Meskipun sejarah hubungan-hubungan penuh gejolak, Tiongkok dan Rusia tetap menjadi sekutu, tetapi kemitraan strategis antara dua kekuatan dunia tersebut telah menunjukkan tanda-tanda ketegangan sejak pertemuan puncak Juli antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di Helsinki.
Media Rusia, yang dikontrol ketat oleh negara, secara terbuka telah mengecam masalah sosial Tiongkok dalam serangkaian artikel yang diterbitkan pada bulan Juli, termasuk membahas korupsi dalam sistem kereta api yang dikelola negara Tiongkok. Sekarang, prakarsa pembangunan infrastruktur nasional Tiongkok “One Belt, One Road” (OBOR, juga dikenal sebagai Belt dan Road) telah diserang.
Dalam artikel opini 29 Juli, surat kabar harian Rusia, Nezavisimaya Gazeta, menyatakan bahwa sejak Tiongkok telah menyediakan lebih banyak pinjaman dan investasi ke negara-negara Asia Tengah di bawah inisiatif OBOR, ada lebih banyak protes-protes lokal, dengan slogan anti-Tiongkok yang tampak jelas.
Artikel tersebut, yang mengutip statistik-statistik dari sosiolog Kazakhstani, menunjukkan bahwa pada tahun 2007, ketika sejumlah besar pengusaha Tiongkok pindah ke negara-negara di Asia Tengah, 18 persen penduduk setempat yang disurvei di wilayah tersebut mengatakan mereka memiliki perasaan negatif terhadap para imigran Tiongkok. Persentase meningkat menjadi 33 persen pada tahun 2012, dan kemudian mencapai 46 persen pada tahun 2017, kata artikel tersebut.
Bahkan dengan investasi OBOR, proyek-proyek konstruksi Tiongkok di Afrika dan Asia Tengah telah gagal menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, dengan 90 persen tenaga kerja di beberapa proyek khusus orang Tiongkok, menurut artikel itu.
Selain itu, proyek-proyek tersebut sering tidak memperhitungkan berbagai kemungkinan terhadap efek-efek ekologi.
Misalnya, di Indonesia, sebuah bendungan yang dibangun oleh perusahaan tenaga air yang dijalankan oleh Tiongkok, Sinohydro, di Sumatera, telah dikritik karena telah mengancam satu-satunya habitat untuk orangutan Tapanuli, kera besar terlangka di dunia, menurut sebuah artikel bulan Juli 13 oleh Mongabay, sebuah situs web berita lingkungan yang berbasis di Amerika Serikat.
Proyek-proyek Tiongkok juga membesarkan korupsi di pemerintah lokal, kata artikel tersebut. Misalnya, dijelaskan, orang Tiongkok akan membayar pejabat-pejabat setempat untuk membantu mereka menyelesaikan masalah pajak dan akuntansi. Lebih jauh lagi, para pejabat setempat telah menyadari bahwa sentimen anti-Tiongkok itu sendiri adalah bisnis yang menguntungkan, semakin keras perbedaan pendapat terhadap orang Tiongkok, semakin banyak pejabat Tiongkok yang membayar mereka untuk membungkam perbedaan pendapat tersebut.
Malaysia memiliki kasus korupsi yang tertunda terkait dengan proyek OBOR. Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah menghentikan proyek kereta api $20 miliar setelah sebuah penyelidikan negara telah mengungkapkan bahwa dana untuk proyek tersebut digunakan untuk membayar utang-utang yang menjadi beban perusahaan pembangunan strategis yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), menurut sebuah Agustus 1 laporan surat kabar Malaysia, Malaymail. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut mungkin terlibat dalam menyedot dana-dana tersebut, kata menteri keuangan negara itu, Lim Guan Eng, pada Wall Street Journal.
Kritik media Rusia terhadap OBOR, yang dianggap oleh rezim Tiongkok sebagai kebijakan luar negeri paling ambisius di negara tersebut, adalah tamparan di wajah Beijing, mengingat Tiongkok telah melakukan investasi besar di kawasan Eurasia di bawah OBOR. Menurut koran China Daily yang dikelola pemerintah, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari $60 miliar di wilayah tersebut dari tahun 2013 hingga 2016.
Komentator politik Tiongkok, Tian Yuan, dalam sebuah wawancara dengan media televisi berbasis di New York, NTD, mempertanyakan berapa banyak manfaat dari proyek-proyek Obor yang warga lokal di Asia Tengah harapkan, ketika Tiongkok memiliki sejarah berkolusi dengan dan menyuap pejabat-pejabat pemerintah setempat.
“Proyek-proyek ini dilakukan melalui perusahaan yang didanai Tiongkok. Untuk penduduk lokal, mereka tidak akan mendapat keuntungan finansial sama sekali,” kata Tian.
Sebuah artikel bulan Juli oleh The Economist telah memperingatkan bahwa karena istilah proyek OBOR sering diselimuti kerahasiaan, politisi – bukan warga biasa – lebih mungkin untuk mendapat manfaat.
Di Kazakhstan, penduduk setempat telah memprotes reformasi tanah yang diusulkan pada bulan April 2016, khawatir bahwa perubahan tersebut akan membuka jalan bagi para investor Tiongkok untuk membeli tanah.
Kazakhstan telah menandatangani proyek kerjasama senilai $27 miliar dengan Tiongkok pada Juni 2017, menurut Tiongkok Daily.
Pada September 2012, Human Rights Watch (HRW) melaporkan tindakan kejam oleh pemerintah Kazakhstan dan perusahaan minyak terhadap para pekerja minyak lokal. Salah satu perusahaan yang disebut oleh HRW sebagai kelompok investasi CITIC milik negara Tiongkok.
Selain investasi di negara-negara yang penuh dengan korupsi, Tiongkok sedang membebani negara-negara miskin dengan utang, memperingatkan Ray Washburne, kepala Overseas Private Investment Corporation (OPIC) Amerika, sebuah badan pemerintah yang membantu bisnis-bisnis AS investasi di luar negeri.
Itu telah terjadi di Sri Lanka, ketika pada bulan Desember, negara tersebut secara resmi telah menyerahkan kendali pelabuhan utama di selatan, Hambantota, ke Tiongkok setelah membantu membangun proyek OBOR yang terakhir. Tiongkok telah menandatangani kontrak 99 tahun di pelabuhan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengkonversi $6 miliar utang Sri Lanka padaTiongkok menjadi ekuitas.
Komentator politik Lan Shu, juga berbicara kepada NTD, mengatakan rezim Tiongkok memiliki motif politik dalam bekerja dengan negara-negara yang menjadi berutang budi kepada Tiongkok.
“Negara-negara ini kemudian akan berada di bawah kendali dan manipulasi rezim Tiongkok. Dan kemudian mereka harus berdiri di pihak yang sama dengan Tiongkok dalam banyak masalah politik internasional,” kata Lan. “Ini membahayakan stabilitas dan keamanan dunia.” (ran)
ErabaruNews
