G7 Serukan Tiongkok Menghentikan ‘Tindakan Mengancam’ di Sekitar Taiwan

Kapal perang Iran, Rusia, dan Tiongkok melakukan latihan militer bersama di Samudra Hindia, berusaha untuk memperkuat "keamanan bersama" pada 21 Januari 2022. (Iranian Army office/AFP via Getty Images)

Andrew Thornebrooke

Para menteri negara-negara G-7 pada Rabu (3/8) mengutuk sikap militer dan diplomatik Partai Komunis Tiongkok (PKT) atas Taiwan. Mereka menyerukan rezim agar menghentikan perilaku agresifnya di wilayah sekitar Taiwan. 

“Kami prihatin dengan tindakan mengancam baru-baru ini  oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), khususnya latihan tembak-menembak dan pemaksaan ekonomi, berisiko terhadap eskalasi yang tidak perlu, tidak ada pembenaran untuk menggunakan kunjungan sebagai dalih untuk aktivitas militer agresif di Selat Taiwan,” bunyi pernyataan itu. 

“Kami menyerukan RRT untuk tidak secara sepihak mengubah status quo dengan kekerasan di kawasan, dan menyelesaikan perbedaan lintas-Selat dengan cara damai,” tambah pernyataan itu. 

Komentar tersebut mengikuti kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi (D-Calif.)  ke Taiwan. PKT memprotes  dengan menerapkan larangan impor pembalasan di Taiwan. Kemudian meluncurkan latihan militer tembakan langsung di sekitar pulau Formosa serta mengirim jet tempur ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan.

Dalam insiden terbaru, militer Taiwan menanggapi serangan 22 jet tempur Tiongkok yang terbang melintasi garis tengah Selat Taiwan pada 3 Agustus, yang memisahkan pulau dan daratan. Taiwan menyatakan bahwa mereka mengirim pesawat dan mengerahkan sistem rudal untuk “memantau” aktivitas Tiongkok.

Pelosi dan Gedung Putih menyatakan bahwa perjalanan itu sejalan dengan kebijakan lama yang mengatur hubungan Tiongkok-Amerika dan sama sekali tidak mengisyaratkan perpindahan dari peran tradisional AS di wilayah tersebut. G-7 setuju dengan posisi AS dan menyatakan bahwa kunjungan itu sama sekali tak mengubah preseden atau kebijakan yang sudah ada.

“Adalah normal dan rutin bagi legislator dari negara kami untuk melakukan perjalanan internasional,” demikian bunyi pernyataan G-7. 

“Respon eskalasi RRT berisiko meningkatkan ketegangan dan membuat kawasan tidak stabil. Kami menegaskan kembali komitmen bersama dan teguh kami untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan mendorong semua pihak untuk tetap tenang, menahan diri, bertindak dengan transparansi, dan menjaga jalur komunikasi terbuka untuk mencegah kesalahpahaman.”

Negara-negara G7  adalah forum politik antar pemerintah yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

Gertakan PKT Terhadap Kebijakan AS yang Tak Berubah

PKT mempertahankan apa yang disebut prinsip Satu Tiongkok, yang menyatakan bahwa Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri yang harus dipersatukan kembali dengan daratan Tiongkok. Rezim tidak mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Namun, Taiwan telah memerintah sendiri sejak 1949 dan tidak pernah dikendalikan oleh PKT. Selain itu, pemerintahan demokratis Taiwan dan ekonomi pasar yang berkembang memastikan bahwa Taiwan memelihara hubungan perdagangan yang sehat dengan banyak kekuatan global.

Hubungan AS dengan Taiwan diatur oleh serangkaian perjanjian dan kabel diplomatik selama bertahun-tahun. Khususnya, Amerika Serikat menganut kebijakan Satu Tiongkok, yang memberikan pengakuan diplomatik, tetapi bukan dukungan, atas prinsip Satu Tiongkok PKT. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan hubungan tidak resmi yang luas dengan Taiwan. Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979 mengamanatkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan senjata ke Taiwan yang diperlukan untuk pertahanan diri.

Di jantung ketegangan yang sedang berlangsung antara PKT dan Amerika Serikat, adalah kesepakatan lama mereka bahwa tidak ada pihak yang akan berusaha secara sepihak mengubah status quo ini melalui kekerasan atau paksaan.

Otoritas PKT menyatakan bahwa kunjungan Pelosi dimaksudkan untuk secara sepihak mengubah status quo, sementara para pejabat AS mengatakan hal yang sama tentang peningkatan agresi militer dan ekonomi Tiongkok di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menuding kunjungan Pelosi sebagai serangan jahat terhadap kedaulatan Tiongkok yang akan mengganggu seluruh Indo-Pasifik. Dia mengatakan upaya AS untuk mendukung demokrasi adalah bagian dari jaringan “perbuatan keji” dan lebih jauh menggambarkan presiden Taiwan yang terpilih secara demokratis sebagai “pemisah diri” yang “mengkhianati kebenaran tujuan nasional yang besar.”

 Amerika Serikat menangani tindakan bombastis dengan tenang dan menegaskan kembali komitmen lama terhadap hubungan tidak resmi dengan Taiwan sebagaimana diatur oleh semua presiden yang ada.

“Kunjungan ketua DPR benar-benar konsisten dengan kebijakan lama kami Satu Tiongkok,” kata Koordinator Komunikasi Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby selama konferensi pers 2 Agustus. 

“Kami sudah sangat jelas bahwa tidak ada yang berubah tentang kebijakan Satu Tiongkok kami, yang dipandu oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan,  Komunike Bersama RRT-AS, dan Enam Jaminan.

“Kami telah mengatakan bahwa kami menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua sisi. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.”

Agresi PKT Menjadi Tak menentu

Sebagai respon keras dari seluruh pejabat AS, kepemimpinan PKT, termasuk Wang, tampaknya menjadi semakin tidak menentu dalam ancaman dan retorika mereka yang suka berperang.

Komentar Wang bahwa Amerika Serikat sedang bermain api menggemakan ancaman pemimpin PKT Xi Jinping bahwa Amerika Serikat akan dibakar karena hubungannya dengan Taiwan. 

Dalam kasus lain, Hu Xijin, mantan pemimpin redaksi dari outlet media Global Times yang dikendalikan PKT, mengancam bahwa pesawat Pelosi harus ditembak jatuh. Dalam kesempatan lain, asisten menteri luar negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan “Tiongkok adalah korban” perjalanan Pelosi dan  tindakan militer selanjutnya oleh PKT, oleh karena itu, dibenarkan.

Banyak pejabat saat ini dan mantan pejabat dari Amerika Serikat telah menolak retorika PKT.

Brigadir Jenderal David Stilwell, mantan asisten menteri luar negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, menggambarkan sikap PKT sebagai “ancaman kosong, hampa, [bermaksud] untuk membuat kita mundur secara terus terang.”

Oleh karena itu, ia mengatakan sekutu dan mitra AS adalah kekuatan terbesarnya dan  forum internasional dapat bekerja sama untuk mengirim delegasi baru ke Taiwan.

“Inggris telah mengumumkan kunjungan tingkat tinggi mereka sendiri, Kita membutuhkan  Quad, AUKUS, dan lainnya untuk mengikutinya.”

Pernyataan senada, sekelompok 26 Senat Republik menandatangani pernyataan bersama yang menegaskan dukungan mereka untuk Pelosi, Taiwan, dan pemeliharaan status quo AS yang sudah berlangsung lama.

“Kami mendukung perjalanan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan,” kata pernyataan itu.

“Selama beberapa dekade, anggota Kongres Amerika Serikat, termasuk Ketua DPR sebelumnya, telah melakukan perjalanan ke Taiwan. Perjalanan ini sejalan dengan kebijakan Satu Tiongkok Amerika Serikat yang menjadi komitmen kami. Kami juga berkomitmen sekarang, lebih dari sebelumnya, untuk semua elemen Undang-Undang Hubungan Taiwan.”

Otoritas Taiwan bersumpah untuk menjaga cara hidup demokratis mereka dari agresi PKT, apapun yang terjadi.

“Kami tidak ingin bertempur, kami juga tidak akan menghindar darinya,” kata Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah video yang dirilis di media sosial. 

“Kami memiliki kapasitas dan keinginan untuk menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi kami yang berharga, dan menjaga stabilitas kawasan kami.” (asr)

David Zhang berkontribusi pada laporan ini