Skandal vaksin yang meletus di Tiongkok akhir bulan ini, telah menyebabkan kegemparan nasional diikuti oleh upaya ekstensif oleh pihak berwenang untuk menyensor opini publik secara daring (online), khususnya di situs media sosial seperti Weibo atau WeChat.
Sementara polisi internet rezim secara teratur menghapus konten yang oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dianggap bersifat politis atau sensitif secara sosial, para pengguna internet (netizen) Tiongkok telah memanfaatkan sesuatu dari sebuah celah diplomatik.
Pihak berwenang Tiongkok tampaknya tidak senang menyensor posting di halaman Weibo resmi Kedutaan Besar AS di Tiongkok, menjadikannya tempat yang aman bagi para pengguna internet Tiongkok untuk mendiskusikan topik yang akan disusun untuk publikasi di tempat lain.
Para netizen memuji halaman komentar Kedutaan AS sebagai “daerah kantong (enclave) untuk kebebasan berbicara” dan sebuah “wilayah Amerika” yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka yang jujur, dan biasanya negatif, terhadap PKT dan kebijakan-kebijakannya.
“Kali ini, vaksin beracun. Apa berikutnya? Kita telah menyerahkan harapan kita untuk rezim yang tidak tahu malu ini. Kita berharap Amerika dapat menyerang kejahatan [rezim] itu dengan kekuatan penuh,” komentar seorang netizen dengan nama akun “moon110_203.”
“Tolong berhenti mengimpor dari Tiongkok,” tulis pengguna lain, berbicara kepada Amerika Serikat. “Negara kami tidak punya harapan, bahkan vaksin-vaksin itu palsu. Perilaku orang-orang [yang memalsukan vaksin] telah mencapai tingkat anti manusia.”
“Ini adalah postingan di kedutaan asing tentang sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan [dengan skandal vaksin], namun ruang komentar dipenuhi dengan keputusasaan dan kehilangan harapan dari rakyat Tiongkok,” tulis Yang Tong, pemimpin redaksi sebuah perusahaan media bernama “Yu Ji, “di halaman Weibo-nya.
Pada minggu terakhir bulan Juli saja, akun Weibo Kedutaan Besar AS di Tiongkok membuat 12 postingan yang menampilkan konten yang mengadvokasi hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
Pada tanggal 27 Juli, terposting penuh “Pernyataan tentang Tiongkok” oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Memajukan Kebebasan Beragama, secara khusus mendesak Tiongkok untuk menghentikan penganiayaan terhadap Falun Gong dan kelompok agama lainnya di Tiongkok. Falun Gong, sebuah latihan spiritual yang telah dilarang dan ditindas keras oleh PKT sejak tahun 1999, adalah salah satu dari pokok-pokok perbincangan yang paling pantangan. Kata-kata dan frasa yang terkait dengan latihan tersebut , termasuk nama alternatifnya dari Falun Dafa dan prinsip-prinsip intinya untuk sejati, baik, dan sabar, adalah kata-kata tersensor paling ketat di dunia maya (internet) Tiongkok.
“Sebagai perwakilan dari komunitas internasional, kami sangat prihatin tentang pembatasan signifikan terhadap kebebasan beragama di Tiongkok dan menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk menghormati hak asasi manusia semua individu. Banyak anggota kelompok minoritas agama di Tiongkok, termasuk Muslim Uighur, Hui, dan Kazakh; Buddha Tibet; Umat Katolik; Protestan; dan Falun Gong, menghadapi penindasan dan diskriminasi yang parah karena keyakinan mereka,” kata pernyataan tersebut.
Sementara mayoritas netizen menggunakan platform tersebut untuk mengekspresikan keinginan mereka kepada pemerintah AS dan keluhan mereka tentang rezim Tiongkok, beberapa menggunakannya sebagai sumber untuk mendapatkan informasi yang nyata dan tidak disensor dan untuk “mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang dan masyarakat,” kata salah satu netizen.
“Kita di sini untuk mencoba beberapa kebebasan,” komentar netizen lain. (ran)
ErabaruNews
