menambahkan bahwa Beijing memberikan “subsidi besar-besaran, mendistorsi menyesatkan pasar” dan “mengubah lapangan permainan menjadi bias … dengan berbagai cara.”
Dia menambahkan bahwa sistem perselisihan WTO terfokus pada kebijakan-kebijakan tertentu dengan cara terbatas, dan tidak dapat menangani situasi yang lebih luas di mana kebijakan-kebijakan yang diarahkan negara menang di atas kekuatan pasar.
“Solusi terbaik adalah agar Tiongkok akhirnya mengambil inisiatif untuk secara penuh dan efektif menganut kebijakan-kebijakan yang berorientasi pasar terbuka,” katanya.
Anggota WTO lainnya seperti Jepang, Kanada, Uni Eropa, dan Swiss menyiarkan kekhawatiran tentang keamanan siber (cybersecurity) Tiongkok, kapasitas berlebih, dan peran negara tersebut di dalam perekonomiannya. (ran)
ErabaruNews
