Kementerian Pendidikan Tiongkok baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membersihkan proyek-proyek penelitian akademis, mengungkap masalah korupsi di bidang pendidikan tinggi tersebut.
Lebih dari 1.400 proyek penelitian di bidang humaniora dan ilmu sosial telah melewati tenggat waktu penyelesaiannya dan dana pendanaan penelitian mereka akan dicabut, dan koordinator proyek akan dilarang selama tiga tahun sejak mengajukan permohonan untuk penelitian baru. Pihak berwenang juga telah memulai penyelidikan terhadap dana yang telah disalahgunakan, menurut laporan 13 Juli oleh media pemerintah, Xinhua.
Selanjutnya, media Tiongkok menemukan bahwa 1.453 proyek tersebut telah disetujui pada tahun 2013 dan mencapai hampir setengah dari jumlah total proyek yang disetujui tahun itu. Inisiatif-inisiatif yang tidak selesai tersebut termasuk universitas dan cendikiawan ternama, seperti universitas Peking dan Tsinghua.
Departemen Pendidikan memerintahkan proyek-proyek tersebut akan selesai pada 30 September, tetapi mereka dapat mengajukan permohonan untuk penundaan maksimal satu tahun. Mereka yang tidak memenuhi tenggat waktu akan dibatalkan proyek-proyeknya.
Korupsi yang melibatkan pendanaan akademik telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2014, media Tiongkok telah mengungkap masalah tersebut, mengungkapkan cara-cara umum pendanaan disalahgunakan, seperti para peneliti menggunakan uang tersebut untuk “mengganti kembali” pengeluaran pribadi mereka, termasuk membeli rumah dan mobil; mendapatkan imbalan ketika membeli peralatan penelitian; mendirikan perusahaan mereka sendiri dan menggunakan uang tersebut untuk membeli stok mereka sendiri; dan melakukan perjalanan ke luar negeri atas nama “melakukan penelitian” tetapi sebenarnya berlibur. Selama kwitansi disajikan, biaya diganti.
Tren yang Bermasalah
Ada beberapa kasus terkenal dari para profesor dan pejabat yang dihukum karena korupsi mereka.
Chen Yingxu, mantan direktur lembaga penelitian lingkungan di Universitas Zhejiang, dianugerahi lebih dari 100 juta yuan (sekitar $14,7 juta) untuk sebuah proyek guna meneliti metode tentang cara mengurangi polusi air. Pada tahun 2014, ia dinyatakan bersalah telah membuat perkiraan anggaran palsu, mengirimkan tanda terima palsu untuk penggantian, dan penipuan hampir 90 juta yuan. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Pada 2012, Duan Zhenhao, mantan kandidat akademisi di Akademi Ilmu Pengetahuan yang dikelola negara, dinyatakan bersalah telah menggunakan dana penelitian untuk membayar biaya hidup gundik-gundiknya. Dia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.
Beberapa peneliti menargetkan bidang-bidang yang telah diinvestasikan oleh rezim Tiongkok, sehingga mereka dapat menarik uang dalam jumlah besar, termasuk penelitian dalam organisme hasil rekayasa genetika (GMO). Pada tahun 2014, ketika negara menuangkan ratusan juta yuan setiap tahun untuk meneliti transgenik yang dapat membantu meningkatkan hasil panen, Li Ning, seorang profesor biologi di China Agricultural University, dibawa pergi oleh pihak berwenang atas tuduhan menyalurkan sejumlah besar hibah resmi ke dalam bisnis sampingannya sendiri.
Mengapa Terjadi
Mantan profesor Universitas Peking, Chen Pingyuan, menjelaskan alasan mengapa begitu banyak akademisi beralih ke perilaku buruk seperti itu. Dalam sebuah wawancara 2013 dengan Phoenix TV, media siaran yang berbasis di Hong Kong, dia mengatakan: “Profesor universitas Tiongkok memiliki gaji rendah. Namun mereka dapat mengajukan sejumlah besar hibah melalui pendanaan riset.”
Pada Januari 2018, sebuah posting online oleh seorang profesor yang tidak disebutkan namanya di sebuah universitas Tiongkok menjadi viral setelah dosen tersebut mengungkapkan bahwa gaji bulanannya, setelah dikurangi untuk asuransi kesehatan dan biaya-biaya lainnya, hanya tersisa 900 yuan (sekitar $130).
Beberapa universitas telah berusaha untuk memperketat pengawasan dana-dana penelitian, tetapi menghadapi masalah dari koordinator proyek yang menjadi kader Partai lokal. Artikel pada bulan Oktober 2014 oleh Xinhua menjelaskan bahwa para ketua Partai lokal akan mengalokasikan dana negara ke universitas dengan imbalan universitas tersebut memberikan gelar akademis resmi untuk meningkatkan kredensial (kualitas pribadi) mereka, mendorong korupsi melalui pengaturan quid pro quo (timbal balik) semacam itu.
Memang, dalam beberapa kasus, itu adalah pejabat yang mendorong kecurangan. Di Provinsi Guangdong, Li Xinghua, mantan direktur biro sains dan teknologi, dinyatakan bersalah menerima suap dari sejumlah perusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai imbalan memberi mereka hibah-hibah negara dengan dilaporkan untuk membantu di dalam penelitian.
Uang hibah tersebut seringkali berakhir di kantong-kantong perusahaan itu sendiri, di tangan putra Li, atau sebagai saham Li di perusahaan tersebut, menurut pengawas anti korupsi Partai Komunis Tiongkok. Li menerima total 19,9 juta yuan (sekitar $2,9 juta), HK $1,1 juta (sekitar $140.000), dan $30.000 dalam suap. Dana yang dialokasikannya mencapai 270 juta yuan (sekitar $39,7 juta). Pada April 2017, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. (ran)
ErabaruNews
